Walaupun HTI Menolak, Pemerintah Tetap Akan Bubarkan Karena Terbukti Anti Pancasila

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengomentari pernyataan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang menolak pembubaran HTI dan membantah semua tuduhan pemerintah.
HTI, menurutnya, memiliki hak untuk menolak dan membantah tuduhan berideologi anti-Pancasila.
“Penolakan itu biasa. Itu upaya hukum yang bersangkutan,” ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).
Akan tetapi, dia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki cukup bukti sebagai dasar pengajuan pembubaran ke pengadilan.
“Pemerintah sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan itu sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk mengamankan negeri kita sendiri,” ucap Wiranto.
Sementara Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasista, mengatakan lembaganya telah mengantongi sejumlah alat bukti mengenai kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan negara. Salah satunya, kata dia, berupa bukti rekaman kegiatan dakwah HTI di sejumlah universitas yang mengusung ide membangun khilafah di Indonesia. Namun Setyo enggan memaparkan bukti lainnya.
“Yang belum bisa disebut tentu akan menjadi bukti kuat di pengadilan,” kata Setyo kepada Tempo, Selasa (9/5).
Sedangkan, Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, mengatakan lembaganya telah lama mendeteksi sejumlah organisasi masyarakat yang bersinggungan dengan kelompok radikal dan jaringan terorisme.
Beberapa ormas, kata dia, memang berpotensi terlibat secara aktif dengan kelompok radikal karena menolak negara kesatuan dan Pancasila.
Hal itulah yang membuat HTI dilarang keberadaannya di Indonesia. Ideologi Khilafah HTI berseberangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Karena itulah, HTI tidak bisa untuk menyebarkan paham tersebut di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...

Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri. Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan. Terutama menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...

Baca selengkapnya

Damailah Indonesiaku

Cari Blog Ini