Langsung ke konten utama

DUKUNG PENGESAHAN PERPPU ORMAS OLEH PARIPURNA DPR TIDAK PERLU DEMO!!!

Paripurna DPR besok 24 oktober 2017 akan menjadi moment penting untuk perppu ormas yang telah dibahas sekian lama oleh komisi II DPR dengan meminta pendapat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun yang menolak perppu tersebut.
Seperti kita ketahui bersama penyusunan Perppu Ormas merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencegah berkembangnya ancaman berupa penyebaran ideologi menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila.  Oleh sebab itu, masyarakat harus dukung perppu ormas yang akan menjadi benteng bagi bangsa ini agar tidak terjadi perpecahan sekaligus tetap menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia.
Sementara itu, masih saja ada pihak-pihak yang menolak Perppu Ormas dengan cara memprovokasi dan menciptakan opini bahwa pemerintah merupakan pihak yang otoriter dan arogan. Jika memang seperti itu perlu dipertanyakan arah nasionalisme kelompok tersebut karena Perppu Ormas justru melindungi bangsa dan masyarakat dari dampak buruk penyebaran faham menyimpang yang diinfiltrasikan dalam kedok ormas.
Dengan segala upaya dan proses perppu ormas, masyarakat diimbau agar dapat menyerahkan dan mempercayakan pembahasan Perppu Ormas pada instansi terkait dan tidak perlu menggelar aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum. DPR sebagai wakil rakyat akan melakukan sidang paripurna membahas perppu ormas, untuk apa lagi masyarakat berbondong-bondong unjuk rasa di depan gedung DPR. Jika kita bicara demokrasi, tidak harus juga untuk mengeluarkan pendapat melalui unjuk rasa, bisa juga didalam sistem politik diIndonesia ada Trias Politika yang salah satunya legislatif sebagai wakil rakyat yang harus diberikan kepercayaan untuk menentukan perppu ormas.
Disisi lain untuk mencegah kegaduhan diibukota, para elit politik di Indonesia juga perlu untuk mengendalikan massanya dan mengajak mereka untuk mempercayakan pembahasan Perppu Ormas pada sidang Paripurna. Dengan demikian diharapkan agenda sidang dapat berjalan dengan tenang, tanpa intervensi pihak luar yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...

Soal Aksi 313, Polisi: Masyarakat Tak Perlu Datang ke Jakarta

Mei Amelia R Foto: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) kembali menggelar aksi pada tanggal 31 Maret nanti. Sebelum melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, massa akan melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau agar masyarakat luar Jakarta tidak usah datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi tersebut. "Harapannya tidak usah datang ke Jakarta,kalau mau salat Jumat bisa di masjid masing-masing, sehingga tidak perlu datang ke Jakarta," kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/3/2017). FUI telah menyampaikan pemberitahuan terkait aksi 313 ini ke Mabes Polri. Polda Metro Jaya selaku pemegang keamanan wilayah siap mengamankan aksi tersebut. "Pemberitahuannya ke Mabes Polri. Kita sudah siap semua," ucap Argo. Rangakaian kegiatan aksi akan dimulai dengan salat...