Langsung ke konten utama

Pujian JK ke Jokowi: Semuanya Dimusyawarahkan

Pujian JK ke Jokowi: Semuanya Dimusyawarahkan
Jusuf Kalla merupakan satu-satunya wakil presiden yang mengikuti tiga kali pilpres. JK menjadi wakil bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

JK mengatakan masing-masing presiden tersebut punya cara pemerintahan yang berbeda. Ia memuji Jokowi sebagai presiden yang rajin rapat.

"Tidak etis (disebutkan bedanya). Pujiannya, pasti ada bedanya, kalau Pak Jokowi semua dirapatkan, bisa 2-3 kali seminggu. Pak SBY sekali seminggu," kata JK di acara 'Mata Najwa' yang ditayangkan Trans7, Rabu (10/1/2018). 

Dengan seringnya rapat, JK menyebut, semua keputusan yang diambil Jokowi merupakan hasil musyawarah. Sedangkan pada era SBY, karena jarang rapat, dia bisa bebas ke mana-mana.

"(Jokowi) semua dimusyawarahkan. SBY kurang rapat, jadi bebas ke mana-mana. Kalau sekarang jarang pulang," candanya.

JK kemudian meminta pendapat dari menteri yang hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Coba tanya Pak Menteri. Sekarang, kan," ujarnya. 

Semua kebijakan yang diambil merupakan hasil keputusan dalam rapat terbatas, sehingga, kata JK, seluruhnya sudah dikoordinasikan. 

"Rapat terbatas, jadi artinya semua hal dimusyawarahkan, baru dilaksanakan. Tidak ada hal yang jalan sendiri," ungkapnya. 



Soal koordinasi ini, Najwa kemudian bertanya soal Inpres Jangan Gaduh. JK hanya menjawab singkat. 

"Inpres Jangan Gaduh berhasil?" tanya Najwa. 

"Mudah-mudahan," jawab JK singkat. 

JK menyebut soal kegaduhan itu muncul karena peran awak media. Pertanyaan yang muncul tiba-tiba membuat tiap menteri tidak sempat berkoordinasi. 

"Media, karena tiap kita berjalan ditanya-ditanya, jadi tidak saling koordinasi, berkonflik lagi. Teman-teman media kan pinter bikin pertanyaan," katanya. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...