Langsung ke konten utama

CSIS: Kinerja Pemerintahan Jokowi Diapresiasi Masyarakat, Mayoritas Puas

Jakarta – Lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei opini publik dengan tema ‘Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Kinerja Pemerintahan dan Peta Politik Nasional’, di Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).
Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte menjelaskan, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak dilantik pada 2014.
Dalam survei yang melibatkan seribu orang sampel di 34 provinsi dengan margin eror sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, tingkat kepuasan publik sebanyak 68,3 persen pada tahun 2017.
Sementara, peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, adalah keberhasilan pemerintah menggenjot sektor pembangunan dan infrastruktur.
“Tetapi yang memberikan sumbangsih terbesar kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah sektor kemaritiman, seperti tol laut dan lain-lain. Kepercayaan terhadap sektor kemaritiman juga terus tumbuh signifikan menjadi 75,5 persen di tahun 2017, dari 63,9 persen pada tahun 2016,” paparnya.
CSIS kemudian menyebut faktor penegakan hukum juga menjadi penyebab meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah, yakni sebesar 64 persen di tahun 2017, naik dari 62,1 persen pada tahun sebelumnya.
“Komitmen memperkuat KPK menjadi pendorong terbesar meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, disusul komitmen mendorong reformasi di kepolisian, dan pemberantasan mafia peradilan,” tuturnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...

Soal Aksi 313, Polisi: Masyarakat Tak Perlu Datang ke Jakarta

Mei Amelia R Foto: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) kembali menggelar aksi pada tanggal 31 Maret nanti. Sebelum melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, massa akan melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau agar masyarakat luar Jakarta tidak usah datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi tersebut. "Harapannya tidak usah datang ke Jakarta,kalau mau salat Jumat bisa di masjid masing-masing, sehingga tidak perlu datang ke Jakarta," kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/3/2017). FUI telah menyampaikan pemberitahuan terkait aksi 313 ini ke Mabes Polri. Polda Metro Jaya selaku pemegang keamanan wilayah siap mengamankan aksi tersebut. "Pemberitahuannya ke Mabes Polri. Kita sudah siap semua," ucap Argo. Rangakaian kegiatan aksi akan dimulai dengan salat...