Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2017

DIN SYAMSUDDIN: MUHAMMADIYAH HARUS PEKA TERHADAP PENDUSTAAN AGAMA

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengingatkan warga Muhammadiyah harus lebih peka terhadap gejala pendustaan agama daripada sekadar sentitif terhadap gejala atau fakta penistaan agama. “Mungkin ada yang tidak setuju. Akan tetapi, ingin saya katakan terhadap gejala atau fakta penistaan agama wajar kalau umat Islam yang beriman peka, terganggu dan wajar jika diprotes,” katanya usai acara peletakan batu pertama Rumah Sakit Islam Muhamadiyah di Batang, Minggu. Kendati demikian, Wakil Ketua Majelsi Ulama Indonesia (MUI) itu mengingatkan aksi protes itu tidak dilakukan secara berlebihan. “Marilah kita berkeyakinan, sebesar apa pun dan oleh sebanyak apa pun orang, kelompok yang menistakan agama Islam, menistakan kitab suci Alquran, menistakan Nabi Muhammad saw. tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan, keaguangan dari al-Islam dari Nabi Muhammad saw.,” katanya. Pada kesempatan itu, Din Syamsudin mengatakan bahwa Muhamamdiah adalah organisasi yang mandi...

JARINGAN SANTRI INDONESIA AJAK SEMUA PIHAK UNTUK TOLAK RADIKALISME DAN HOAX

Mataram - Mendukung munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Jaringan Santri Indonesia Tengah (JARSIT) membagikan buku secara gratis di Islamic Center, Masjid Raya Hubbul Wathan, Mataram Nusa Tenggara Barat. Kamis, (23/11). Selain membagikan buku di tengah keramaian peserta pembukaan Munas, para santri yang tergabung dalam JARSIT ini juga membentangkan spanduk bertuliskan “tolak radikalisme dan hoax”, dan “bersama Ulama-Santri menerima dan mendukung hasil pembangunan nasional demi kemaslahatan umat.” Jaringan Santri Indonesia Tengah bentangkan spanduk ajak kembali pada ulama dan dukung Hasil Pembangunan Nasional. Spanduk lainnya bertulisakan “bersama ulama & santri menjaga toleransi beragama, perkokoh ukhuwah islamiyyah & wathoniyyah”, “kita satu bangsa, mari kita jaga kebhinekaan, hidup damai dan harmoni,” dan “NKRI harga mati, Pancasila sakti, Bhinrka tunggal ika jaya.” Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk suksesnya Munas dan Konbes NU di NTB. Aditia ...

SURVEI POLTRACKING: JOKOWI 53,2% UNGGUL DARI PRABOWO 33,0%

Jakarta - Poltracking Indonesia melakukan survei nasional evaluasi pemerintahan Jokowi-JK meneropong peta elektoral 2019. Elektabilitas kandidat Capres 2019 Joko Widodo memperoleh 53,2% dan Prabowo mendapatkan 33,0%. Survei ini dilakukan mulai 8-15 November 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random dengan 2.400 responden minimal usia 17 tahun atau sudah menikah dengan margin eror +/- 2 % pada tingkat kepercayaan 95%. Respoden diwawancara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewancara yang telah dilatih. Setiap pewancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap desa/kelurahan. “Jika head to head antara dua kandidat terkuat maka elektabilitas Jokowi 53,2% tertinggi sementara Prabowo 33,0%,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam pemaparan survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11/2017). Hanta menilai Pilres 2019 hanya dua kandidat karena Jokowi dan Prabowo memperoleh angka yang cukup tingg...

Nama Budi Gunawan Muncul Sebagai Cawapres Jokowi

Jakarta  – Nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan mulai muncul sebagai calon wakil presiden yang potensial mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Umm (Pemilu) 2019. Bahkan, nama Jenderal BG berada di atas tokoh-tokoh nasional lainnya. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Poltracking yang dirilis di Jakara, Minggu (26/11). Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR, dukungan publik terhadap BG sebesar 4,%. “Namanya (BG) berada di atas tokoh nasional lain, seperti Puan Maharani 1,3%, Zulkifli Hasan 0,7%, Luhut Binsar Panjaitan 0,6%, dan Oesman Sapta Odang 0,5%,” ujarnya. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerinda Ahmad Muzani mengapresiasi munculnya nama Jenderal Budi Gunawan dalam hasil survei ccawapres yang dilaksanakan Poltracking itu. Menurutnya, BG adalah tokoh yang membawa reformasi di BIN. “Saya mengenal beliau sebagai salah satu tokoh intelektual di Polri dan berhasil membawa reformasi di tubuh BIN. Jadi, menurut s...

Jokowi Apresiasi TNI-Polri atas Keberhasilan Evakuasi Warga Papua

Presiden Joko Widodo mengapresiasi sinergi TNI-Polri yang berhasil membebaskan warga dari cengkeraman kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura,  Papua . "Saya mengapresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas nama rakyat kepada TNI dan Polri yang telah melakukan pembebasan sandera tanpa ada satu pun yang cedera," ujar  Jokowi  di Balai Kartini, Senin (20/11/2017). Jokowi mengakui bahwa keberadaan kelompok itu membuat masyarakat takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus membangun Papua. Sebab, infrastruktur di Bumi Papua masih tertinggal  dibandingkan daerah lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. "Kalau lihat lapangannya, Indonesia barat, tengah dan timur, memang Indonesia timur tertinggal sekali di bidang infrastruktur. Oleh sebab itu kalau lapangannya tahu betul, memang itu yang kami kerjakan," ujar Jokowi. Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuas...

Menurut Pemerintah Inggris, Papua Sudah Final Jadi Bagian dari NKRI

Pemerintah  Inggris  mengungkapkan, Provinsi  Papua  dan  Papua Barat  sudah final menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam acara  coffee morning  dengan beberapa wartawan di Kota Jayapura, Sabtu (18/11/2017). Malik menjelaskan, kebijakan Pemerintah Inggris jelas mendukung persatuan Indonesia dan Papua sudah mutlak bagian dari NKRI. Walaupun demikian, ada salah satu tokoh OPM bernama Benny Wenda meminta suaka dan sudah dijadikan warga negara Inggris yang tinggal di kota Oxford. “Selain pemerintah pusat, saya secara pribadi sudah menyampaikan ke Pemkot Oxford kalau pemerintah pusat Inggris mendukung persatuan Indonesia dan kami akan melawan kampanye atau permintaan kemerdekaan Papua,” ungkap Moazzam Malik. Namun, dia mengatakan, Pemerintah Inggris juga mendukung aspirasi orang Papua untuk mencapai hak-haknya, seperti hak sosial, ekono...

DANA DESA HARUS DIKEMBANGKAN DALAM AZAS EKONOMI KERAKYATA

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran terus dilakukan. Selain banyak lokasi di kepulauan terdepan, yang menjadi target utama pemerataan pembangunan adalah desanya sendiri dan desa-desa lainnya yang berjumlah 70 ribuan. Dalam tiga tahun berturut-turut pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa total sebesar Rp. 127 triliun. Pada tahun 2015 dana desa yang digelontorkan sebesar Rp. 20 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 triliun. Sedangkan rencana pada tahun 2017, pemerintah mengalokasikan dana untuk desa sebesar Rp. 60 triliun dari rencana 80 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar sekali dan sangat fantastik. Setiap desa mendapatkan dana pada tahun pertama sebesar Rp. 300 juta, kemudian pada tahun kedua Rp. 600 juta, dan pada tahun ketiga Rp. 800 juta. Dengan mendapatkan dana tersebut, desa diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur dan fasilitas produksi (ekonomi) yang ada di desa untuk menggerakkan roda perekono...

Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Gerakan Separatis di NKRI

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menegaskan TNI tidak akan membiarkan adanya tindakan dan gerakan separatis bersenjata di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gatot mengatakan, jika ada gerakan separatisme di dalam NKRI maka itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI).  "TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11). Gatot menanggapi video yang beredar yakni adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal di Papua. Menurutnya itu dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).  "TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency," katanya. TNI dan kepolisian, menurutnya, sudah mengimbau Gerakan Separatis Bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri. TNI-Polri diklaim tetap akan berusaha sampai berhasil.

KETIKA ARAB SAUDI MULAI MELIRIK ISLAM NUSANTARA

Ada perubahan signifikan dari negara Arab Saudi. Negara yang kental dengan aura Wahhabisme ini mulai melunak. Setidaknya itu yang coba ditawarkan Pangeran Mohammed bin Salman. Ia mengatakan bahwa negaranya hendak kembali kepada Islam moderat. Perubahan yang dibawa sang pangeran mulai membuahkan hasil. Kini perempuan diperkenankan untuk mengendarai mobil. Bahkan kini kaum perempuan diizinkan untuk menonton pertandingan olah raga. Namun, untuk menghancurkan dinding tebal wahhabisme masih sangat sulit tapi bukan mustahil. Pasalnya, paham ini sudah berurat dan berakar di negara Saudi, bahkan negara ini didirikan atas dasar landasan paham kaku ini. Aksi terorisme, fundamentalisme memang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dari Wahhabisme. Penyebutan awal Wahhabi berasal dari Kekaisaran Turki Utsmani(Ottoman) untuk pengikut fanatik abad ke-18, yaitu Muhammad ibnAbd al-Wahhab (wafat 1792 masehi). Gagasan utama Abl al-Wahhab adalah bahwa umat Islam telah melakukan kesalahan dengan menyimp...

MENINGKATKAN KEKUATAN UMKM-UKM BERARTI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Keinginan pemerintah pusat dalam mendukung dan memajukan usaha mikro dan kecil dapat dibilang sangat serius, walau masih banyak kendala terkait peraturan perundang-undangan dan perizinan. Kesulitan dalam pengurusan perizinan dalam melengkapi persyaratan dokumen-dokumen menjadi kelemahan pengusaha UMKM – UKM. Belum lagi biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan izin usaha. Mungkin perlu ada perubahan-perubahan dalam peraturan yang dibuat, terutama di tingkat pemerintah daerah. Presiden Jokowi sudah lama menginginkan kemudahan dalam perizinan bagi pelaku UMKM – UKM. Menurut Presiden Jokowi, pelaku usaha UMKM – UKM tidak perlu mengurus izin tapi cukup hanya mendaftar secara online saja. Mengapa pelaku usaha UMKM – UKM dipermudah dalam pengurusan izinnya bahkan kalau bisa hanya cukup mendaftar usahanya saja? Ini dimaksudkan agar mereka pelaku UMKM – UKM bisa terdata dan dibenarkan mendapat bantuan dari pemerintah sekaligus dapat dibina. Data BPS yang memprediksi ada sekitar 50 juta U...

PRESIDEN JOKOWI TAK PERNAH LELAH UNTUK RAKYAT, USAI SUNGKEMAN BAGIKAN SERTIFIKAT DI SRAGEN

Acara pernikahan putri semata wayangnya, Kahiyang Ayu, tidak membuat Presiden  Joko Widodo  lantas tak beraktivitas sebagai kepala negara seperti biasanya. Meski sibuk, Jokowi akan menyempatkan membagi-bagi sertifikat di Sragen, Jawa Tengah. Jadwal Jokowi pada Selasa, 7 November 2017, akan mengikuti prosesi pra-nikah yakni pengajian, pemasanagan bleketepe, siraman hingga sungkeman. Malam nanti, dilanjutkan dengan acara midodareni.  Meski sibuk mempersiapkan itu semua, tak menghambat  Jokowi  untuk bekerja. Ia memang tidak mengambil jatah cuti. “Nanti ada pembagian sertifikat di Sragen karena sudah dijadwalkan agak lama mundur dua kali ya ini ke sana sebentar, dari sini saja setengah jam,” ujar Presiden Jokowi, di kediamannya, Desa Sumber Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa 7 November 2017.  Pada Senin kemarin, 6 November 2017, di sela-sela gladi resik acara pernikahan putrinya, Jokowi masih menyempatkan diri melakukan kunjungan kerj...

INDONESIA MAJU DENGAN GENERASI MILLENIAL

Generasi ini lahir sekitar tahun 1980 sampai 2000. Dengan kata lain, generasi Milenial adalah anak-anak muda yang kini berusia 15 sampai 35 tahun. Generasi ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satunya yang menonjol dari generasi ini yaitu kemajuan teknologinya. Kemajuan teknologi tersebut antara lain melalui penggunaan media sosial. Dalam hal ini media sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Bahkan hampir semua hal dapat berkaitan dengan media sosial, seperti promosi suatu produk tertentu, jual beli, komunikasi, menambah teman baru, sampai menghasilkan pendapatan melalui media sosial pun bisa. Potensi pada generasi milenial ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membentuk dan membangun kesadaran generasi muda agar lebih produktif. Maksud dengan sebaik mungkin disini yaitu mulai dari pembentukan karakter dalam diri masing-masing remaja, berbagai aktifitas yang menunja...

JANGAN GUNAKAN LAGI POLITIK SIMBOLIK KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK!!!

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan penggunaan politik simbolik keagamaan di ruang publik karena berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan sesama anak bangsa. Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD kepada wartawan Sabtu (4/11) memberi contoh ketika Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta memutuskan menutup usaha bisnis Alexis yang kemudian mengundang kontroversi. Menurutnya, sangat tidak tepat bila pimpinan Pemda DKI Jakarta menggunakan istilah “Kami ingin uang (pajak) halal, kalau enggak halal nggak berkah.” Dari aspek teologi Islam memang tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi apakah agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hanya Islam saja? Bila pernyataan itu dicermati lebih lanjut, menurut MRD, bagaimana kita bisa memaknai, memahami atau menempatkan pernyataan itu, dalam aspek legal atau sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia? MRD menanyakan apakah ada hukum positi...

MANTAN TERORIS: RADIKALISME MENJADI ANCAMAN YANG SANGAT SERIUS BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Muhammad Sofyan Tsauri merupakan mantan polisi yang juga mantan kombatan teroris pengikut jaringan Al Qaeda. Namun sekarang, pria yang pernah berdinas di Polres Depok ini sudah tobat dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Ia kini aktif membantu pemerintah dalam menyuarakan perdamaian dan antiradikalisme terorisme. Baginya, ancaman radikalisme harus diseriusi dan dilawan oleh generasi muda karena mereka adalah sasaran utama propaganda radikalisme. Mereka juga harus paham bahwa ajaran radikalisme itu tidak cocok bagi Indonesia. Intinya, generasi muda harus terus-menerus diberikan edukasi tentang jati diri bangsa. “Ancaman radikalisme adalah ancaman besar, ancaman yang sangat serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya paham-paham yang tidak mengerti tentang toleransi, tidak mengerti tentang kemajemukan yang ada di Indonesia sehingga itu menjadi pemicu perpecahan,” terang Sofyan di Jakarta, Selasa (1/11). Lalu apa kata pria yang pernah divonis 6 tahun ini tentang pemu...