Langsung ke konten utama

Jargon "Tegakkan Khilafah" Berbahaya Untuk Kesatuan NKRI, HTI harus dibubarkan

Jargon “menegakkan Khilafah” di usung HTI  membahayakan keutuhan Indonesia, HTI harus dibubarkan
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 
Apa yang dilakukan oleh BANSER dalam menindak HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) selama ini adalah bagian dari komitmen BANSER dalam menjaga Agama dan Negara RI ini. Mestinya Pemerintah RI harus segera mengambil tindakan tegas dengan melarang Hizbut Tahrir karena membahayakan keutuhan NKRI.
 
Di samping karena Hizbut Tahrir mengusung ajaran2 sesat baik secara aqidah maupun syari’at yang jarang disadari oleh umat Islam. Hizbut Tahrir juga cukup membahayakan bagi kadaulatan dan keutuhan NKRI.
 
Jargon “menegakkan Khilafah” yang diusung oleh HTI dalam konteks saat ini justru memberii peluang bagi negara2 asing untuk melakukan penetrasi dan menguasai NKRI ini.
NKRI yang sudah diusahakan dijaga sedemikian rupa saja, kekuatan negara-negara asing masih terus melakukan penetrasi ke negeri ini.
 
Lalu apa jadinya, jika NKRI ini dirubah atau dibubarkan dengan dalih mau mendirikan khilafah? Maka yang terjadi adalah kehancuran NKRI. Jika NKRI hancur, bukan hanya tanah air dan sumber daya alam saja yang hancur, tapi 200 juta umat Islam yang ada di dalamnya juga akan hancur.
 
Berikut daftar negara-negara yang telah melarang Hizbut Tarir :
1. Arab Saudi yang berideologi Wahhabi sangat menentang keras Hizbut Tahrir. Cukup banyak para Ulama Wahhabi Saudi yang menentang keras ajaran-ajaran Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dilarang oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di samping karena kesesatan ajaran-ajaran Hizbut Tahrir, juga membahayakan pemerintah.
2. Tunisia telah meminta pengadilan militer untuk melarang HT karena dianggap merusak ketertiban umum.
3. Turki, Hizbut Tahrir secara resmi dilarang, namun tetap beroperasi secara diam-diam. Pada 2009 polisi Turki menahan 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir.
4. Libya, sejak era Muammar Qaddafi menganggap HT adalah organisasi terlarang karena membahayakan negara.
5. Yordania, negara tempat kelahiran Hizbut Tahrir, HT juga sampai sekarang masih menjadi organisasi terlarang.
6. Mesir melarang pada 1974, setelah dianggap terlibat upaya kudeta dari sekelompok anggota militer
7. Suriah, melarangnya sejak sekitar tahun 1998/1999
8. Malaysia, pada 17 September 2015 Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok menyimpang, dan mengatakan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum
9. Bangladesh melarang pada tahun 22 Oktober 2009, karena mengancam kehidupan damai di negara itu
10. Kazakhstan melarang sejak tahun 2005
11. Pakistan melarang sejak tahun 2003
12. Tajikistan melarang sejak tahun 2001
13. Rusia melarang sejak tahun 1999 sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada tahun 2003 sebagai “Organisasi Teroris
14. Kirigistan melarang sejak tahun 2004, secara umum Hizbut Tahrir dilarang di negara2 Asia Tengah
15. China melarangnya dan menjulukinya sebagai “teroris
16. Denmark, karena Hizbut Tahrir beberapa kali bermasalah dengan hukum.
17. Perancis dan Spanyol sejak tahun 2008 Hizbut Tahrir dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang mengawasinya dengan ketat.
18. Jerman melarangnya pada 2006 oleh mahkamah agung karena dianggap anti-semit
19. Pada 2007, Perdana Menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi.
20. Entah kapan Pemerintah Rebuplik Indonesia melarang Hizbut Tahrir ini ?. Apakah harus menunggu kehancuran negeri yang kita cintai ini dulu ???

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...