Bicara soal Gesekan di Pilkada, JK: Perbedaan Muncul Akibat Medsos

Wapres Jusuf Kalla optimistis tidak ada gesekan di Pilkada 2018. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, JK menyebut gesekan itu malah muncul saat penghitungan suara.

"Potensi itu belum berarti ada gesekan, 2015 gesekan setelah dihitung. Jadi waktu pemungutan suara nggak ada apa-apa, gesekannya biasanya waktu dihitung," ujar JK di acara 'Mata Najwa' yang tayang di Trans7, Rabu (10/1/2018).

Baca juga: Jamin Polri Netral di Pilkada, Tito: Kita Tak Mau Korbankan Institusi

JK kemudian mencontohkan soal konflik akibat penghitungan suara yang terjadi di Papua. Ia menyebut hal itu hanya masalah tata cara menghitung.

"Di Papua bukan apa-apa, tapi masalah cara menghitung, pakai noken. 2016 tidak apa-apa, ini 2018 saya yakin tidak ada. Bahwa ada ketegangan-ketegangan, iya," katanya.

Baca juga: Siap Bantu Polri Amankan Pilkada, Panglima: Kita Ingin Aman, Damai

Berdasarkan pengalaman itulah, JK menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, gesekan bisa diminimalkan karena tidak ada poros partai. 

"Dari pengalaman yang ada, kita tidak perlu khawatir. TNI-Polri menjaga situasi. Karena tidak ada poros, hari ini di kabupaten A, Golkar dengan PDIP, di kabupaten B Demokrat dengan Golkar. Jadi tidak ada suatu kelompok bersama. Saling silang," ucap JK memberi contoh. 

Baca juga: Mendagri: Isu SARA Rawan Dimainkan dalam Pilkada di Beberapa Daerah

JK menambahkan adanya isu SARA terjadi akibat dampak dari media sosial. Ia kemudian mencontohkan isu SARA di negara Amerika.

"Saya kira hanya isu SARA, semua perbedaan muncul akibat medsos. Tapi kita masih lumayan. Di Amerika, Trump melarang Islam masuk, melarang Meksiko. Dia lebih SARA. Di Indonesia tidak ada itu, 'Kristen jangan' tidak ada. Di Jakarta bukan perbedaan agama, tapi omongannya Ahok yang bermasalah. Kan bukan perbedaan agama," paparnya.

Baca juga: Kapolri dan Panglima akan Keliling RI Jamin Keamanan Pilkada 2018

JK pesimistis isu SARA berlaku di Indonesia. Menurutnya, setiap paslon punya solusi untuk meminimalkan konflik di daerah rawan.

"Saya kira tidak, mungkin ada saja di daerah-daerah, tapi tidak menimbulkan suatu masalah besar. Di daerah konflik, di seperti Maluku, pasangannya Islam-Kristen. Jadi gimana bikin konflik, tidak ada konflik. Poso Islam-Kristen. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen, atau sebaliknya. Itu di daerah-daerah sehingga tidak ada (konflik)," urainya.