Langsung ke konten utama

Tujuan HTI Jelas Untuk Ganti Pancasila Menjadi Khilafah, Jadi Harus Dilawan

Jakarta – GP Ansor dan Banser, bersama aparat keamanan belakangan ini kerap meminta menghentikan kegiatan kelompok yang ingin mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi khilafah.
Hal itu mereka lakukan, meskipun gara-gara hal tersebut Banser dicitrakan miring di media tertentu sebagai organisasi yang membubarkan pengajian. Padahal, hal itu mereka lakukan sebagai upaya untuk menjaga NKRI.
Untuk apa sebetulnya GP Ansor dan Banser melakukan hal itu? NU Online mewawancarai Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas. Berikut petikannya.

Apakah Pimpinan Pusat GP Ansor punya panduan khusus untuk menghadapi organisasi pengusung khilafah?

Mereka tujuannya jelas, mendirikan khilafah islamiyah yang artinya membubarkan NKRI. Ini yang kami lawan. NKRI ini sudah melalui proses panjang oleh para pendiri yang di dalamnya ada para pendiri jam’iyah NU. Bagi kami, menjaga NKRI itu menjaga warisan para kiai.

Soal meenghadapi kegiatan mereka, kami punya protap yang jelas. Laporkan dulu kepada pihak kepolisian. Dorong mereka untuk membubarkan acara itu. Jika tidak ada reaksi, baru sekuat tenaga kami akan turun tangan.

Dengan bertindak seperti itu, Banser akhirnya dicitrakan atau lebih tepatnya dipelintir media mereka bahwa Banser membubarkan pengajian, lebih sayang kepada nonmuslim?

Namanya juga media. Sesukanya bikin frame, kan? Kami menyayangi semua umat manusia. Tidak peduli latar belakangnya. Apa pun agamanya jika mencintai negeri ini, mereka sahabat kami. Sebaliknya, jika berusaha membubarkan negeri ini, musuh kami.

GP Ansor dan Banser sampai turun tangan untuk menyikapi hal itu, apa artinya aparat keamanan tidak mampu? Atau ada pembiaran? Atau sengaja “meminjam” tangan GP Ansor dan Banser?

Saya tidak mau membenarkan itu semua. Juga tidak menyalahkan jika ada anggapan seperti itu. Yang jelas, regulasi untuk membubarkan kelompok-kelompokk radikal itu belum cukup tegas.

Ada usulan GP Ansor tentang regulasi yang diperlukan tersebut?

Ancaman negara itu bukan hanya fisik. Tetapi juga gagasan, ujaran, wacana dan sebagainya. Artinya, tidak usah menunggu orang angkat senjata, baru dianggap sebagai ancaman. Penyebaran ide alternatif bentuk negara, seharusnya sudah bisa dikenakan pasal ancaman terhadap negara

Bukankah wacana atau gagasan harus dilawan dengan gagasan juga?

Gagasan apa? Negara kesatuan itu final. Tidak ada lagi alternatif. Tidak ada lagi diskusi. Mereka bukan wacana lagi, tapi sudah jadi gerakan.

Mohon semacam imbauan untuk kader-kader Banser dan GP Ansor sebagai cara menghadapi mereka.

Protap yang tadi saya sampaikan itu kan untuk menghindari bentrok sesama warga negara. Semua harus dimulai dengan bicara baik-baik. Tapi jika ada yang berusaha merongrong negeri ini, masa sih kita diam?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Kenapa Orang Indonesia Doyan Sebar "Hoax" di Medsos?

By: Oik Yusuf ilustrasi JAKARTA — Sudah bukan rahasia lagi bahwa berita palsu alias hoax merajalela di ranah digital Tanah Air. Jalurnya bisa berupa situs online , media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Kenapa orang Indonesia getol menyebarkan hoax ? Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengutarakan bahwa sebabnya mungkin berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. "Kita itu termasuk lima besar pengguna smartphone dunia, tapi tingkat literasinya kedua terbawah setelah Botswana di Afrika," ujar Septiaji ketika berbicara dalam deklarasi Masyarakat Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1/2017). Septiaji mengacu pada hasil riset World's Most Literate Nation yang dipublikasikan pertengahan tahun lalu. Dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia memang menempati urutan ke-60 soal minat baca masyarakatnya. Walhasil, menurut ...

Aksi 313 Siap Dijalankan, Bukti Dikasih Hati Minta Usus

By XHard Seperti diketahui, Forum Umat Islam (FUI) bersama dengan beberapa para alumni aksi 212 akan melakukan aksi lanjutan yang dinamakan aksi 313 pada Jumat, 31 Maret 2017 mendatang. Agendanya masih sama seperti yang dulu, menuntut Ahok mundur. Bahkan mereka juga rencananya akan menuntut Jokowi memberhentikan Ahok. Rencananya mereka akan mulai shalat Jumat di Masjid Istiqlal, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki ke Monas dan menuju depan Istana, seperti yang dikatakan Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath. Lho, memang kemana GNPF MUI? Bukankah selama ini mereka yang paling aktif dan rajin melakukan aksi beginian untuk menghentikan Ahok? Kenapa sekarang FUI yang terkesan jadi pelopornya? Oh, iya mungkin ini ada hubungannya dengan beberapa pentolan GNPF MUI yang sedang dilaporkan dan terkena kasus, jadi mungkin tidak berani terlalu unjuk gigi. Ditakutkan nanti kalau gigi terlalu diunjuk, bisa-bisa dicopot. Orang awam s...