Langsung ke konten utama

SEKALI LAGI, BADAN INTELIJEN NEGARA JADI KORBAN FITNAH OKNUM TAK BERTANGGUNG JAWAB

Jakarta – Beredarnya pesan seperti pesan WA di akun FB an. Nagara Bakti dimana isi pesan tersebut adalah berupa laporan oleh seorang Deputi kepada Panglima TNI terkait pertemuan antara Kabinda  Papua an. Kolonel Abdul haris Napoleon dan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Ka BIN Budi Gunawan yang didampingi oleh Deputi II Bp. Kahar pada Selasa (5/9).
Berbagai komentar yang bermunculan yang sebagian besar menanggapinya secara negative dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dunia maya apakah informasi itu benar atau bohong belaka untuk meng’hitamkan Presiden, BIN dan Polri ataupun mengadu domba dengan TNI.
BIN dianggap tidak netral dan ikut bermain dibawah kekuasaan kepentingan politis. Pesan WA yang sengaja diedarkan adalah dengan maksud agar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap BIN. Namun, masyarakat saat ini harus bersikap cerdas menanggapi setiap isu yang beredar.
Berdasarkan sebaran WA tersebut terlihat sejumlah kejanggalan dimana tidak pernah terjadi sebelumnya seorang Deputi BIN melaporkan langsung ke tingkat Panglima TNI, yang mana berdasarkan alur pelaporan yang resmi, semua pelaporan melalui KABIN.
Selain itu  di sebaran WA, juga terdapat poin yg dinilai tidak tepat terkait pangkat dari posisi Kabinda Papua, dimana pada September 2017 saat terjadinya pertemuan tsb pangkat Kabinda Papua dituliskan masih Kolonel padahal yang bersangkutan per Februari 2017 sudah berpangkat Brigjen TNI
Menurut seorang sumber bahwa dalam pertemuan itu tidak ada membicarakan tekanan-tekanan politik, pertemuan tersebut sebatas konsultasi dari pihak Gubernur Papua guna membahas rencana pelaksanaaan Pilkada di Tolikara, Papua. Selain itu dibahas hal-hal yang sifatnya normatif terkait upaya membangun nilai-nilai kebangsaan dan rasa setia NKRI di Papua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pilkada di daerah Papua kerap berujung dengan kericuhan, sehingga memang perlu antisipasi dini sebagai tindak pencegahan.
BIN bersama Polri dan TNI adalah milik semua rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kinerja BIN adalah bekerja secara professional sesuai amanat dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa asas penyelenggaraan Intelijen diantaranya meliputi profesionalitas, netralitas, objektif dan integritas sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Asas tersebut mencerminkan Badan Intelijen Negara yang independen dan imparsial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya