Langsung ke konten utama

Jelang 3 Tahun, Pembangunan Merata Pemerintahan Jokowi-JK

Memasuki tiga tahun pemerintahan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2017 nanti,  "Kabinet Kerja" yang merupakan kabinet Joko Widodo memang belum merealisasikan program Nawacita secara keseluruhan, namun demikian, tidak sedikit program pemerintah menunjukkan progres yang signifikan mengingat masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari setengah perjalanan. 
Tak dapat dipungkiri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan sejumlah kinerja positif dengan terobosan beberapa keberhasilan program kerja yang telah dicapai selama ini salah satunya membangun Indonesia dengan penguatan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan konsep Nawacita dan Trisakti meski demikian masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah sembilan program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla:
  • Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
  • Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
  • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  • Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  • Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  • Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional.
  • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.
  • Melakukan revolusi karekter bangsa.
  • Memperteguh ke-binekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah merumuskan Paket Kebijakan Ekonomi, antara lain: deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global, langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan, diskon tarif dan kemudahan izin penanaman modal, mendorong tenaga kerja agar terus meningkat sehingga Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tidak lagi terjadi, insentif pajak dan deregulasi bidang perbankan syari'ah, kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan izin impor obat dan izin investasi, memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi, menitikberatkan kepada percepatan di sektor kelistrikan, stabilitas pasokan dan harga daging sapi, revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diantaranya berorientasi ekspor dan dana investasi real estate, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB), kebijakan penyamarataan harga BBM di Papua, hingga percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Konsep Nawacita, dan Paket Kebijakan Ekonomi merupakan strategi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia melalui sektor perekonomian. Kemajuan sektor perekonomian adalah kunci dalam menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju. Dengan perekonomian yang kuat maka kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin, sehingga tingkat kriminalitas yang sebagian besar karena faktur ekonomi akan menurun. 
Oleh karenanya, tak ayal tindakan awal dalam meningkatkan pembangunan perekonomian yaitu dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Infrastruktur merupakan dapur dari perokonomian negara, semakin besar dapur atau infrastruktur yang dibangun, maka produksi dan perekonomian negara akan meningkat secara signifikan pula. 
Dalam memperkuat perekonomian pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. 
Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, disamping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera begitupun Trans Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses.
Selain gebrakan pembangunan infrastruktur, terdapat salah satu terobosan yang dapat dikatakan paling berhasil didunia yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu kebijakan Tax Amnesty. Pembangunan ekonomi yang saat ini sedang berjalan menuju proses recovery atau perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Dengan selesainya program Tax Amnesty tersebut pada bulan April silam menunjukkan titik cerah, dan optimisme untuk memberikan subsidi terhadap defisit neraca transaksi berjalan. 
Program Tax Amnesty selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini juga diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun terlalu cepat untuk menarik sebuah kesimpulan, namun upaya maksimal yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun terkahir telah menunjukan sebuah kemajuan yang signifikan bagi Indonesia. Demi kemajuan Indonesia, diperlukan peranan masyarakat agar tetap terus produktif dan mendukung aktif program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya