Anti- Islam, Antek Cina dan Kebangkitan PKI, Propaganda Tukang Nyinyir untuk Jokowi

Bukan barang baru lagi, bagi Jokowi dan Pemerintah soal isu krusial di atas, Antek China, Anti Islam dan Kebangkitan PKI.

Propaganda pun hembus dilakukan oleh segerombolan orang untuk menggiring mindshet masyarakat ke arah tiga isu krusial tersebut. Berbagai cara, dan modus operandinya pun bermacam- macam dengan berbagai dalil. Tujuannya hanya satu, menjatutuhkan Presiden Jokowi dari tampuk Pemerintahan.

Gejala atau fenomena ini, pernah terkuat lagi. Dimana, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki digiriing oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) dalam ceramahnya mengatakan bahwa kader PKI.

Bukan hanya itu, Prof. DR. Hamka ini juga menyebut gedung Kantor Staf Presiden yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

Bukan, main keberaniaan Hamka ini, kita patut apresiasi, sebagai bentuk akademisi yang mencintai NKRI. Tetapi dibalik itu, apa daya tidak bisa dibukti secara hukum, apalagi membawa nama Istana sebagai locus negara, akan disayangkan label akademisinya sebagai intelektual.

Seperti yang kita ketahui, sebelumnya buku Undercover Jokowi yang sempat menjadi viral dan hangat diperbincangkan di permukaan publik. Dimana penulis, Bambang Tri Mulyono tidak bisa membuktikan itu fakta Pemgadilan semua yang dia tulis dalam buku ‘Jokowi Under Cover’

Kelompok tukang Nyinyir pun tidak kehabisan cara, dengan memutar otak, membangkitkan kembali propaganda Anti Islam, Antek China dan Kebangkitan PKI yang disematkan kepada Jokowi.

Staf Khusus Kepresiden pun ikut terseret dalam permainan propaganda kelompok Nyinyir ini. Dengan mengatakan bahwa Tenten adalah PKI.

Tentu ini tamparan keras bukan hanya Teten secara personal melainkan Institusi Negara dalam hal ini, Istana. Dengan begitu sigapnya, kita melihat Tenten melaporkan hal ini ke Polisi agar diusut tuntas ileh Kepolisiaan agar hal ini tidak menjadi bola panas di tengah riuhnya politik negeri ini.

Alhasil, Bareskrim dengan sigapnya menyelesaikan persoalan agar fakta Pengadilan dibuka oleh Pof. DR. Hamka apakah benar atau tidak. Atau hanya bentuk permainan tukang Nyinyir untuk menjatuhkan Jokowi. Alhasil, ‘Jokowi Under Cover’ jilid II terulang lagi. Bukanya bisa dibuktikan malah menyebar fitnah yang tidak mendasar. Dan konsekuensi hukum didapat balik jerugi bersama Buni Yani

Fenomena ini, memang bukan sesuatu hal baru. Saat Jokowi calon Presiden pun isu ini sudah dihembuskan di publik. Saat Jokowi jadi Presiden pun ini mulai masih dilakukan dengan dengan isu artifisial anti-Islam, antek China dan pro-PKI diarahkan ke Istana. Frame ini selalu dijadikan bola liar yang dihembuskan oleh sekelompok orang untuk mejatuhkan Jokowi.

Kita bisa melihat, pasca Perpu Jokowi dikeluarkan stigmatisasi dari HTI dan beberapa Ormas Kemasyatakatpun memggelinding opini publik yang seakan akan Jokowi anti Islam.

Inilah, gerakan dimana Jokowi memang selalu ditekan dari berbagai sisi. Tidak ada satu pun amunisi yang bisa dipergunakan selain tiga isu krusial penuh kebohongan itu. Simplenya, Jokowi terlalu sulit dicari kelemahannya. Koruptor bukan, atau aklaknya buruk dakam kehiduoan masyarakat juga bukan. Selain celah fitnah dan hoax pun jadi taruhan kelompok nyinyir untuk menjatuhkannya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menyebut pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim represif dan anti-Islam.

Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, hal itu terbukti dengan tindakan pemerintahan Jokowi seperti mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam, serta mencekal dai, membubarkan, dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat.

Tak hanya itu, kata Ismail pemerintah semakin memperlihatkan sikapnya terhadap Ormas Islam dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

“Berdasarkan semua ini, maka publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif dan anti-Islam,” kata Ismail Yusanto saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI, Selasa (18/7) (CNN Indonesia)

Model propaganda mereka , antara 3 isu besar di atas selalu dimainkan dipermukaan publik. Mencuci otak publik dengan stigmatisasi atau stempel dosa kepada Pemerintahan Jokowi. Propaganda semacam ini, sudah jauh sebelumnya baik zaman Penjajahan, Orde Lama, apalagi Orde Baru di bawah Kediktatoran Soeharto.

Lantas, propaganda semacam ini, mau dibangkitkan lagi di tengah masyarakat yang semakin tahun semakin cerdas dalam melihat persoalan.

Kita fair sajalah, kalau Jokowi memang cukup kuat untuk ditandingi. Kejujuran dan etos kerja yang tinggi, membuat masyarakat jatuh hati, bukan karena hanya tampilannya yang ndeso atau sederhana, melainkan cara kepemimpinannya dan target kerjanya yang sudah dirasakan publik, terutama bagian infrastruktur.

Mungkin, kalau ingin menyaingi Jokowi di 2019 nanti, atau ingin mejatuhkan Jokowi tunjukan dengan etos kerja dan tindakan di masyarakat. Bersaing secara sehat, eh tadi keceplosan di 2019 yah. Tetapi tidak apa-apa, pernyataan saya bisa didukung oleh Buya Maarif, ada kepentingan politik di 2019 lho?

Untuk raja nyinyir, sudahlah jangan terlalu suka berpropaganda yang sifatnya tidak produktif dan menujuk pada fitnah. Ayo kerja, ikut derap langkah Jokowi yang tidak ada lelahnya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kunjung ke daerah-daerah melihat langsung keadaan masyarakat. Membangun infrastruktur yang melekat dengan kebutuhan masyarakat sehari- hari. Stop fitnah, bangunkan diri dengan tindakan produktif untuk bangsa dan negara.