Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menginstruksikan peningkatan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme keagamaan di wilayah setempat.
"Gubernur meminta dilakukan penguatan deteksi dini gerakan radikalisme dalam rapat koordinasi dengan Kominda," kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno di Mataram rapat terbatas Pemprov NTB bersama Kominda dan jajaran Apkam NTB .
Hadir dalam rapat koordinasi itu, pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) di NTB, pimpinan intelijen kejaksaan, kepolisian dan satuan TNI.
Turut hadir, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Keagamaan H Usman, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB H Lalu Syafi`i, serta pejabat instansi terkait seperti Dinas Kesehatan.
Rapat tersebut digelar guna membahas upaya identifikasi terhadap gerakan radikalisme keagamaan yang ditengarai mulai berkembang di wilayah NTB.
Tri mengatakan, Gubernur NTB tidak menghendaki gerakan radikalisme itu terus berkembang hingga pada akhirnya menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan.
Karena itu, gubernur menginstruksikan perkuatan peran deteksi dini terhadap gerakan radikalisme itu.
"Operasi justisia, misalnya, perlu ditingkatkan, termasuk kegiatan siskamling (sistem keamanan lingkungan) yang harus terus digalakkan. Pada intinya, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarah kepada responsibilitas lingkungan yang bertujuan menciptakan keselarasan dalam hidup bermasyarakat," ujarnya.
Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkrit di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan keagamaan, meskipun ada lembaga pendidikan keagamaan yang belum terdaftar di Kementerian Agama.
Salah satu upaya nyata yang perlu ditempuh yakni kunjungan silaturahmi ke lokasi yang ditengarai rentan berkembang gerakan radikalisme tersebut.
Gubernur NTB itu pun bersedia mengunjungi lokasi-lokasi tersebut sebagai momentum silaturahmi sekaligus wujud nyata kepedulian terhadap semua komponen masyarakat.
"Silaturahmi itu penting, agar tidak ada komponen masyarakat mana pun yang merasa tidak mendapat perhatian dari pimpinan bangsa, negara, dan daerah. Jika memungkinkan pemerintah perlu mengintervensi," ujarnya.
Salah satu bentuk intervensi pemerintah, yakni bantuan guru atau pendidik di lembaga pendidikan tersebut.
Selain itu, dalam rapat dengan Kominda itu, Gubernur NTB juga meminta pembenahan sistem pengawasan terhadap gerakan radikalisme apa pun.
"Tentu aparat keamanan tetap mengawasi semua pintu masuk yang dapat digunakan oleh gerakan radikalimse itu, dan perlu ada tindakan represif jika memungkinkan," ujar Tri.
Komentar
Posting Komentar