Langsung ke konten utama

Ini Daftar Keberhasilan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi JK

Kesuksesan Jokowi
Tiga tahun memimpin, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla, memfokuskan pada pembangunan pada pengembangan infrastruktur.
Dalam kurun tersebut, pemerintah mengklaim telah membangun 2.000 kilometer jalan nasional, 568 kilometer jalan tol, 2,2 juta unit rumah, 900 hektare irigasi, 9 unit irigasi.
Dengan infrastruktur yang dibangun, investasi mulai mengalir masuk.
Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi telah mencapai hampir Rp 1.500 triliun.
Tak hanya investasi, sektor pariwisata juga ikut berkembang sejalan majunya infrastruktur.
Pemerintah mengklaim, Indonesia termasuk dalam 25 negara dengan tingkat industri pariwisata terbesar di dunia.
Berikut daftar klaim kesuksesan Jokowi - JK dalam menjalankan pemerintahan.
* Laju Inflasi Terus Menurun
Laju inflasi selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menunjukkan tren penurunan.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ‎laju inflasi Indonesia sebelum adanya krisis ekonomi pada 1998 selalu dua angka dan setelah tahun tersebut mulai berangsur rendah seiring kebijakan perekonomian yang mulai membaik.
"Dan dalam tiga tahun pemerintahan pak Jokowi, laju inflasi dari 4,49 persen pada September 2017 menjadi 3,72 persen pada September 2017," ujar Darmin di komplek Istana Negara, Jakarta, ‎Selasa (17/10/2017).
‎Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen, dimana 50 kota mengalami inflasi an 32 kota mengalami deflasi.
* Ekonomi Kreatif Kejar Target Sumbang PDB Rp 1000 Triliun Tahun Ini
Dari data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kontribusi ekonomi kreatif untuk Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Rp 852,2 triliun. Sedangkan di 2017, Bekraf menargetkan sumbangan kepada PDB mencapai Rp 1.000 Triliun lebih.
–– ADVERTISEMENT ––

"Kami bisa meramalkan soal pertumbuhan kawasan saja dari 2014-2016 itu di akhir 2017 ini sudah bisa mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun," ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf di kantor staff Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Untuk mencapai target tersebut, Bekraf melakukan berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai Kementerian. Tujuannya untuk mendorong pengusaha ekonomi kreatif mendapat insentif dan kesempatan menjual produknya.
* Investasi Sektor Pariwisata Diklaim Naik 1,5 Kali Lipat Selama Pemerintahan Jokowi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, kontribusi investasi sektor pariwisata menunjukkan tren kenaikan yang positif. Pada tahun 2013 tercatat mencapai 602 juta dollar AS atau berkontribusi sebesar 1,45 persen dari total investasi nasional.
Pada semester I 2017 investasi sektor ini mencapai 929 juta dollar AS atau 3,67 persen dari total investasi nasional. “Artinya, angka kontribusi yang dicapai dari investasi pariwisata bila dibandingkan dengan total investasi nasional kenaikannya mencapai 1,5 kali lipat,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di kantor staff Presiden, Jakarta, Senin .
Arief menjelaskan, sektor pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia di masa mendatang. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mencetak devisa adalah Atraksi, Amenitas (sarana dan prasarana), dan Aksesibilitas di 10 destinasi prioritas.
* Sudah Buka 3,4 Juta Lapangan Kerja
Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah tercipta 3,4 juta lapangan kerja dari hasil penanaman investasi.
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, penyerapan tenaga kerja salama tiga tahun 37 persen terjadi di luar pulau Jawa, dengan rincian pulau Jawa 2,12 juta dan luar pulau Jawa sebanyak 1,25 juta.
"3,4 juta lapangan kerja dibuka, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK," ucap Thomas di komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Jumlah proyek yang telah realisasi di pulau Jawa sebanyak 50.981 proyek dengan nilai investasi Rp 807,1 ‎triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,12 juta jiwa.
Sementara luar pulau Jawa, nilai investasi yang telah tertanam senilai Rp 687,7 miliar dengan 24.820 proyek dan mampu menyerap 1,24 juta jiwa.
"Untuk investasi selama tiga tahun terus tumbuh, pada 2014 senilai Rp 463 triliun, 2015 Rp 545 triliun, pada 2016 Rp 613 triliun, dan semester I 2017 sebesar Rp 336,7 triliun dari target hingga akhir tahun Rp 678,8 triliun," papar Thomas.
Dari realisasi tersebut, kata Thomas, investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 969,4 triliun dan pen‎anaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 525,5 triliun.
"Sektor industri berkontribusi 48 persen, sisanya sektor pertambangan, listrik, gas dan air, kemudian, transportasi dan lain-lainnya," ujar Thomas.
* Susi: Kementerian Kelautan Serahkan 926 Kapal dan Ribuan Alat Tangkap Ikan ke Nelayan
‎K‎ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama rentang 2015-2017 telah menyerahkan bantuan 926 unit kapal penangkap ikan, 6.853 unit alat penangkap ikan, 664.746 premi asuransi nelayan, dan 101.655 bidang sertifikat hak atas tanah nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal itu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Alat penangkapan ikan itu termasuk pengganti cantrang dan mudah-mudahan pada 2018 asuransi nelayan bisa tambah lagi jumlahnya," kata Susi di Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Susi memaparkan, KKP telah menyalurkan bantuan untuk pembudiayaan iklan, dengan rincian 297,34 juta ekor bantuan benih, 2.915 unit sarpras budidaya, 392 paket pakan mandiri, dan 8 ribu bidang sertifikat hak atas tanah nelayan.
–– ADVERTISEMENT ––

* Pemerintah Menderadikalisasi 999 Mantan Teroris
Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.
Berbeda dengan negara lain yang menggunakan pendekatan hard approach dalam menanggulangi terorisme, Indonesia memiliki sebuah pendekatan lain, yakni pendekatan soft approach berupa Deradikalisasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, program Deradikalisasi telah berhasil membina sebanyak 999 mantan teroris, yang terdiri dari 266 orang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 733 orang di luar lapas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10/2017).
“Kami menggunakan soft aproach dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dengan cara-cara cerdas, yakni mereka (mantan teroris) dididik kembali dan dibina kembali, pada akhirnya dimasyarakatkan kembali,” terang Menko Polhukam Wiranto.
Pada forum yang dibuka oleh Kepala KSP Teten Masduki dan dimoderatori Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi itu, Menko Polhukam Wiranto pun mengungkapkan terdapat lima program yang dijalankan terkait Deradikalisasi.
Adapun kelima program tersebut antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan life skill, pengawasan dan pendampingan mantan teroris, dan pembinaan kewirausahaan.
Salah satu kelebihan dari program Deradikalisasi ini adalah bahwa Pemerintah tidak hanya membina mantan teroris, tetapi juga merangkul mereka untuk ikut terlibat sebagai Pembina program Deradikalisasi dan proaktif melawan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat.
“Terdapat partisipasi aktif 50 eks (mantan) teroris dalam program pencegahan dan Deradikalisme, di mana mereka menjadi pembina sesama mantan teroris dan pelaku aktif melawan terorisme,” ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...