 |
Ada upaya-upaya untuk melakukan makar yang dilakukan melalui gerakan-gerakan demonstrasi.
Munculnya berbagai ajakan untuk turun kejalan melalui provokasi sosial media kini mulai bermunculan. Salah satunya adalah akun facebook dari Toni Slipi yang mengajak melakukan pergerakan massa yang dilakukan pada tanggal 20 Mei.
Ajakan ini ditujukan untuk mengajak semua elemen masyarakat agar berkumpul di gedung DPR/MPR.
Rencananya dari situ mereka akan menuntut pengunduran diri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencana untuk menjatuhkan Jokowi ini tentunya merupakan salah satu bentuk upaya makar.
Karena Jokowi merupakan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan sah secara konstitusional.
Jadi upaya untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi adalah upaya makar dan inkonstitusional. Para pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.
Ajakan ini juga tidak mengatakan alasan mengapa mereka ingin menurunkan Presiden Jokowi.
Padahal selama ini, jika dilihat dari kinerjanya, Presiden Jokowi memiliki kinerja yang sangat bagus. Hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukannya di sejumlah daerah.
Jadi, kemungkinan besar gerakan makar ini dilakukan bukan karena kinerja Presiden Jokowi, melainkan karena ada tujuan politik atau ketidaksukaan terhadapnya.
Kemungkinan besar dipilihnya 20 Mei sebagai tanggal pergerakan tersebut dilakukan untuk merefleksikan jatuhnya rezim Soeharto yang terjadi pada bulan Mei 19 tahun yang lalu.
Padahal, upaya-upaya seperti ini malahan akan merugikan Indonesia sendiri yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Karena itulah, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) HA Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan tugasnya sampai 2019.
“Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu
(13/5/2017).
Pria yang akrab disapa Cak Imin juga menjelaskan bahwa situasi politik nasional tampaknya sudah terindikasi ada yang mulai membentur-membenturkan Presiden Jokowi dengan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elemen bangsa lainnya.
Situasi politik menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta pun tampaknya memberikan kontribusi pada meningkatnya suhu politik nasional. Hal ini, juga dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkannya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
Menurut Cak Imin, Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ada yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Presiden Gus Dur.
“Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari,” kata Cak Imin.
Munculnya berbagai ajakan untuk turun kejalan melalui provokasi sosial media kini mulai bermunculan. Salah satunya adalah akun facebook dari Toni Slipi yang mengajak melakukan pergerakan massa yang dilakukan pada tanggal 20 Mei.
Ajakan ini ditujukan untuk mengajak semua elemen masyarakat agar berkumpul di gedung DPR/MPR.
Rencananya dari situ mereka akan menuntut pengunduran diri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencana untuk menjatuhkan Jokowi ini tentunya merupakan salah satu bentuk upaya makar.
Karena Jokowi merupakan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan sah secara konstitusional.
Jadi upaya untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi adalah upaya makar dan inkonstitusional. Para pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.
Ajakan ini juga tidak mengatakan alasan mengapa mereka ingin menurunkan Presiden Jokowi.
Padahal selama ini, jika dilihat dari kinerjanya, Presiden Jokowi memiliki kinerja yang sangat bagus. Hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukannya di sejumlah daerah.
Jadi, kemungkinan besar gerakan makar ini dilakukan bukan karena kinerja Presiden Jokowi, melainkan karena ada tujuan politik atau ketidaksukaan terhadapnya.
Kemungkinan besar dipilihnya 20 Mei sebagai tanggal pergerakan tersebut dilakukan untuk merefleksikan jatuhnya rezim Soeharto yang terjadi pada bulan Mei 19 tahun yang lalu.
Padahal, upaya-upaya seperti ini malahan akan merugikan Indonesia sendiri yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Karena itulah, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) HA Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan tugasnya sampai 2019.
“Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu
(13/5/2017).
Pria yang akrab disapa Cak Imin juga menjelaskan bahwa situasi politik nasional tampaknya sudah terindikasi ada yang mulai membentur-membenturkan Presiden Jokowi dengan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elemen bangsa lainnya.
Situasi politik menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta pun tampaknya memberikan kontribusi pada meningkatnya suhu politik nasional. Hal ini, juga dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkannya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
Menurut Cak Imin, Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ada yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Presiden Gus Dur.
“Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari,” kata Cak Imin.
Komentar
Posting Komentar