Langsung ke konten utama

Pancasila Jadi Benteng Utama Tangkal Radikalisme

Petugas membersihkan pelataran Monumen Pancasila Sakti, di Jakarta Timur, Senin 26 September 2016. Antara Foto/Risky Andrianto
Jakarta - Maraknya penyebaran paham radikalisme yang menyasar anak muda, menyebabkan ideologi Pancasila dan NKRI makin terkikis sementara kekerasan dan aksi anarkistis kian menjadi. Walhasil Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) menghelat forum 'Aktualisasi Pancasila sebagai Benteng Radikalisme di Lingkungan Perguruan Tinggi', untuk menangkal wabah radikalisme.

"Saat ini terjadi perkembangan situasi yang membahayakan ideologi Pancasila dan NKRI dengan maraknya kekerasan dan tindakan anarkis," ujar Ketua ADPK Sudarilah, saat membuka forum tersebut di di kampus STKIP Kusuma Negara, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 25 Januari 2017.

Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) SLamet Supriadi memaparkan, gerakan radikal bermula dari ketertinggalan pembangunan negara berkembang pun pemahaman agama yang sempit. Selain itu, adanya campur tangan pihak lain yang menjadi kelompok teror sebagai aktor lapangan dalam skenario proxy war yang pernah diakui oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Negara Maju, cenderung membuat jebakan yang tidak disadari dengan membuat negara Islam Radikan di Mesir dan Suriah atau Irak. 

"Ironisnya jebakan ini tidak disadari anak muda Indonesia, sampai akhirnya terpengaruh menjadi pelaku teror atas nama ideologi sempit," bebernya.

Oleh karena itu, kata dia, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari wabah radikalisme tersebut. Pertama, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa bernegara. Kedua, ketahanan nasional di semua bidang. Ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa yang didukung TNI-Polri, serta ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keempat, pembangunan nasional berwawasan nusantara.

Kelima, mewujudkan stabilitas nasional mantap dan dinamis, terkendali dengan tetap mendorong demokrasi. Keenam, revisi semua UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketujuh, standar moral penyelenggara negara yang bebas KKN. Kedelapan, adanya Early Warning System untuk mitigasi bagi masyarakat.

Senada, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) Soeprapto menilai bahwa radikalisme dan terorisme berawal dari pola pikir. Pancasila, kata dia, harus menjadi benteng utama dalam pola pikir, sikap, dan tindakan sehari-hari. Pemerintah semestinya bertanggung jawab, kata dia, untuk mencegah mewabahnya radikalisme dengan menjamin hadirnya demokrasi.

"Cara terbaik menangkal radikalisme adalah dengan mewujudkan pemerintahan bersih,transparan, partisipatoris, akuntabel dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia," jelasnya.

Dengan terciptanya kehidupan yang demokrasi, berarti, kata dia, pemerintah telah membela hak rakyat. Dengan begitu akan timbul kepuasan dari rakyat dan menutup peluang munculnya aksi radikalisme yang berujung terorisme.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya