Langsung ke konten utama

CSIS: Kinerja Pemerintahan Jokowi Diapresiasi Masyarakat, Mayoritas Puas

Jakarta – Lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei opini publik dengan tema ‘Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Kinerja Pemerintahan dan Peta Politik Nasional’, di Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).
Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte menjelaskan, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak dilantik pada 2014.
Dalam survei yang melibatkan seribu orang sampel di 34 provinsi dengan margin eror sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, tingkat kepuasan publik sebanyak 68,3 persen pada tahun 2017.
Sementara, peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, adalah keberhasilan pemerintah menggenjot sektor pembangunan dan infrastruktur.
“Tetapi yang memberikan sumbangsih terbesar kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah sektor kemaritiman, seperti tol laut dan lain-lain. Kepercayaan terhadap sektor kemaritiman juga terus tumbuh signifikan menjadi 75,5 persen di tahun 2017, dari 63,9 persen pada tahun 2016,” paparnya.
CSIS kemudian menyebut faktor penegakan hukum juga menjadi penyebab meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah, yakni sebesar 64 persen di tahun 2017, naik dari 62,1 persen pada tahun sebelumnya.
“Komitmen memperkuat KPK menjadi pendorong terbesar meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, disusul komitmen mendorong reformasi di kepolisian, dan pemberantasan mafia peradilan,” tuturnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya