Langsung ke konten utama

KH Ma’ruf Amin: Jangan Musuhi Umat Budha di Indonesia


Bandung – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) KH Ma’ruf Amin menilai krisis kemanusiaan yang menimpa etnis muslim Rohingya di Myanmar bukan hanya soal perbedaan agama. Menurut dia, ada unsur politik yang melatarbelakangi konflik tersebut.

Untuk itu, Ma’ruf mengajak seluruh warga negara Indonesia terutama umat muslim untuk tidak membenci umat Buddha di Indonesia dengan alasan konflik di Myanmar.

“Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada. Tapi saya tidak setuju agama Buddha di sini jadi dimarahi, didemonstrasi. Sebab yang di sini tidak ada hubungannya,” ujar Ma’ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jabar di Bandung, Selasa (5/9/2017).

Sebagai negara yang berpengaruh di wilayah Asean serta kelompok negara-negara nonblok, Ma’ruf menilai Indonesia harus ikut ambil peran bersama negara lainnya dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Indonesia dianggap masih pemimpin di negara nonblok, pengaruhnya masih ada. Peran masa lalu masih ada sejak zaman Bung Karno. Jadi Indonesia harus mengambil peran,” ungkapnya.

Ma’ruf berharap, Indonesia setidaknya bisa mengajak negara-negara lain untuk bisa membujuk pemerintah Myanmar minimal mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara terlebih dahulu meski statusnya hanya sebagai minoritas.

“Sebagai minoritas diperlakukan seperti kelompok minoritas, tapi hak-haknya (sebagai warga negara) diberikan,” ucapnya.

Tidak hanya di Myanmar, Ma’ruf berharap, Indonesia juga bisa menjadi negara yang mendamaikan negara-negara di Timur Tengah yang saat ini sedang panas akibat konflik-konflik antarnegara.

“Di Timur Tengah lebih parah lagi, tidak ada negara yang menjadi pendamai. Mesir jadi kelompok Saudi, Turki menjadi kelompok Qatar. Satu-satunya yang bisa mengambil peran ya, Indonesia,” tutupnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...