Langsung ke konten utama

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI BANGSA ADALAH HARGA MATI YANG TIDAK DAPAT DITAWAR LAGI


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi empat pilar sendirian karena terkendala jumlah anggota.
Selain itu, anggota MPR disibukan dengan aktivitasnya di DPR dan DPD.
Sebab, anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Kesibukan di kedua lembaga itu sangat luar biasa.
Padahal, yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memerintahkan Pimpinan MPR RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ketika menjadi pimpinan MPR periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah.
Dia bersyukur usulan itu disambut baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Hal itu terbukti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
Dia berharap respons baik pemerintah itu bisa semakin mengukuhkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan.
Hidayat menyampaikannya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kaltim, Minggu (29/10).
Acara itu dihadiri anggota MPR Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, Ketua JSIT Kutai Kartanegara Safaruddin Pabonglean, serta 600 peserta sosialisasi yang terdiri dari para pelajar, pendidik dan tokoh masyarakat.
HNW menyampaikan, tatanan kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hidayat mengatakan, pemahaman tentang konsep kebangsaan merupakan hal yang fundamental untuk diketahui setiap anak bangsa.
“Kesadaran dan pemahaman kebangsaan penting ditanamkan kepada warga negara,” ungkap Hidayat.
Sementara itu, Safaruddin mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung dari MPR tentang dasar negara yang bisa dibumikan untuk anak-anak.
Syafarudin menegaskan, dasar negara seperti Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dia mendorong anak-anak didik di JSIT memiliki wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata.
JSIT, lanjut Syafarudin, tengah merancang skema penanaman nilai kebangsaan bagi anak-anak didik yang tidak sekadar dihafal, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Anak-anak harus memahami nilai-nilai kebangsaan karena mereka harus tahu kemerdekaan negara ini diraih oleh darah-darah para syuhada,” ujar Syafarudin.
Di sisi lain, Marli mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas keberagaman di Kutai Kartanegara yang sedang membenahi diri.
Dia mengucapkan terima kasih pada MPR yang melaksanakan sosialisasi itu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...