Langsung ke konten utama

BIMP-EAGA SEPAKAT WUJUDKAN SEJUMLAH INISIATIF UNTUK DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASIA TENGGARA

Pertemuan Menteri Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-21 sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan yang diwujudkan dengan sejumlah inisiatif. Pertemuan tersebut berlangsung dari tanggal 30 November hingga 3 Desember 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara.
Kerja sama BIMP-EAGA mencakup delapan bidang utama yaitu pariwisata, perdagangan dan investasi, transportasi, ketenagalistrikan, ICT, pertanian, lingkungan, serta kebudayaan dan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan BIMP-EAGA merupakan kerja sama subregional di wilayah Asia Tenggara yang mempunyai peran penting dalam pembangunan kerjasama regional.
“Kehadiran BIMP EAGA menyumbang kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN [MEA] dan kerjasama ASEAN pada umumnya,” ujar Darmin pada pertemuan puncak tingkat menteri BIMP EAGA ke-21, di Tarakan, Minggu (3/12/2017).
“Kami melihat kinerja ekonomi BIMP-EAGA yang berkelanjutan, meskipun ada kondisi global dan regional yang menantang,” lanjut Darmin.
Produk domestik bruto (PDB) gabungan BIMP-EAGA tercatat tumbuh sebesar 6,3 persen pada tahun 2016. Adapun purchasing power parity (PPP) pada periode yang sama tercatat sebesar 805 miliar dollar AS. Sementara itu, selama periode 2010 hingga 2016, kedatangan wisatawan di kawasan BIMP-EAGA tumbuh 6,9 persen menjadi 83 juta orang pada tahun 2016. Ini termasuk 4,5 juta orang wisatawan asing.
“Kami kembali menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan pengukuran untuk mengakselerasi pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata di BIMP-EAGA,” tutur Darmin.
EAGA berkontribusi terhadap sekitar 17 persen dari total kegiatan ekonomi di BIMP. Selain itu, EAGA juga menyumbang 11,8 persen dari total perdagangan BIMP.
Darmin pun menekankan, bagi Indonesia, pentingnya konektivitas antarwilayah menjadi faktor utama dalam mendukung kegiatan ekonomi.
Untuk mendukung hal tersebut, telah disepakati berbagai Proyek Infrastruktur Prioritas/Priority Infrastructure Projects (PIPs) di kawasan BIMP-EAGA dengan nilai mencapai 21,4 miliar dollar AS. Adapun proyek itu terdiri dari proyek bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan dan kereta api.
“Target yang ingin dicapai adalah peningkatan nilai perdagangan, investasi, industri, pariwisata dan UMKM untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” terang Darmin.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan inisiatif green city yang fokus untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang layak huni, ramah lingkungan dan kompetitif secara ekonomi. Sejauh ini, kota Kendari, merupakan kota pertama di Tanah Air yang telah menyelesaikan tahap pertama dengan menyusun Green Cities Action Plan (GCAP).
Masing-masing negara telah menunjuk dua kota baru yang berkomitmen untuk ikut serta pada inisiatif tersebut, yakni Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam), Pontianak dan Tomohon (Indonesia), Kota Kinabalu dan Kuching (Malaysia), Davao dan General Santos (Filipina).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...