Langsung ke konten utama

Banser: HTI Bubar, Harga Mati!

berita terbaru nu kita

Pasukan inti Satkorcab Banser Malang ketika menghadiri kegiatan di Tugu Pahlawan, Surabaya (foto: Istimewa)

MALANG – Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU terus menyuarakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Itu didasarkan pada fakta bahwa organisasi tersebut tidak mengakui NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Seruan pembentukan Negara Islam (Khilafah) dinilai merongrong NKRI. Karena itu, pemerintah harus segera tanggap dan menyatakan agar HTI termasuk sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan.

“Menjaga keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban GP Ansor dan Banser, seluruh elemen anak bangsa berkewajiban untuk melawan segala bentuk rongrongan sebagaimana gerakan khilafah yang diusung HTI,” Demikian disampaikan H Moh. Abid Umar Faruq, Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jatim.

Abid Umar mengatakan, seruan itu meruncing  setelah mempertimbangkan penolakan GP Ansor dan Banser yang terjadi di berbagai daerah di Jatim berkaitan dengan agenda Tabligh Akbar HTI di masjid Al Akbar Surabaya Jatim sebelum acara tersebut akhirnya dibatalkan oleh pihak kepolisian.

Menurut Abid Umar, pemerintah mestinya bisa lebih sensitif menyaksikan semua itu ketimbang GP Ansor dan Banser. Karena yang terancam NKRI, eksistensi Pancasila. Adalah tugas negara, pemerintah untuk menjaga NKRI. Bukan hanya dalam slogan, tetapi tindakan.

“HTI ini jelas, dan terang benderang  adalah organisasi makar yang tidak mengakui dan menolak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa dan konstitusi RI. Keberadaan HTI jelas mengancam keutuhan NKRI dan memecah belah generasi anak negeri,” tambah dia.

Di samping itu, tambahnya, penerapan khilafah HTI tidak mempunyai dasar dan ahistoris, semata-mata hanya merupakan bagian dari politisasi agama dan berlawanan dengan semangat kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa Indonesia.

“Karenanya, kami menyerukan kepada seluruh anak bangsa Indonesia, tidak terkecuali kepada kader banser se-Jatim  untuk bersama-sama, seia sekata membubarkan HTI dan sejenisnya di Tanah Air ini,” ujarnya.

Di akhir pernyataan, Kasatkorwil Banser Jatim bersama dengan seluruh Banser se Jatim mendesak agar pemerintah dan Polda Jatim untuk tidak sekali-kali memberikan izzin kegiatan HTI dan organisasi sejenis di wilayah Jawa Timur.

“Jika tidak, maka atas nama anak negeri, Banser berkewajiban untuk membubarkan segala bentuk kegiatan mereka (HTI),” pungkas Gus Abid Umar.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Departemen Advokasi dan Kebijakan Publik , PC GP Ansor Kabupaten Malang, Zulham A Mubarrok. Saat ini pihaknya bersiap menyusun surat penolakan resmi yang akan dihimpun mewakii berbagai elemen ormas dan masyarakat untuk mengajukan pembubaran HTI. Surat tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Kejaksaan Agung Muhammad Prasetyo.

“Kami sedang mengumpulkan surat penolakan secara kolektif. Ini sebagai bentuk dorongan agar lembaga negara terkait bertindak sesuai dengan kapasitasnya dan fungsinya, jangan hanya diam saja,’’ ujar Perwira Satkorcab Banser Kabupaten Malang itu.

Zulham mengatakan, HTI sejatinya telah mengalami penolakan di sejumlah negara di dunia. Perlu diketahui bahwa Hizbut Tahrir merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan di Yordania pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani sebelum menyebar di sejumlah negeri-negeri Arab dan Islam. Pemerintah Mesir menganggapnya sebagai organisasi terlarang dan pada tahun 2003 mengeluarkan vonis penjara terhadap beberapa anggotanya. Hizbut Tahrir juga dilarang di sebagian besar negeri Arab dan Islam, seperti Bangladesh. Namun, kata Zulham, Hizbut Tahrir menyebar secara terbuka di Indonesia dan Malaysia, serta hadir dengan dukungan besar di Asia Tengah, khususnya di Uzbekistan.

“Bangladesh melarang pada tahun 2009, Mesir melarang pada 1974, Kazakhstan melarang pada 2005, Pakistan melarang pada 2003, Rusia melarang pada 1999 sebagai organisasi Kriminal, dan pada tahun 2003 sebagai organisasi Teroris,. Kok di Indonesia malah dibiarkan tumbuh sehat. ada apa ini?” tanya dia.

Desakan, kata Zulham, akan terus dikoordinasikan dengan beragam elemen hingga tercapai tujuan pelarangan organisasi anti-NKRI itu di Indonesia. (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya