 |
| Presiden Joko Widodo |
Presiden
RI ke 7 yang juga merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas
Gajah Mada ini dikenal dengan Agenda Prioritas selama memerintah dengan
sebutan Nawa Cita. Melalui Nawa Cita Jokowi menerapkan kerja nyata demi
terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri
dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Prinsip Jokowi
pun sama kala masih memimpin Kota Solo, yang penting kerja, kerja, dan
kerja. Bahkan hingga Jokowi memberi nama kabinetnya dengan sebutan
Kabinet Kerja.
Banyak
bukti kerja nyata yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan
Kabinetnya sehingga membuat bangga rakyat Indonesia dan merasa tidak
salah memilih Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Meskipun di lain sisi
masih banyak pihak yang belum dapat menerima Jokowi. Diantara mereka ada
yang melakukan fitnah dengan membuat berita hoax, memanfaatkan beberapa
kebijakan untuk dijadikan sebagai citra kelemahan dan kegagalan Jokowi
dalam memimpin Indonesia yang kemudian disebarluaskan. Seperti berita
hangat saat ini yakni kenaikan tarif dasar listrik. Mereka menganggap
ini bentuk kegagalan Jokowi, padahal di sisi lain kebijakan itu untuk
memindahkan subsidi yang kurang tepat sasaran kepada hal lain yang lebih
membutuhkan, misalnya pendidikan. Serta yang paling tidak masuk akal
adalah menuduh Jokowi sebagai antek PKI. Untungnya semua informasi
miring tersebut telah dibantah secara tegas oleh Jokowi. Maka dari itu,
rakyat dituntut untuk lebih selektif dalam mengkonsumsi berita dari
berbagai media.
Jokowi
dikenal sebagai Presiden sederhana yang sangat peduli terhadap rakyat
kecil, bahkan untuk beberapa kesempatan tidak jarang Jokowi turun
langsung ke daerah-daerah untuk mengawal langsung kebijakannya.
Menjelang
3 tahun masa pemerintahan Jokowi, atau tepatnya Oktober 2017 mendatang
ada banyak sekali pencapaian yang perlu diapresiasi. Singkatnya ada 3
bidang utama menurut laporan dari Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan
manusia, dan kebijakan deregulasi ekonomi.
Dalam
percepatan pembangunan infrastruktur yang paling menonjol adalah
pembangunan berbagai ruas jalan di beberapa daerah baik di Jawa maupun
di luar Jawa. Salah satu dampak dari bertambah nya ruas jalan adalah
even mudik tahun 2017 berlangsung relatif lancar jika dibandingkan
dengan tahun lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi bahwa
pelaksanaan mudik yang berjalan sesuai rencana disebabkan adanya
penambahan ruas jalan. Misalnya dulu kemacetan parah terjadi di daerah
Brebes dan bahkan sampai jatuh korban jiwa, namun di tahun 2017 tidak
terjadi karena sudah ada 4 jalan layang di kawasan Brebes. Hal ini tentu
menjadi nilai plus bagi pemerintah karena pembangunan sudah sesuai
dengan tujuan.
Total
ruas jalan tol yang sukses dioperasionalkan di era Jokowi adalah 176 km
hingga saat ini, dan menurut perencanaan hingga akhir tahun 2017
mendatang ada 568 km jalan tol yang beroprasi di era Jokowi. Hal ini
tentu lebih banyak dari pada jika kita lihat pembangunan jalan tol era
Presiden Soeharto yakni sepanjang 490 km dalam kurun waktu 20 tahun.
Bahkan untuk lebih mendukung konektivitas darat antardaerah target
Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya dapat membangun 1.260 km jalan tol.
Ini tentu bukan hanya menjadi mimpi Jokowi semata, tentu seluruh rakyat
Indonesia yang menginginkan kemudahan akses transportasi.
Kemudian
di era Presiden Jokowi pula pembangunan infrastruktur di Papua lebih
diperhatikan. Pembangunan Jalan Trans Papua yakni penghubung Sorong
hingga Merauke yang perencanaannya sudah ada saat era Presiden Habibie
kini lebih masif lagi dikerjakan oleh Jokowi. Berdasarkan data dari
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Trans Papua kini telah
terhubung sepanjang 3.851,93 km dari total target awal sepanjang
4.330,07 km. Pembangunan besar-besaran Papua ini karena jika
dibandingkan dengan daerah lain, Papua adalah kawasan yang paling
tertinggal dari segi infrastrukturnya terutama di daerah pedalaman.
Sehingga diharapkan dengan Papua lebih tersentuh pembangunan akan dapat
tercapai pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan
pingggiran Indonesia.
Dalam
fokus utama pembangunan kedua yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden
Jokowi adalah pembangunan manusia. Berdasarkan data yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
meningkat dari tahun sebelumnya berada dalam level 69,55 menjadi ke
level 70,18. Hal ini menurut standar Program Pembangunan PBB (UNDP)
menjadikan Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori IPM tinggi.
Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peningkatan IPM
terbaik di kawasan Asia Pasifik. IPM sendiri merupakan indikator untuk
mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur
dari tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Pendidikan
yang merupakan sebagai salah satu penyumbang meningkatnya IPM memang
pada tahun 2016 menunjukkan berkembangan yang pesat. Berdasarkan laporan
dari Kantor Staf Presiden di era dua tahun dari Pemerintahan Presiden
Jokowi berhasil meningkatkan akses dan infrastruktur pendidikan. Ada
11.633 ruang belajar siswa di sekolah yang diperbaiki dan ditingkatkan
kualitasnya, 17.927.308 anak atau peserta didik yang telah menerima
Kartu Indonesia Pintar, 726 unit sekolah baru yang terdiri dari SD, SMP,
SMA/SMK, SLB telah di bangun pada wilayah yang termasuk rendah dalam
partisipasi pendidikan, serta 14.223 ruang kelas baru telah dibangun
untuk meningkatkan daya tampung sekolah jenjang SD, SMP, SMA,SMK, SLB.
Untuk
memenuhi visi Presiden Jokowi yang termuat dalam Nawacita ke-3 yaitu
pembangunan sekolah dan penyediaan guru di kawasan 3T (Terluar,
Terdepan, dan Tertinggal), telah ditingkatkan 10 kali lipat pengiriman
Guru Garis Depan (GGD) pada tahun 2016 menjadi 7.000 GGD, dibanding
sebelumnya 797 GGD pada tahun 2015. 7000GGD
tersebut tersebar di 31 Propinsi dalam 114 Sekolah Garis Depan. Semua
berharap, dari kemajuan dalam lingkup akses dan fasilitas pendidikan ini
dapat mendorong meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan dan
pengajaran yang ada di daerah 3T. Sehingga amanat UUD 1945 yakni
mencerdaskan kehidupan bangsa tentu bisa dicapai.
Tidak
hanya dalam hal pendidikan, Presiden Jokowi juga berupaya meningkatkan
rakyat Indonesia yang sehat. Hal ini terlihat dari beberapa kebijkan
Jokowi seperti telah terdaftarnya 169.574.010 penduduk Indonesia
terdaftar sebagai peserta BPJS (per 16/10/2016). Masyarakat yang
tergolong ekonomi lemah sebanyak 91.166.408 telah menerima Kartu
Indonesia Sehat (KIS), sehingga mereka mendapatkan kemudahan akses
layanan kesehatan tanpa dipungut biaya apapun dan tidak ada biaya iuran
sebagaimana BPJS. Program KIS ini bahkan telah menelan dana sebesar Rp
20 Triliun. Jokowi memang menyadari betul tentang urgensi dari
kesehatan, sehingga perhatian lebih itu perlu. Karena semua tidak akan
berarti jika tidak ada kesehatan dalam badan. Dengan tingkat kesehatan
yang baik maka tingkat perekonomian akan berjalan dengan baik pula.
Tiga
fokus utama yang terakhir adalah kebijakan deregulasi ekonomi.
Deregulasi ekonomi sendiri merupakan upaya untuk harmonisasi peraturan,
penyederhanaan proses birokrasi, dan peningkatan kepastian hukum
sehingga daya saing industri daya beli masyarakat, investasi, ekspor,
wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Berbagai
upaya deregulasi ekonomi hingga akhir tahun 2016 telah dilakukan
Presiden Jokowi, diantaranya seperti pemangkasan 3.032 peraturan daerah
yang menghambat perdagangan dan usaha yang terdiri dari retribusi jasa
umum, implikasi putusan MK, konsekuensi peralihan urusan pemerintahan,
pelayanan publik dan lain sebagainya. Kemudian dalam era Jokowi pula
izin pendirian usaha makin cepat dan sederhana, misalnya dahulu jika
proses pendirian perseroan terbatas (PT) memerlukan waktu hingga 30-44
hari kerja dengan 10 tahapan, namun Jokowi menyederhanakan menjadi cukup
4-6 menit saja dan cukup dalam 3 tahapan saja. Begitu juga proses
perizinan di berbagai bidang lain, yang dahulu memerlukan waktu ratusan
hari sampai tak terhingga, kini dipangkas drastis hingga 6 kali lebih
cepat dari waktu semula. Tabel di bawah ini menunjukkan percepatan
perizinan dalam berbagai bidang :
| No | Jenis Bidang | Dahulu | Saat ini |
| 1 | Perizinan Listrik | 923 Hari | 256 Hari |
| 2 | Perizinan Pertanian | 751 Hari | 172 Hari |
| 3 | Perizinan Perindustrian | 672 Hari | 152 Hari |
| 4 | Perizinan Kawasan Wisata | 661 Hari | 188 Hari |
| 5 | Perizinan Pertanahan | 123 Hari | 90 Hari |
| 6 | Perizinan Kehutanan | 111 Hari | 47 Hari |
| 7 | Perizinan Perhubungan | 30 Hari | 5 Hari |
| 8 | Proses Tax Allowacne | Tak Terhingga | 28 hari |
Dengan
semakin cepat, mudah, dan sederhana dalam pengurusan berbagai
perizinan, maka akan banyak dampak positif yang dapat ditimbulkan,
diantaranya iklim usaha masyarakat akan meningkat sehingga peningkatan
perekonomian akan lebih mudah untuk dicapai.
Demikianlah
pemaparan saya tentang pencapaian yang di raih Indonesia dalam 3 tahun
ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tentu tulisan di atas adalah
sebagian kecil saja dari pencapaian Jokowi,dan masih ada banyak
pencapaian yang belum tertulis. Kita semua berharap dan berdo’a
mudah-mudahan pencapaian-pencapaian untuk kemajuan Indonesia dapat terus
meningkat, sehingga nama Indonesia lebih dikenal oleh dunia dan bahkan
menjadi sumber inspirasi bagi negara lain. Dan yang pasti, berbagai
kebijakan pemerintah akan berjalan dengan optimal jika ada peran kita
semua sebagai rakyat Indonesia.
Referensi :
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
BalasHapusthanks Cara Mengatur Keuangan
BalasHapus