Langsung ke konten utama

Jokowi Kejar Pemerataan Lewat Pembangunan Infrastruktur

Jokowi Kejar Pemerataan Lewat Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi. 

Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/2/2018).

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian Pemerintah. 

Di antaranya peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi peringkat 36 (2017-2018). Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dimana saat ini pada posisi 0,393, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

"Infrastruktur yang kita bangun bukan hanya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi tetapi juga infrastruktur yang berkeadilan," tegas Presiden Jokowi.

Salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah, Pemerintah meningkatkan belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa melalui program padat karya tunai.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan lainnya dilakukan dengan model padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya di desa.

"Dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tetapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan satu desa paling tidak 100-150 orang dan karena ini dibayar cash nantinya konsumsi, daya beli masyarakat meningkat," kata Presiden Jokowi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Fenomena Kaum SCBD (Sesapian-Cingkrangan-Bumi Datar)

By Apriadi Rizal Jadi gini, SCBD yang ini bukanlah Sudirman Central Business District yaitu kawasan terkenal dan mewah ditengah jantung ibukota. SCBD disini adalah mereka yang sangat mengharubirukan dunia Indonesia. Mereka adalah kaum yang selalu komen nyinyir kepada pemerintah yang sedang sibuk membangun negeri.  Mereka jugalah yang setiap hari membuat keonaran dengan alasan agama. You know lah! Cikidap, cikidap youw. (Habis goyang dengan lagu hip-hop) Jujur saya sendiri kurang tahu jelasnya mengenai sejarah tentang frase sesapian, cingkrangan, dan kaum bumi datar. Kapan mulai malang melintang didunia permediaan Indonesia. Kalau ada pembaca atau penulis lain yang bisa merangkumnya, akan sangat keren sekali. Karena akan menjadi salah satu bacaan yang sangat berguna bagi sejarah bangsa ini. Kenapa berguna? Pastinya menjadi rujukan kepada siapa saja manusia yang ingin maju. Rujukan untuk apa? Pastinya rujukan u...

TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh: H. Agus (Jurnalis/Pemerhati Masalah Sosial Budaya dari Dompu, NTB) ================== Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi ko...