Langsung ke konten utama

GNPF MUI dan Habib Rizieq Nyatakan Tidak Ikut Aksi 212

Jakarta - Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menyatakan tidak ikut dalam aksi 21 Februari (212) mendatang. Selain itu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab dan FPI juga dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera.

"Dalam aksi 212, 21 Februari 2017 pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan," ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

"Ini tidak ada FPI ya. FPI dan GNPF MUI secara lembaga tidak ikut ikut dalam aksi ini," lanjutnya.

Kapitra juga menjelaskan, dalam aksi 212 tidak ditunggangi oleh kepentingan bermuatan politik. Aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi.

"Aksi yang dilakukan FUI itu hanya penyampaian aspirasi penegakan hukum tidak ada agenda politik di situ agar ada Justice for All. Menyampaikan fenomena hukum tidak agenda lain tidak agenda politik ini kegiatan damai," kata Kapitra.

Meski tidak mengikuti aksi, GNPF MUI akan tetap memantau jalannya aksi pada Selasa (21/2) mendatang.

"Kita tentu akan memonitor kalau aksi ini menyampaikan suatu tuntutan agar diperjuangkan oleh lembaga representasi masyarakat yang ada di DPR kita dukung. Kalau di luar itu kita mengimbau dan meminta tidak ada agenda lain di luar itu. Kita tunjukan kita damai dalam aksi," ungkap Kapitra.

Sebelumnya diberitakan, massa dari Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar aksi pada 21 Februari 2017 di kawasang gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut untuk mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami juga mengimbau kepada seluruh umat untuk bersatu padu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau Aksi Bela Islam 212 demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia," kata Al Khaththath di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Pihak kepolisian telah siap untuk mengamankan aksi tersebut. Polri akan menurunkan 10 ribu lebih personel.

"Polri sudah menyiapkan pengamanannya, kita akan kerahkan 10 ribu lebih personel untuk mengamankan aksi 21 Februari tersebut. Akan kita kawal dan kita jaga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Minggu (19/2).

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi terkait rencana demo tersebut, pada Sabtu (18/2) kemarin. Massa rencananya akan melakukan aksi selepas salat subuh.

"Rencananya dari pagi pukul 07.00 WIB mereka sudah bergerak ke depan DPR," imbuhnya.
(nkn/dnu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...