Langsung ke konten utama

Mendagri: Isu SARA dan Politik Uang di Pilkada Racun Demokrasi

Mendagri: Isu SARA dan Politik Uang di Pilkada Racun Demokrasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut isu SARA dan fitnah di pemilihan kepala daerah adalah racun demokrasi. Hal itu dikatakan Tjahjo saat menyampaikan empat hal yang diamanahkan Presiden Joko Widodo kepada dirinya terkait Pilkada Serentak 2018.

"Arahan Pak Presiden ada 4 empat hal, yang pertama dalam konsolidasi demokrasi ini mari kita tingkatkan partisipasi politik masyarakat, yang KPU sudah mencanangkan mulai 2015 sebesar 70 persen kira-kira, 2017 sudah mencapai 74 persen," kata Tjahjo dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

"Kami yakin di pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur dengan aroma pileg (Pemilihan Legislatif) dan pilpres (Pemilihan Presiden) 2019, tingkat partisipasi politiknya bisa ditargetkan di atas 78 persen," sambung dia.

Pesan kedua Jokowi, lanjut Tjahjo, adalah ketegasan menolak dan melawan politik uang. Kemudian Tjahjo mengingatkan tujuan dari pilkada adalah mencari pemimpin yang dinilai mampu memegang amanah dan bekerja untuk rakyatnya.

"Ketiga, pilkada serentak ini tujuannya hanya memilih pemimpin daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Tjahjo.

"Mari kita kembangkan seluruh calon kepala daerah untuk adu program, konsep dan gagasan," imbuh dia.

Terakhir, Tjahjo menyampaikan ajakan untuk menghindari dan memerangi politik serta kampanye berbau SARA dan fitnah. Tjahjo menyebut isu SARA dan fitnah sebagai racun dalam kehidupan demokrasi.

"Keempat, mari kita lawan dan hindari politik berbau fitnah, politik atau kampanye berbau SARA dan berbau ujaran kebencian. Terakhir, komitmen pemerintah bahwa politik uang dan politik SARA, harus kita lawan karena ini merupakan racun demokrasi," tegas Tjahjo.

Tjahjo lantas menutup sambutannya dalam acara dengan mengutip kalimat Panglima Besar Soedirman. "Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela," tutup dia.

Acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' diisi dengan kesepakatan menempelkan telapak tangan yang telah dilumuri cat ke kain putih polos. Masing-masing perwakilan partai turut serta.

Mendagri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Anggota Komisi II DPR RI dari Demokrat Pandi Utomo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Komisioner KPU Ilham pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...
4 komentar
Baca selengkapnya