Pembubaran HTI, Islam, Pancasila, dan Pemerintah; Kisah Kasih Bangsa Indonesia

Setelah bangsa ini panas dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, lagi-lagi bangsa ini tidak kehabisan kasus yang berbau agama. Senin, 8 Mei 2017, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengumukan pembubaran organisasi yang ‘katanya’ radikal dan anarkis, HTI.

Pembubaran HTI bisa dikatakan menjadi sebuah berita menarik sebab HTI selama ini tidak terlalu mencolok dalam melakukan gerakan Islam yang katanya radikal dan anarkis. Gerakan mereka yang paling kelihatan adalah Aksi Bela Islam jilid I-V, itupun bukan hanya HTI yang terlibat, masih banyak ormas Islam lain dan tokoh nasional yang juga turut serta.

Menko Polhukam mengatakan jika keberadaan HTI bertentangan dengan tujuan nasional, bertentangan dengan Pancasila, dan dapat memicu keresahan serta keributan masyarakat. Jika yang menjadi indikator adalah ketiga aspek ini, maka dengan pemikiran sempit seharusnya DPR juga harus dibubarkan karena tidak (lagi) merepresentasikan keberpihakannya kepada rakyat. Institusi pendidikan yang juga tidak melahirkan manusia Pancasilais juga harus dibubarkan. Seharusnya produk-produk kapitalis yang banyak betebaran di negeri ini harus dihilangkan. Kalau mau menegakkan hukum jangan setengah-setengah, mari berantas sampai ke akar!!!

Bukankah Pancasila mengajarkan sebuah sikap agung untuk mengesakan Tuhan. Dari sisi ini, di manakah kesalahan HTI yang mencoba untuk berdakwah mengajak umat Islam untuk menyembah Tuhannya. Justru HTI sejalan dengan Pancasila karena berusaha untuk mengajak mengesahkan Tuhan.

Katanya dinilai mengancam ketertiban dan keamanan rakyat, lantas rakyat yang mana? Apakah rakyat yang berada pada strata tertinggi? Apakah rakyat yang memiliki

? Tempat-tempat prostitusi seharusnya lebih dulu disegel sebab keberadaannya lebih parah dari sekedar ketertiban dan keamanan rakyat, merusak karakter rakyat.

Katanya juga sebelum diambil keputusan untuk dibubarkan, mereka (pemerintah dkk) telah memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila. Sungguh bagus karena berpikir dahulu sebelum bertindak. Namun, alasan-alasan normatif yang dikatakan Menko Polhukam tetap masih belum cukup kuat sebagai acuan untuk membubarkan HTI. Jika memang dilakukan kajian secara mendalam, maka seharusnya dijelaskan tindakan konkret mereka yang mana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negera ini. Mengapa pula momennya di saat isu sara sedang panas-panasnya di negera ini. Apakah ini mungkin salah satu cara pemerintah untuk menebar ketakutan kepada ormas Islam lainnya agar tidak lagi melawan pemerintah?

Padahal demokrasi ada untuk mengadakan ’keadilan’ antara mayoritas dan minoritas. Mill, salah seorang tokoh politik, mengatakan demokrasi bertujuan utnuk menghapus tirani antara mayoritas dan minoritas. Demokrasi ada untuk menciptakan keadilan bagi semua. Memang bukanlah sebuah perkara mudah untuk menciptakan keadilan di negara multibangsa dan polietnis seperti bangsa Indonesia, tetapi itu lah yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penganut sistem demokrasi.
Bangsa ini pun menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Namun, rasanya toleransi hanya berlaku bagi mereka kaum pemodal, kaum borjuis, dan para penguasa. Selebihnya tidak ada toleransi, kalau pun ada hanya toleransi bersyarat.

Ketakutan pemerintah terhadap Islam sungguh sangat berlebihan memang jika penyebabnya karena HTI berupaya menegakkan khilafah. Memangnya apa yang salah jika seseorang mencoba menjalankan perintah agamanya. Bukankah UUD di negera membebaskan untuk beragama. Tidak adil memang jika Islam menjadi alasan dibalik dibubarkannya HTI. Mungkin hampir sama seperti kasus lafadzh arab yang tertulis di bendera merah putih yang langsung direspon cepat pemerintah sebagai tindakan kriminal. Padahal jauh sebelum itu, banyak sangat banyak hal serupa terjadi. Tengok saja suporter bola yang mendukung para pemain timnas yang berlaga di Gelora Bung Karno.

Pancasila yang merupakan dasar negara ini secara subtansial merupakan sila-sila yang abstrak umum universial yang dirumuskan melalui abstraksi. Pengetahuan mengenai Pancasila yang substansial adalah hasil abstraksi akal terhadap data yang ditangkap oleh indra maupun akal. Maka, Pancasila yang abstrak umum universal mencakup berbagai aspek dimensional manusia Indonesia. Tinggal bagaimana sebagai manusia Indonesia mencoba mengabstraksikan Pancasila berdasarkan pengetahuan akal dan indra masing-masing. Pada tahap ini jika pemerintah yang merupakan absolute power seharusnya memberikan semacam pedoman bagi rakyatnya agar tidak tersesat dalam pendefinisan Pancasila.

Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Namun, lagi-lagi pendidikan pun di negara ini juga sedang tidak baik-baik saja. Jangankan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang komperhensif, menghimbau anak didik untuk tidak membuang sampah sembarangan atau dispilin waktu masih saja sukar dilakukan.
Potret wajah Indonesia yang kata mereka orang bule jika ditanya mengenai orang Indonesia adalah baik, murah senyum, hanyalah topeng belaka. Pantas saja wartawan senior Mochtar lubis dalam bukunya manusia Indonesia mengatakan jika salah satu sifat kita sebagai manusia Indonesia adalah munafik.

Terlepas dari itu semua, semoga negera ini, bangsa ini, dan orang-orang yang bertempat tinggal dan hidup di dalamnya bisa benar-benar menjadi Indonesia. Karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika