Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2018

Ke Afghanistan Pasca-Ledakan Bom, Seskab: Jokowi Tak Ada Takutnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Afghanistan meski banyak yang meminta untuk menunda kunjungannya lantaran peristiwa ledakan maut di Kabul. Sekretaris Kabinet Pramono Anung melontarkan pujian untuk Jokowi. "Presiden @jokowi hari ini ke Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingnya dan besok tetap akan ke Afghanistan, walau banyak yang menyarankan untuk menunda kunjungannya karena adanya ledakan bom di Kabul. Presiden nggak ada takutnya #Bismillah," ujar Pramono dalam akun Twitternya, Minggu (28/1/2018). Baca juga:  Jokowi akan ke Afganistan Meski Ada Serangan Bom di Kabul Untuk hari ini, Jokowi akan berkunjung ke kamp pengungsian etnis Rohingnya di Cox's Bazar. Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Abdul Hamid di Credential Hall, Bangabhan Presidential Palace, Dhaka, Bangladesh. Baca juga:  Korban Tewas Bom Ambulans di Kabul Bertambah Jadi 95, 158 Luka-luka Terkait serangan di Kabul, Afghanistan, s...

Pengamat: Mendagri Tak Tabrak Aturan Angkat Polri Jadi Pj Gubernur

Pengusulan dua perwira tinggi Polri Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin, mejadi pejabat (Pj) gubernur menuai pro dan kontra. Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, pengusulan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.  Menurut Muradi, pengangkatan pejabat gubernur harus dilihat dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Pj Gubernur bisa diisi oleh elemen lain selain unsur dari Kemendagri. Baca juga:  Tengku Erry Harap Pj Gubernur Sumut Lanjutkan Programnya "Sehingga, menjadi memungkinkan diambil dari unsur di luar Kemendagri, seperti Kejaksaan, Polri, ataupun TNI, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016, Pasal 101, dan Permendagri nomor 1 tahun 2018, Pasal 4 dan Pasal 5," ucap Muradi dalam keterangannya, Jumat (27/1/2018).  Pengangkatan dari unsur TNI maupun Polri pernah terjadi pada tahun 2015. Saat itu, perwira TNI maupun Polri ditunju...

Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Konflik saat Pilkada

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri netral saat Pilkada 2018. Jokowi juga meminta agar konflik yang terjadi saat pilkada nanti diselesaikan dengan cara persuasif. "Penekanan beliau (Jokowi) yang paling utama dalam rangka pilkada dan pilpres. Beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral. Itu nanti dibuat  headline -nya seperti itu," kata Tito saat memberi keterangan pers di sela Rapim TNI-Polri 2018, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). Menurut Tito, Jokowi juga memerintahkan TNI-Polri memetakan daerah rawan konflik selama pilkada. Jokowi mengarahkan agar TNI-Polri mengambil langkah persuasif dalam penyelesaian konflik. "Kemudian kedua, beliau memerintahkan agar Polri dan TNI melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah di mana yang kira-kira rawan. Kemudian lihat tingkat kerawanan seperti apa. Dan ketiga, beliau minta agar dilakukan langkah-langkah persuasif unt...

Apa Saja Capaian Infrastruktur Jokowi? Ini Kata Menteri PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan ada sejumlah capaian yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor infrastruktur. Infrastruktur tersebut mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan. Basuki mengatakan, dalam 150 target pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, sudah banyak yang diselesaikan. Hal itu dikerjakan selama tiga tahun Jokowi memimpin. "Untuk bendungan dari 65, tahun 2017 ada 36 bendungan on going, lalu 6 yang baru, 30 lanjutan, dan dua sudah selesai di 2017. Tahun 2018 akan menjadi 48 bendungan yang on going, tapi 9 yang akan selesai, dan 2019, 10 yang akan selesai," kata Basuki diskusi Membangun Infrastruktur yang Berkedilan, di Kuningan, Jakarta, Kamis malam (25/1/2018). Baca juga:  34 Proyek Infrastruktur Jokowi Dibangun Tanpa APBN Kemudian untuk jalan, Basuki mengatakan di 2015 dibangun 1.286 km jalan. Kemudian, pada 2016 sepanjang 569 km, dan di 2017 sepanjang 32...

DIBALIK MISI DIBENTUKNYA KOPERASI SYARIAH 212

Oleh : DR M Syarifudin MH Baru-baru ini tersiar kabar bahwa alumni 212 telah melaksanakan sebuah musyawarah besar yang dihadiri oleh 50 orang perumus yang kesemuanya merupakan alumni gerakan 212. Melalui musyawarah tersebut dihasilkan sebuah keputusan strategis yaitu dibentuknya sebuah badan usaha yang diberi nama Muslim 212 Mart ( M212M ) dengan bentuk usaha yaitu koperasi syariah 212 ( koperasi syariah dua dua belas ) yang diketuai oleh  eka gumilar dan beberapa unsur pengawas yaitu habib rizik sihab, ustad bakhtiar nasir, zaitun rasmin, muhammad sukri dan syarif antonio dengan beberapa sekertaris dan bendahara koperasi. Tujuan dari dibentuknya usaha ini adalah untuk menumbangkan pasar yang dibangun oleh para kapitalis yang ada di indonesia seperti alfamart dan indomaret. Menurut mereka konsep ini merupakan gerakan ekonomi yang pernah dilakukan oleh abdurrahman bin auf untuk mengalahkan pasar yahudi di masa rasulullah. Untuk menjalankan usaha tersebut maka M212M mempunyai...

Tangkal Hoax Jelang Pilkada

KPU NTB terus berupaya merangkum berbagai saran dari seluruh kalangan. Salah satu cara yang dilakukan seperti rapat koordinasi yang dilakukan pekan lalu. ”Kita siap mendengar berbagai saran, masukan, kritik dari siapa saja,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di Mataram itu menghadirkan unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, hingga kaum disabilitas. Selain memaparkan beragam materi, kegiatan lebih dititikberatkan pada diskusi terbuka terkait pilkada serentak tahun depan. ”Gagasan konkret bahkan pertanyaan siap kami terima,” katanya. Dari berbagai kalangan yang hadir muncul sejumlah masukan. Seperti mendorong sosialisasi yang lebih massif pada para pemilih pemula di level perguruan tinggi. Ada juga masukan mendorong peran serta aktif kelompok-kelompok perempuan. Termasuk yang dibahas juga adalah bagaimana cara menangkal hoax dan memberi pemahaman komperhensif pada masyarakat. Pengurus PHDI NTB I Gde Mandra menyampaikan pen...

Kominfo Mulai Soroti Kampanye Hitam di Medsos

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengantisipasi adanya kampenye hitam yang dilakukan lewat media sosial di pilkada serentak nanti. Pihaknya akan membantu Bawaslu mengawasi medsos pada masa kampanye. "Media sosial adalah platform yang pastinya digunakan dalam proses pemilihan tersebut. Jadi Kominfo mempunyai tugas berdasarkan UU berdasarkan regulasi, tugas, dan tanggung jawabnya adalah memanajemen konten," ujar Menkominfo Rudiantara di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). Dia mengatakan Kemenkominfo juga akan mengelola konten negatif yang terkait dengan pilkada. Hal ini akan terus dilakukan hingga pilpres 2019 nanti. "Sebenarnya Kominfo sudah melakukan manajemen konten negatif, seperti inikan hanya spesifik kontennya adalah konten pemilihan. Baik pemilihan kepala daerah, baik nanti tahun 2019 pemilihan umum dan presiden," ujar Rudiantara. "Seperti kami memanajemen konten negatif yang berkaitan yang bisa melanggar pas...

Bicara soal Gesekan di Pilkada, JK: Perbedaan Muncul Akibat Medsos

Wapres Jusuf Kalla optimistis tidak ada gesekan di Pilkada 2018. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, JK menyebut gesekan itu malah muncul saat penghitungan suara. "Potensi itu belum berarti ada gesekan, 2015 gesekan setelah dihitung. Jadi waktu pemungutan suara nggak ada apa-apa, gesekannya biasanya waktu dihitung," ujar JK di acara 'Mata Najwa' yang tayang di  Trans7 , Rabu (10/1/2018). Baca juga:  Jamin Polri Netral di Pilkada, Tito: Kita Tak Mau Korbankan Institusi JK kemudian mencontohkan soal konflik akibat penghitungan suara yang terjadi di Papua. Ia menyebut hal itu hanya masalah tata cara menghitung. "Di Papua bukan apa-apa, tapi masalah cara menghitung, pakai noken. 2016 tidak apa-apa, ini 2018 saya yakin tidak ada. Bahwa ada ketegangan-ketegangan, iya," katanya. Baca juga:  Siap Bantu Polri Amankan Pilkada, Panglima: Kita Ingin Aman, Damai Berdasarkan pengalaman itulah, JK menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut...

Soal Impor Beras, Jokowi: Agar Tidak Terjadi Gejolak Harga

Pemerintah memutuskan impor 500.000 ton beras akhir Januari 2018. Beras impor itu dipasok dari Thailand dan Vietnam. Selain dari kedua negara tetangga di ASEAN itu, beras impor juga akan dipasok dari Pakistan. Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog selaku importir. Bagi pemerintah impor beras untuk mengamankan cadangan di gudang Bulog. Dalam kondisi aman, cadangan beras di gudang Bulog harus di atas 1 Juta ton. "Ini untuk memperkuat cadangan beras kita," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau saluran irigasi warga di Desa Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018). Baca juga:  JK: Saat Panen Raya, Beras Impor Disimpan di Gudang Kecukupan cadangan Bulog sangat penting agar pasokan beras tetap lancar sehingga harga tidak melonjak. "Agar tidak terjadi gejolak harga yang ada di daerah-daerah," kata Jokowi. Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menyatakan, impor beras untuk menjaga stok di gudang Bulog. Menurut JK, kebijakan impor diambil karen...

RI Impor Beras, JK: Sekarang Stok Kurang

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ribu ton. Penyebabnya adalah pasokan beras medium yang langka. Baca juga:  Beras Medium Langka, Ini Penjelasan Kementan Dengan kondisi ini, pemerintah khawatir Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak bisa mengendalikan harga beras ketika terjadi lonjakan bila pasokan tidak ditambah. "Kita kan ada harga patokan (harga patokan beras). Kalau (harga beras) di atas harga patokan, maka bulog harus menjual (menjual beras agar harga turun). Tapi karena sekarang stoknya kurang, maka harus impor dulu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri acara pelantikan DMI di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1/2017). Dengan adanya tambahan pasokan dari impor sebesar 500.000 ton, diharapkan Bulog memiliki cadangan beras di gudangnya yang dapat dikeluarkan ketika pasokan langka dan harga naik. Baca juga:  RI Impor Beras 500.000 Ton, Harga Bisa Turun? Meski ada impor, JK me...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Mendongkrak Industri untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7%

Pemerintah mencatat, sepanjang tahun lalu atau hingga 14 Desember 2017, komitmen investasi baru yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 42,6 miliar dengan sejumlah 1.054 proyek.  Menurut data Kementerian Perindustrian yang dikutip  detikFinance , Jumat (12/1/2017), capaian ini mengalami kenaikan sebesar 23,7% dibanding tahun 2016. Sektor perindustrian memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi investasi di sektor ini mencapai US$ 21,6 miliar dengan 256 proyek. Sementara itu, sektor pariwisata menyumbang sebesar US$ 17 miliar dengan 159 proyek, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) US$ 1,2 miliar dengan 98 proyek. Selanjutnya, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) US$ 1,18 miliar dengan 32 proyek, perdagangan US$ 0,92 miliar dengan 427 proyek, dan pertanian US$ 0,27 miliar dengan 22 proyek, serta sektor lainnya sebesar US$ 0,43 miliar dengan 60 proyek. Capaian tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi RI di ...