Langsung ke konten utama

Tujuan HTI Jelas Untuk Ganti Pancasila Menjadi Khilafah, Jadi Harus Dilawan

Jakarta – GP Ansor dan Banser, bersama aparat keamanan belakangan ini kerap meminta menghentikan kegiatan kelompok yang ingin mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi khilafah.
Hal itu mereka lakukan, meskipun gara-gara hal tersebut Banser dicitrakan miring di media tertentu sebagai organisasi yang membubarkan pengajian. Padahal, hal itu mereka lakukan sebagai upaya untuk menjaga NKRI.
Untuk apa sebetulnya GP Ansor dan Banser melakukan hal itu? NU Online mewawancarai Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas. Berikut petikannya.

Apakah Pimpinan Pusat GP Ansor punya panduan khusus untuk menghadapi organisasi pengusung khilafah?

Mereka tujuannya jelas, mendirikan khilafah islamiyah yang artinya membubarkan NKRI. Ini yang kami lawan. NKRI ini sudah melalui proses panjang oleh para pendiri yang di dalamnya ada para pendiri jam’iyah NU. Bagi kami, menjaga NKRI itu menjaga warisan para kiai.

Soal meenghadapi kegiatan mereka, kami punya protap yang jelas. Laporkan dulu kepada pihak kepolisian. Dorong mereka untuk membubarkan acara itu. Jika tidak ada reaksi, baru sekuat tenaga kami akan turun tangan.

Dengan bertindak seperti itu, Banser akhirnya dicitrakan atau lebih tepatnya dipelintir media mereka bahwa Banser membubarkan pengajian, lebih sayang kepada nonmuslim?

Namanya juga media. Sesukanya bikin frame, kan? Kami menyayangi semua umat manusia. Tidak peduli latar belakangnya. Apa pun agamanya jika mencintai negeri ini, mereka sahabat kami. Sebaliknya, jika berusaha membubarkan negeri ini, musuh kami.

GP Ansor dan Banser sampai turun tangan untuk menyikapi hal itu, apa artinya aparat keamanan tidak mampu? Atau ada pembiaran? Atau sengaja “meminjam” tangan GP Ansor dan Banser?

Saya tidak mau membenarkan itu semua. Juga tidak menyalahkan jika ada anggapan seperti itu. Yang jelas, regulasi untuk membubarkan kelompok-kelompokk radikal itu belum cukup tegas.

Ada usulan GP Ansor tentang regulasi yang diperlukan tersebut?

Ancaman negara itu bukan hanya fisik. Tetapi juga gagasan, ujaran, wacana dan sebagainya. Artinya, tidak usah menunggu orang angkat senjata, baru dianggap sebagai ancaman. Penyebaran ide alternatif bentuk negara, seharusnya sudah bisa dikenakan pasal ancaman terhadap negara

Bukankah wacana atau gagasan harus dilawan dengan gagasan juga?

Gagasan apa? Negara kesatuan itu final. Tidak ada lagi alternatif. Tidak ada lagi diskusi. Mereka bukan wacana lagi, tapi sudah jadi gerakan.

Mohon semacam imbauan untuk kader-kader Banser dan GP Ansor sebagai cara menghadapi mereka.

Protap yang tadi saya sampaikan itu kan untuk menghindari bentrok sesama warga negara. Semua harus dimulai dengan bicara baik-baik. Tapi jika ada yang berusaha merongrong negeri ini, masa sih kita diam?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...