Langsung ke konten utama

AKSI MAHASISWA 20 OKTOBER MENUAI REAKSI KERAS DARI MASYARAKAT KARENA TIDAK TAAT ATURAN

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia didukung oleh dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada hari jumat 20 Oktober lalu hingga larut malam ternyata mendapat protes keras dari warga masyarakat yang terganggu akibat demo tidak taat aturan tersebut.
Protes dari masyarakat akibat demo yang melanggar aturan tersebut misalnya dalam bentuk spanduk yang dipasang di beberapa tempat diantaranya di Tugu Proklamasi, dan Jalan Cikini Menteng.
Spanduk-spanduk itu bertuliskan “Aksi Mahasiswa 20 Oktober 2017 kok gak tahu aturan, warga jadi susah !! dan Sedih liat aksi mahasiswa kemarin, anarkis & gak tahu aturan. Itukah cermin sikap mahasiswa ?? “.
Selain itu, kritik juga datang dari masyarakat setempat yang ikut mengecam aksi anarkis mahasiswa tersebut. Menurut Sugito yang berprofesi ojek pangkalan, para mahasiswa itu disebut tidak mengerti Undang-undang yang membatasi aksi unjuk rasa sampai pukul 18.00.
“Aturan soal batas waktu demo itu harus dipatuhi semua kelompok masyarakat. Jangan egois, brutal, gak mau diatur dan mau menang sendiri. Harusnya Polisi bubarkan saja setelah diatas jam 18.00 kalau masih susah diajak komunikasi,” ungkap Sugito.
Dikatakan Sugito, aksi blokade jalanan umum di area Jalan Medan Merdeka Barat itu justru menimbulkan masalah publik yakni dampak kemacetan sehingga merugikan para pengguna jalan saat jam pulang kerja.
“Warga sangat terganggu lah kalau sampek larut malam gitu. Katanya mahasiswa agent of change tapi kok gak ngerti aturan. Mahasiswa jangan mau disetir pihak lain, gak perlu juga ampek larut malam. Ada ruang publik yang dirugikan, mendingan ketemu dan agendakan,” tuturnya.
Bukan hanya mengganggu ketertiban umum, aksi mahasiswa Aliansi BEM SI itu justru memancing amukan warga, lantaran dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dia mendukung pihak kepolisian untuk menanganinya agar ke depannya mereka tidak melakukan unjuk rasa yang melanggar peraturan.
“Polisi harus tegas membubarkan mereka. Demo sampai larut malam, itu sama saja cara yang tak etis. Karena bernegara yang baik taat hukum dan sampaikan cara yang sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Asfuri mengatakan massa tidak mau diarahkan untuk pulang. Asfuri juga mengatakan massa tidak mau diajak berkomunikasi.
“Nggak mau mereka diajak komunikasi, diarahkan nggak mau,” kata Asfuri saat ditemui di lokasi.
Polda Metro Jaya telah menahan sebanyak 14 orang provokator dari kalangan mahasiswa, mereka diduga melakukan aksi pengerusakan fasilitas umum saat petugas kepolisian hendak melakukan pembubaran paksa.
Hingga berita ini diturunkan dari 14 mahasiswa yang ditahan, 12 orang sudah dilepaskan. Dengan demikian, masih ada 2 orang lagi yang masih ditahan Polda Metro Jaya dan diancam pidana perusakan fasilitas umum, keduanya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Ardi Sutrisbi, dan mahasiswa STEI SEBI Iksan.
Ardi dan Iksan diduga melakukan perusakan fasilitas umum saat terjadi kericuhan dengan polisi. Keduanya kemudian dipindahkan ke Ruang Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya karena ruang tahanan di Direkorat Reserse Kriminal Umum penuh.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...