Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai telah membawa perubahan positif dalam paradigma pembangunan desa.
Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017).
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa, telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif.
“Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017,” kata Firdaus
“Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda Jokowi-JK.
“Yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah,” ucap Irfan Wahid.
Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.
Karena katanya, dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik. “Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” ujarnya.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun Jokowi-JK.
“Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan,” tegas Irfan Wahid.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan akan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
Komentar
Posting Komentar