Langsung ke konten utama

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI BANGSA ADALAH HARGA MATI YANG TIDAK DAPAT DITAWAR LAGI


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi empat pilar sendirian karena terkendala jumlah anggota.
Selain itu, anggota MPR disibukan dengan aktivitasnya di DPR dan DPD.
Sebab, anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Kesibukan di kedua lembaga itu sangat luar biasa.
Padahal, yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memerintahkan Pimpinan MPR RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ketika menjadi pimpinan MPR periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah.
Dia bersyukur usulan itu disambut baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Hal itu terbukti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
Dia berharap respons baik pemerintah itu bisa semakin mengukuhkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan.
Hidayat menyampaikannya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kaltim, Minggu (29/10).
Acara itu dihadiri anggota MPR Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, Ketua JSIT Kutai Kartanegara Safaruddin Pabonglean, serta 600 peserta sosialisasi yang terdiri dari para pelajar, pendidik dan tokoh masyarakat.
HNW menyampaikan, tatanan kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hidayat mengatakan, pemahaman tentang konsep kebangsaan merupakan hal yang fundamental untuk diketahui setiap anak bangsa.
“Kesadaran dan pemahaman kebangsaan penting ditanamkan kepada warga negara,” ungkap Hidayat.
Sementara itu, Safaruddin mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung dari MPR tentang dasar negara yang bisa dibumikan untuk anak-anak.
Syafarudin menegaskan, dasar negara seperti Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dia mendorong anak-anak didik di JSIT memiliki wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata.
JSIT, lanjut Syafarudin, tengah merancang skema penanaman nilai kebangsaan bagi anak-anak didik yang tidak sekadar dihafal, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Anak-anak harus memahami nilai-nilai kebangsaan karena mereka harus tahu kemerdekaan negara ini diraih oleh darah-darah para syuhada,” ujar Syafarudin.
Di sisi lain, Marli mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas keberagaman di Kutai Kartanegara yang sedang membenahi diri.
Dia mengucapkan terima kasih pada MPR yang melaksanakan sosialisasi itu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...