Langsung ke konten utama

Mendagri: Isu SARA dan Politik Uang di Pilkada Racun Demokrasi

Mendagri: Isu SARA dan Politik Uang di Pilkada Racun Demokrasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut isu SARA dan fitnah di pemilihan kepala daerah adalah racun demokrasi. Hal itu dikatakan Tjahjo saat menyampaikan empat hal yang diamanahkan Presiden Joko Widodo kepada dirinya terkait Pilkada Serentak 2018.

"Arahan Pak Presiden ada 4 empat hal, yang pertama dalam konsolidasi demokrasi ini mari kita tingkatkan partisipasi politik masyarakat, yang KPU sudah mencanangkan mulai 2015 sebesar 70 persen kira-kira, 2017 sudah mencapai 74 persen," kata Tjahjo dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

"Kami yakin di pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur dengan aroma pileg (Pemilihan Legislatif) dan pilpres (Pemilihan Presiden) 2019, tingkat partisipasi politiknya bisa ditargetkan di atas 78 persen," sambung dia.

Pesan kedua Jokowi, lanjut Tjahjo, adalah ketegasan menolak dan melawan politik uang. Kemudian Tjahjo mengingatkan tujuan dari pilkada adalah mencari pemimpin yang dinilai mampu memegang amanah dan bekerja untuk rakyatnya.

"Ketiga, pilkada serentak ini tujuannya hanya memilih pemimpin daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Tjahjo.

"Mari kita kembangkan seluruh calon kepala daerah untuk adu program, konsep dan gagasan," imbuh dia.

Terakhir, Tjahjo menyampaikan ajakan untuk menghindari dan memerangi politik serta kampanye berbau SARA dan fitnah. Tjahjo menyebut isu SARA dan fitnah sebagai racun dalam kehidupan demokrasi.

"Keempat, mari kita lawan dan hindari politik berbau fitnah, politik atau kampanye berbau SARA dan berbau ujaran kebencian. Terakhir, komitmen pemerintah bahwa politik uang dan politik SARA, harus kita lawan karena ini merupakan racun demokrasi," tegas Tjahjo.

Tjahjo lantas menutup sambutannya dalam acara dengan mengutip kalimat Panglima Besar Soedirman. "Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela," tutup dia.

Acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' diisi dengan kesepakatan menempelkan telapak tangan yang telah dilumuri cat ke kain putih polos. Masing-masing perwakilan partai turut serta.

Mendagri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Anggota Komisi II DPR RI dari Demokrat Pandi Utomo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Komisioner KPU Ilham pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya Al-Maidah

KH Said Aqil Siroj menegaskan 14 Organisasi Islam yang tergabung dalam LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) melarang anggotanya ikut Aksi 313 di Istiqlal pada hari Jumat 31 Maret 2017. Alasan utama adalah NU sebagai Garda Terdepan Indonesia memandang aksi 313 sarat dengan kepentingan politik semata, hal ini berbahaya bagi Ukhuwah Wathoniyah (Kerukunan Berbangsa), bukan semata Aksi yang urgent dan penting untuk dilakukan. Secara tegas KH Said mengatakan bahwa urusan Pilkada ini tidak perlu bawa-bawa Agama, karena rentetan akan sangat panjang dan rawan ditunggangi kepentingan yang merugikan bagi Kebangsaan. “Jika Aksi ini membawa Allah berkampanye, apa yang akan terjadi jika ternyata yang mengatasnamakan Allah tadi kalah? Atau menang tapi akhirnya tidak amanah?” Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan, oleh sebab itu secara tegas NU dan 13 Organisasi yang tergabung dalam LPOI secara tegas menolak Aksi 313. Selain menolak Aksi 313, Kiai Said juga menolak s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KOMITMEN JOKOWI BANGUN DAERAH PERBATASAN TEREALISASI, KERJA NYATA JOKOWI

Sejak resmi menjabat, Presiden Joko Widodo, bertekad, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka pembangunan perbatasan pun jadi fokus perhatian. Tapal batas, harus jadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih ‘cantik’ dan ‘kinclong’ dari perbatasan negara lain. Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, menegaskan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan.  Terutama  menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dihasilkan. “Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya