Langsung ke konten utama

SEKALI LAGI, BADAN INTELIJEN NEGARA JADI KORBAN FITNAH OKNUM TAK BERTANGGUNG JAWAB

Jakarta – Beredarnya pesan seperti pesan WA di akun FB an. Nagara Bakti dimana isi pesan tersebut adalah berupa laporan oleh seorang Deputi kepada Panglima TNI terkait pertemuan antara Kabinda  Papua an. Kolonel Abdul haris Napoleon dan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Ka BIN Budi Gunawan yang didampingi oleh Deputi II Bp. Kahar pada Selasa (5/9).
Berbagai komentar yang bermunculan yang sebagian besar menanggapinya secara negative dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dunia maya apakah informasi itu benar atau bohong belaka untuk meng’hitamkan Presiden, BIN dan Polri ataupun mengadu domba dengan TNI.
BIN dianggap tidak netral dan ikut bermain dibawah kekuasaan kepentingan politis. Pesan WA yang sengaja diedarkan adalah dengan maksud agar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap BIN. Namun, masyarakat saat ini harus bersikap cerdas menanggapi setiap isu yang beredar.
Berdasarkan sebaran WA tersebut terlihat sejumlah kejanggalan dimana tidak pernah terjadi sebelumnya seorang Deputi BIN melaporkan langsung ke tingkat Panglima TNI, yang mana berdasarkan alur pelaporan yang resmi, semua pelaporan melalui KABIN.
Selain itu  di sebaran WA, juga terdapat poin yg dinilai tidak tepat terkait pangkat dari posisi Kabinda Papua, dimana pada September 2017 saat terjadinya pertemuan tsb pangkat Kabinda Papua dituliskan masih Kolonel padahal yang bersangkutan per Februari 2017 sudah berpangkat Brigjen TNI
Menurut seorang sumber bahwa dalam pertemuan itu tidak ada membicarakan tekanan-tekanan politik, pertemuan tersebut sebatas konsultasi dari pihak Gubernur Papua guna membahas rencana pelaksanaaan Pilkada di Tolikara, Papua. Selain itu dibahas hal-hal yang sifatnya normatif terkait upaya membangun nilai-nilai kebangsaan dan rasa setia NKRI di Papua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pilkada di daerah Papua kerap berujung dengan kericuhan, sehingga memang perlu antisipasi dini sebagai tindak pencegahan.
BIN bersama Polri dan TNI adalah milik semua rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kinerja BIN adalah bekerja secara professional sesuai amanat dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa asas penyelenggaraan Intelijen diantaranya meliputi profesionalitas, netralitas, objektif dan integritas sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Asas tersebut mencerminkan Badan Intelijen Negara yang independen dan imparsial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...
4 komentar
Baca selengkapnya