Pemerintahan kabinet kerja sejak awal sudah memfokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini dianggap jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur setidaknya dibutuhkan pendanaan yang besar. Bahkan, selama 5 tahun dibutuhkan kurang lebih Rp 5.600 triliun.
Sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan justru perlu melibatkan swasta serta mencari dana segar melalui skema-skema pembiayaan salah satunya melalui pasar modal.
"Munkin nanti dengan cara lain, limited consestion scheme misalnya, ini juga baru akan kita kerjakan. Banyak sebenarnya. Jurusnya banyak," kata Jokowi usai menutup perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Menurut Jokowi, peluang untuk mendapatkan dana segar dari para investor sangat banyak. Apalagi Indonesia telah mendapat kepercayaan yang tinggi oleh investor karena perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan.
Mulai dari peringkat kemudahan berusaha (EoDB) yang melompat ke peringkat 72, peringkat surat utang negara menjadi investment grade dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody's, serta ekonomi Indonesia yang berada di level 5%.
"Apalagi? Jangan, kalau orang melihat, waduh ini nanti pendanaan untuk infrastruktur seperti ini, peluang untuk mendapatkan dana itu banyak sekali kok. Karena apa, kepercayaan yang diberikan dunia internasional kepada kita baik," jelas dia.
Skema pembiayaan untuk infrastruktur milik Indonesia juga sudah terbukti diminati investor. Jokowi mencontohkan, Komodo Bond milik BUMN yang melantai di bursa saham London, Inggris.
"Yang jelas kita tidak mau rutinitas. Tidak mengandalkan APBN terus. Harus ada inovasi, seperti yang sudah dilakukan komodo bond di London. Yang dijual juga rupiah, bukan dolar. Saya kira ini yang sangat baik," tutup dia.
Komentar
Posting Komentar