Langsung ke konten utama

Ketua MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur, Sudah Ada Fatwanya!

Ma’ruf Amin secara tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak mempermasalahkan jika pemerintah berencana menggunakan dana investasi calon jemaah haji untuk kepentingan infrastruktur.

Bahkan Kiai Ma’ruf Amin menambahkan bahwa sebenarnya MUI telah jauh-jauh hari mengeluarkan fatwa terkait penggunaan dana para calon haji untuk investasi maupun kepentingan infrastruktur.
” Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi itu, sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk Sukuk, Sukuk itu sudah mendapatkan fatwa dari dewan syariah nasional majelis fatwa MUI dan saya juga tanda tangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain,” ujar Ma’ruf di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7/2017).

Senada dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin, Pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, juga berpendapat bahwa dana haji boleh dikelola dan diinvestasikan untuk infrastruktur. Menurut Mahfud MD rencana investasi dana haji tersebut sama sekali tidak melanggar aturan karena memang sudah diatur oleh undang-undang. Yang penting adalah Pemerintah tetap bisa transparan mengelola investasi dana haji tersebut.

Maka dari itu, rencana Presiden Joko Widodo yang ingin supaya dana haji dapat dialihkan untuk kepentingan investasi yang lebih produktif daripada sekedar mengendap tentunya tidak salah. Bahkan, bisa dibilang rencana itu sebenarnya adalah sebuah rencana yang brilian. Dengan kata lain, asalkan dana haji tersebut dikelola dengan aman, syariah, dan hati-hati, maka tidak masalah dana haji diinvestasikan dalam proyek infrastruktur yang prospektif dan terjamin seperti jalan tol, bandara dan pembangkit listrik.

Jadi, Rencana Presiden tersebut seharusnya patut mendapat dukungan dan bukan malah terus dinyinyirin. Perlu dipahami, jika wacana penggunaan dana investasi haji tersebut jadi direalisasikan, tentunya akan sangat membawa manfaat bagi rakyat banyak. Hasilnya tentu akan semakin bertambah banyak infrastruktur yang dibangun. Dengan demikian, rakyat jugalah yang akan merasakan buah dari investasi yang lebih produktif tersebut.
Intinya, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ada banyak sisi baik dari rencana penggunaan dana haji untuk kepentingan yang lebih produktif ini. Jika kita waras, maka kita akan mampu melihat sisi baik dari penggunaan dana haji itu. Daripada cuma dikorupsi oleh para koruptor ya kan?
MUI sendiri sebenarnya juga bisa dikatakan mendukung dan tidak mempermasalahkan karena rupanya juga sudah punya fatwa yang memperbolehkan penggunaan dana investasi para calon jemaah haji Indonesia untuk kepentingan infrastruktur. Bahkan penjelasan Ketua MUI Ma’ruf Amin di atas bisa dibilang secara tidak langsung justru menampar muka mereka yang selalu nyinyir dan berpandangan negatif terhadap rencana Jokowi menggunakan dana haji untuk hal yang lebih produktif.
Mereka yang sewot serta nyinyir terkait wacana dana haji yang akan digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur seharusnya juga tahu kalau penggunaan dana haji itu diperbolehkan. Toh ada undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur bahwa dana haji akan dikelola oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun kenapa setiap orang yang nyinyir justru tidak ikut menjelaskan kepada rakyat bahwa investasi dana haji itu diperbolehkan dan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari?
Ya mungkin saja mereka yang selalu kontra dan menilai negatif setiap rencana kebijakan Jokowi adalah orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju dan memiliki infrastruktur yang baik. Mereka yang sewot dan nyinyir terhadap rencana yang digagas Jokowi itu sepertinya berlagak pilon dan berusaha menutupi kalau dana haji itu sebenarnya boleh diinvestasikan.
 
Sepertinya banyak lawan politik Jokowi yang begitu takut pengelolaan dana haji melahirkan infrastruktur-infrastruktur. Mungkin mereka takut Jokowi akan makin dicintai rakyat karena sukses membangun banyak infrastruktur yang megah dan bermanfaat lewat investasi dana haji tersebut. Bisa jadi juga mereka yang selalu tidak suka dengan setiap kebijakan Jokowi memang sengaja ingin membuat nama Jokowi jatuh di mata rakyat. Maka wajarlah jika mereka yang tidak ingin Jokowi sukses menggunakan dana haji untuk investasi produktif dan membangun infrastruktur terus menggoreng isu dana haji ini.

Apalagi kita semua tahu kalau semenjak Jokowi terpilih sebagai Presiden hingga sekarang, memang masih banyak yang masih belum menerima kenyataan kalau sudah kalah dalam Pilpres tahun 2014. Sampai saat ini tidak sedikit lawan politik Jokowi yang berusaha bersaing dengan Jokowi. Jadi para lawan politik itu pun bisa jadi tak ingin semakin sulit untuk mengalahkan Jokowi di pilpres 2019 mendatang. Bahkan ada juga yang merasa paling tahu soal penggunaaan dana haji dan berlagak melarang ini itu kepada Jokowi. Mereka terlihat seolah memberikan nasehat ini itu kepada Jokowi terkait dana haji. Padahal karena mereka takut Jokowi berhasil dan terus menorehkan prestasi dengan membangun infrastruktur.

Entah apa sebenarnya yang jadi alasan dan tujuan mereka selalu nyinyir ya hanya merekalah yang tahu. Sepertinya apa saja yang akan dikerjakan Jokowi selalu saja ditentang oleh mereka. Padahal maksud Jokowi adalah baik dan demi kemanslahatan bangsa dan Negara.

Kita tentu cukup hafal nama-nama mereka yang sering menjadi badut politik di media sosial. Sedikit-sedikit selalu menyalahkan Jokowi tanpa memberi solusi yang baik. Ada banyak cuitan-cuitan negatif yang berseliweran di media-media sosial dari mereka-mereka yang tidak suka terhadap kinerja Jokowi dan kebijakan-kebijakannya. Saya sebenarnya juga bingung, kenapa tidak ada sedikitpun mereka akan menghargai hasil kerja nyata Jokowi?

Kesimpulannya, Setiap Prestasi yang ditorehkan oleh Joko Widodo memang sampai saat ini sering dipandang sebelah mata oleh mereka-mereka yang takut kalah bersaing membangun negara. Bahkan mereka-mereka yang tidak suka sama kinerja Jokowi apapun itu tetap akan selalu mengkritik dan mempersalahkan Jokowi meski itu hal yang baik sekalipun. Sebenarnya wajar selalu ada orang yang nyinyir terhadap setiap rencana Jokowi khususnya dalam menggunakan dana haji. Dengan terus nyinyir kepada Jokowi mereka berharap dapat meraih keuntungan politik.

Maka wajar juga, jika akhirnya sulit sekali meyakinkan mereka-mereka yang nyinyir karena dari dalam pikiran sudah tidak suka pada Jokowi. Padahal kinerja Jokowi terbilang baik dan menorehkan banyak prestasi meski baru 3 tahun menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Ini mungkin dikarenakan mereka takut nama Jokowi semakin harum dan sulit dikalahkan pada Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang. Jadi, Sebisa mungkin mereka yang tidak suka Jokowi akan selalu menilai negatif setiap rencana kebijakan Jokowi.

Mengkritik sebenarnya sah-sah saja dan diperbolehkan. Kritik yang baik tentunya juga akan berdampak baik meski kritik itu pedas. Namun kebanyakan kritik yang dilayangkan kepada Jokowi justru kebanyakan adalah kritik-kritik yang tidak substansial, politis, dan terkesan membabi-buta. Padahal kan seharusnya kritik itu membangun dan bukan politis atau karena ada iri hati dan dengki.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...