Langsung ke konten utama

3 TAHUN JOKOWI, DESA BERHASIL BERPERAN SEBAGAI PENDORONG PEREKONOMIAN INDONESIA



Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai telah membawa perubahan positif dalam paradigma pembangunan desa.
Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017).
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa, telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif.
“Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017,” kata Firdaus
“Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda Jokowi-JK.
“Yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah,” ucap Irfan Wahid.
Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.
Karena katanya, dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik. “Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” ujarnya.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun Jokowi-JK.
“Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan,” tegas Irfan Wahid.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan akan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...

Kenapa Orang Indonesia Doyan Sebar "Hoax" di Medsos?

By: Oik Yusuf ilustrasi JAKARTA — Sudah bukan rahasia lagi bahwa berita palsu alias hoax merajalela di ranah digital Tanah Air. Jalurnya bisa berupa situs online , media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Kenapa orang Indonesia getol menyebarkan hoax ? Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengutarakan bahwa sebabnya mungkin berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. "Kita itu termasuk lima besar pengguna smartphone dunia, tapi tingkat literasinya kedua terbawah setelah Botswana di Afrika," ujar Septiaji ketika berbicara dalam deklarasi Masyarakat Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1/2017). Septiaji mengacu pada hasil riset World's Most Literate Nation yang dipublikasikan pertengahan tahun lalu. Dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia memang menempati urutan ke-60 soal minat baca masyarakatnya. Walhasil, menurut ...