Langsung ke konten utama

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI BANGSA ADALAH HARGA MATI YANG TIDAK DAPAT DITAWAR LAGI


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi empat pilar sendirian karena terkendala jumlah anggota.
Selain itu, anggota MPR disibukan dengan aktivitasnya di DPR dan DPD.
Sebab, anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Kesibukan di kedua lembaga itu sangat luar biasa.
Padahal, yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memerintahkan Pimpinan MPR RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ketika menjadi pimpinan MPR periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah.
Dia bersyukur usulan itu disambut baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Hal itu terbukti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
Dia berharap respons baik pemerintah itu bisa semakin mengukuhkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan.
Hidayat menyampaikannya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kaltim, Minggu (29/10).
Acara itu dihadiri anggota MPR Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, Ketua JSIT Kutai Kartanegara Safaruddin Pabonglean, serta 600 peserta sosialisasi yang terdiri dari para pelajar, pendidik dan tokoh masyarakat.
HNW menyampaikan, tatanan kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hidayat mengatakan, pemahaman tentang konsep kebangsaan merupakan hal yang fundamental untuk diketahui setiap anak bangsa.
“Kesadaran dan pemahaman kebangsaan penting ditanamkan kepada warga negara,” ungkap Hidayat.
Sementara itu, Safaruddin mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung dari MPR tentang dasar negara yang bisa dibumikan untuk anak-anak.
Syafarudin menegaskan, dasar negara seperti Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dia mendorong anak-anak didik di JSIT memiliki wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata.
JSIT, lanjut Syafarudin, tengah merancang skema penanaman nilai kebangsaan bagi anak-anak didik yang tidak sekadar dihafal, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Anak-anak harus memahami nilai-nilai kebangsaan karena mereka harus tahu kemerdekaan negara ini diraih oleh darah-darah para syuhada,” ujar Syafarudin.
Di sisi lain, Marli mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas keberagaman di Kutai Kartanegara yang sedang membenahi diri.
Dia mengucapkan terima kasih pada MPR yang melaksanakan sosialisasi itu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...
4 komentar
Baca selengkapnya