Damailah Indonesiaku

Wakil Ketua  MPR  RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi empat pilar sendirian karena terkendala jumlah anggota. Selain itu, anggota  MPR  disibukan dengan aktivitasnya di DPR dan DPD. Sebab, anggota  MPR  adalah anggota DPR dan DPD. Kesibukan di kedua lembaga itu sangat luar biasa. Padahal, yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memerintahkan Pimpinan  MPR  RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketika menjadi pimpinan  MPR  periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah. Dia bersyukur usulan itu disambut baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Hal itu terbukti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi...

Setelah Perppu Ormas disahkan oleh DPR, kita sebagai rakyat Indonesia patut bersyukur karena akhirnya kita memiliki hukum dan aturan yang jelas untuk membubarkan ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Sehingga mulai sekarang, jika ada ormas yang bersikap seperti HTI yang menyebut demokrasi haram, thogut dan sebagainya, pemerintah bisa membubarkannya. Sebagai warga, saya pribadi menilai bahwa disahkannya Perppu Ormas oleh DPR adalah jalan demokrasi yang benar. Sebab sejak 72 tahun yang lalu, kita sudah sepakat dengan Pancasila dan demokrasi. Indonesia adalah alasan mengapa para leluhur kita berjuang untuk merdeka. Sehingga pergerakan, upaya atau perkumpulan yang ingin mengubah Pancasila pasti menimbulkan pertentangan, karena memang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati selama puluhan tahun yang lalu. Buruknya, pergerakan tersebut bisa membuat Indonesia terancam perang saudara. Untuk menghindari perang saudara, menghindari keributan dan hal-hal yan...

Ada – ada saja mungkin itu kata yang tepat untuk kegiatan Mudzakarah Ulama “Perlawanan Langit” khusus terkait Perppu no 2 tahu 2017 tentang ormas yang saat ini telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. Ada-ada saja , kegiatan Mudzakarah Ulama, sejumlah ulama, kyai dari Banten, Jabodetabek dan Kalimantan untuk menyampaikankutukan dan do’a ancaman untuk para pejabat, partai politik dan anggota DPR RI yang mendukung Perppu Ormas 2/2017 yang anti Islam. Perppu Ormas diterbitkan pemerintah untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan NKRI tanpa mendiskriminasi umat Islam justru diputar balikan menjadi anti Islam, ada- ada saja. Doa macam apa yang mengutuk dan mengancam??  ada-ada saja. Harusnya doanya diberikan keselamatan. Perppu Ormas saat ini telah menjadi Undang-undang setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI , meski 3 fraksi menolak yaitu F-Gerindra, F-PKS dan F-PAN, namun selebihnya fraksi lainnya menerima perppu ormas jadi UU.

Perppu Ormas adalah benteng Pemerintah menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk upaya infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adanya dinamika dan penolakan dari sebuah pemberlakuan aturan merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Pemerintah dan DPR bekerja bukan untuk sekelompok orang namun untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari serangan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa. Perppu Ormas dari awal sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah untuk diterbitkan. Hal itu menunjukan kesungguhan pemerintah untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia. Pemerintah tidak ingin ada sekelompok tertentu yang memanfaatkan isu penolakan perppu. Jika memang demikian harus dipertanyakan apakah yang menolak itu ingin tetap menjaga Pancasila secara ideologi dan dasar negara bangsa ini, atau ada maksud lain yang terselubung ingin menggantikan Pancasila. Indonesia masayarakatnya heterogen, oleh sebab pendiri bangsa i...

Tiga tahun memimpin, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla, memfokuskan pada pembangunan pada pengembangan infrastruktur. Dalam kurun tersebut, pemerintah mengklaim telah membangun 2.000 kilometer jalan nasional, 568 kilometer jalan tol, 2,2 juta unit rumah, 900 hektare irigasi, 9 unit irigasi. Dengan infrastruktur yang dibangun, investasi mulai mengalir masuk. Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi telah mencapai hampir Rp 1.500 triliun. Tak hanya investasi, sektor pariwisata juga ikut berkembang sejalan majunya infrastruktur. Pemerintah mengklaim, Indonesia termasuk dalam 25 negara dengan tingkat industri pariwisata terbesar di dunia. Berikut daftar klaim kesuksesan Jokowi - JK dalam menjalankan pemerintahan. * Laju Inflasi Terus Menurun Laju inflasi selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menunjukkan tren penurunan. Menteri Koordinator Perek...

Saat ini suasana kebatinan saya sungguh tidak baik, ada perasaan yang ingin memberontak didalam diri ini. Betapa tidak ketika seorang manusia mulai memprovokasi tubuh-tubuh tanpa jiwa dengan politik identitas yang hanya membuat sekat-sekat tak berguna yang ujungnya merusak kebhinekaan. Saya setuju dengan pendapat bahwa Joko Widodo adalah seorang yang tepat menjadi Presiden pada saat sekarang ini, setelah 30 tahun masa orde baru yang menumpulkan otak dan 10 tahun masa autopilot yang mengerdilkan harga diri. Kenapa Jokowi tepat, karena beliau membuka mata bangsa ini bahwa Indonesia bisa lebih besar daripada sekarang, Indonesia yang selama ini dikerdilkan oleh para pemimpinnya dan pihak-pihak yang terancam bila Indonesia menjadi negara besar. 3 tahun saja kita lihat bagaimana potesi bangsa ini digali dan memang luar biasa hasilnya. Pembangunan dimana-mana, perbatasan dibangun, jalan di buka. Semua yang dilakukannya membuat negara-negara tetangga pun kagum sekaligus takut. Bagaimana t...

Paripurna DPR besok 24 oktober 2017 akan menjadi moment penting untuk perppu ormas yang telah dibahas sekian lama oleh komisi II DPR dengan meminta pendapat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun yang menolak perppu tersebut. Seperti kita ketahui bersama penyusunan Perppu Ormas merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencegah berkembangnya ancaman berupa penyebaran ideologi menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila.  Oleh sebab itu, masyarakat harus dukung perppu ormas yang akan menjadi benteng bagi bangsa ini agar tidak terjadi perpecahan sekaligus tetap menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia. Sementara itu, masih saja ada pihak-pihak yang menolak Perppu Ormas dengan cara memprovokasi dan menciptakan opini bahwa pemerintah merupakan pihak yang otoriter dan arogan. Jika memang seperti itu perlu dipertanyakan arah nasionalisme kelompok tersebut karena Perppu Ormas justru melindungi bangsa dan m...

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia didukung oleh dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada hari jumat 20 Oktober lalu hingga larut malam ternyata mendapat protes keras dari warga masyarakat yang terganggu akibat demo tidak taat aturan tersebut. Protes dari masyarakat akibat demo yang melanggar aturan tersebut misalnya dalam bentuk spanduk yang dipasang di beberapa tempat diantaranya di Tugu Proklamasi, dan Jalan Cikini Menteng. Spanduk-spanduk itu bertuliskan “Aksi Mahasiswa 20 Oktober 2017 kok gak tahu aturan, warga jadi susah !! dan Sedih liat aksi mahasiswa kemarin, anarkis & gak tahu aturan. Itukah cermin sikap mahasiswa ?? “. Selain itu, kritik juga datang dari masyarakat setempat yang ikut mengecam aksi anarkis mahasiswa tersebut. Menurut Sugito yang berprofesi ojek pangkalan, para mahasiswa itu disebut tidak mengerti Undang-undang yang membatasi aksi unjuk rasa sampai pukul 18.00. “Aturan soal batas waktu...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tiga tahun masa kerjanya sebagai pemimpin bangsa. Dari sektor wisata, kepemimpinannya bersama menteri Kabinet Kerja berhasil mengembangkan pengembangan proyek wisata mangkrak 30 tahun yakni Pulau Mandalika. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi fokus meningkatkan sektor pariwisata, di mana potensinya ke depan akan bisa menjadi penerimaan negara nomor satu melewati komoditas.  “Pariwisata Mandalika sudah 30 tahun, di era Presiden Jokowi ini pembangunan lebih cepat dari yang lalu. Sekarang Mandalika jadi, Bali teriak. (Turis) di sana hanya diam dua sampai hari saja. Mereka pergi ke Mandalika. Untuk itu ke depan kita akan perlebar lapangan terbang di Mandalika menjadi 3.000 meter supaya pesawat white body bisa masuk,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/10/2017). Proyek mangkrak lainnya yang dikerjakan adalah Pulau Benoa...

Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah banyak membangun infrastruktur khususnya jalan. Hal itu sejalan dengan target pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dari sisi konektivitas, penambahan panjang jalan baru mencapai 2.600 km.  Pembangunan jalan dan jembatan baru banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT dimana hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km atau telah melebihi target. “Ini kebanyakan jalan perbatasan di Kalimantan, di Papua, perbatasan kurang lebih 2.000 km, dan kemudian di Papua, dan juga di perbatasan NTT di Pulau Timor,” ujar Kepala Balitbang Kementerian PUPR Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga di komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Salah satunya pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan dengan panjang mencapai 1.921 km ditargetkan tembus seluruhny...

Masyrakat diimbau agar tidak reaktif menanggapi seruan untuk melakukan demonstrasi pada tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menyusul munculnya berita yang bersifat provokatif di portal online beritaislam24h.info. Portal online beritaislam24h.info dalam penulisan beritanya tidak memenuhi kaidah jurnalistik di mana judul berita yang ditampilkan cenderung provokatif dan sama sekali tidak relevan dengan isi artikelnya. Jangan pernah percaya portal online tersebut. Alasan masyarakat diimbau untuk tidak ikut unjuk rasa dalam tiga tahun Jokowi karena hal tersebut sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan pihak oposisi maupun lawan politik Presiden. Disisi lain juga memiliki pengaruh negatifnya dengan menimbulkan instabilitas sosial politik di Indonesia serta menurunkan kualitas hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Sebenarnya penyampaian opini merupakan hal yang wajar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun perlu dipastikan bahwa...

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai telah membawa perubahan positif dalam paradigma pembangunan desa. Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017). Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa, telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif. “Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017,” kata Firdaus “Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia,” imbuhnya. Sebelumnya, Panitia Rembuk Nasio...

Jakarta  – Sekira 150 ribu orang dijadwalkan mendeklarasikan dirinya untuk melawan radikalisme dan setia terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pada momentum Sumpah Pemuda yang bertepatan pada 28 Oktober 2017. Mereka berasal dari ‎pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Acara yang bertajuk  ‘Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme’  ini akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta.  “Gelaran acara dilakukan dalam bentuk kuliah akbar dan orasi kebangsaan, serta pembacaan deklarasi perguruan tinggi melawan radikalisme. Rencananya akan dilakukan di 350 kabupaten/kota pada 34 propinsi dengan melibatkan 4,5 juta peserta, terdiri dari pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika baik mahasiswa, dosen, serta staf di perguruan tinggi,” kata Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Maruarar Siahaan dalam keterangan yang diterima Okezone, Kamis 12 Oktober 2017. Sementara itu, acara deklarasi lawan radikalisme yang...

Jakarta  – Permintaan maaf Panglima TNI saat Presiden Jokowi harus berjalan kaki sekitar 2 kilometer menuju lokasi karena mobil yang ditumpanginya terjebak macet ternyata menjadi perhatian pihak oposisi. Berbagai perbincangan yang tidak ikhlas melihat presidennya berjalan kaki dianggap sebagai pencitraan bahwa jarak pun dianggap sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Padahal yang meminta maaf dan mengungkapkan jarak itu adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam pidato penutupan Hari Ulang Tahun 5 Oktober 2017 lalu. Bahkan tidak kalah seru aksi jalan kaki tersebut oleh suatu web yang menamakan dirinya sebagai portal-islam mengkaitkan hal tersebut sebagai upaya untuk menutupi seluruh janji Jokowi. Dalam suatu artikel singkat tanpa penjelasan yang akurat disebutkan oleh portal yang dulunya adalah portal pks-piyungan itu menyebut 10 janji Jokowi-JK yang belum ditunaikan. Publik tentunya akan menilai mereka hanya berpikir bahwa mengurusi negara adalah sebuah proyek sulap sim sa...

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menghadiri rapat kordinasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk membahas kartu tani. “Tadi kita membicarakan aja kan sekarang memang proses kartu tani sudah kita mulai sama-sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Himbara yakni perbankan BUMN,” ungkap Rini di Kemenko Perekonomian, Rabu (11/10/2017). Menurutnya akan ada tiga bank BUMN yang ikut dalam program ini yakni BRI, BNI dan Mandiri. Di mana nantinya tiga bank ini ikut membagikan kartu bagi petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk. Dalam pembahasan ini, dirinya menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementan telah membuahkan hasil dengan tercapainya petani yang sudah menerima subsidi pupuk sebanyak 5,9 juta. “Dari total 8,8 juta petani yang menerima subsidi pupuk, yang sudah terverifikasi itu kira-kira 5,9 juta. Nah ini pada dasarnya sudah mendapatkan kartu tani. Nah sisanya ini kita targetkan akhir tahun ini harus sel...

Jakarta – Pemerintah mulai melaksanakan program jembatan udara sejak dua bulan lalu. Sementara, saat ini fokus pemerintah di 12 kota di Provinsi Papua. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa tahun ini program jembatan udara fokus di Papua. Tepatnya di 12 kota-kota terpencil di perbukitan Papua, karena program tersebut sebagai proyek percontohan nasional. “Saya tidak hafal kota-kotanya. Hanya memang ada 12 kota di Papua yang kita jadikan pilot project untuk program jembatan udara,” ungkapnya usai jadi keynote speaker di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (10/10/2017). Dia menyebutkan, program jembatan udara ini agar industri logistik menjadi lebih baik. “Secara konsep kita memang membuat ini trade follow the flight atau trade follow the ship. Yang mana saudara kita di timur memiliki keterbatasan jangkauan, dapat menikamati pasokan logistik dengan harga yang wajar. Hanya saja yang jadi kendala kita belum bisa mengisi flight atau ship balik ke Jakarta atau Surabaya,” i...