Langsung ke konten utama

HTI Lebih Berbahaya Dibanding PKI


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr-M-dznviDCEAGc0ubi7kVNmDLv10lWtvPWnPwTuvhyogFfR1FBQqFijKLDe9_XYPT4RdJQO1tGyK4I1CTDajaLnGut1CAnMNpBeQAI2bEghCiRSBYcP1RU8htdNXPb2qz0NeKoAoLDNm/s1600/hizbut-tahrir.jpg

Beberapa bulan lalu ada isu kebangkitan PKI. Isu ini bukan dihembuskan oleh anak kemarin sore atau mahasiswa, tapi mantan Jenderal. Kivlan Zein. Beliau serius menyatakan PKI sudah terbentuk dan memiliki ribuan kader pendukung tersebar di seluruh Indonesia.

“Sebelum mereka bangkit, pukul duluan. Perang… perang.. perang…!” ucap Kivlan Zein saat berorasi di depan FPI.

Banyak yang penasaran dan sudah takut duluan, terutama mereka yang tak paham PKI itu apa. Beruntung provokasi tersebut mendapat respon dari menteri-menteri Jokowi. Dengan jelas membantah itu semua hanya dongeng fiksi, omong kosong.

Hal menarik dari isu ini adalah embel-embel pelengseran dan tuduhan hoax bahwa Jokowi PKI. Media dibuat sangat berisik terkait PKI, padahal semua hanya karangan fiksi.

Tapi mengapa masih banyak yang takut dan terprovokasi isu PKI? jawabnya karena dulu PKI melawan pemerintah, berontak dan terjadilah perang saudara. Masyarakat menakutkan hal tersebut terjadi lagi. Sebenarnya wajar. Namun melihat kondisi politik dan arus informasi di Indonesia sudah jauh lebih baik, seharusnya kita perlu mengkhawatirkan kebangkitannya.

Sekarang partai politik ada banyak. Jangankan partai baru, yang sekelas Demokrat pemenang dua kali pemilu pun bisa jatuh sangat dalam dalam pemilu 2014 lalu. Bahkan di pilkada, Demokrat hanya jadi partai gurem. Jadi kalau PKI mau bangkit, secara hitungan politik, tidak akan ada yang tertarik, apalagi kalau tidak ada donaturnya.

Dibanding isu kebangkitan PKI, ada sesuatu yang jauh lebih buruk, yakni HTI. Ormas ini sangat terorganisir dan terus mendengungkan “khilafah.” Menolak demokrasi, tidak mengakui pancasila atau UUD. Apalagi hormat bendera, haram bagi mereka.

FPI juga sebenarnya sama, kerap menyerukan khilafah, ingin mengubah sistem demokrasi yang kita pakai saat ini. Bedanya HTI melalukan pengkaderan yang sangat massif dengan beragam modus.

Pernah seorang teman diajak untuk ziarah ke makam wali. Rombongan. Gratis dan diberi makan. Teman saya tersebut girang. Tapi hasilnya? Memang diajak ziarah, tapi sangat sebentar, sekitar sejam. Sementara lebih dari 5 jam tausiyah khilafah dan doktrin HTI.

Cerita semacam ini dialami oleh banyak orang. Saya yakin mayoritas pembaca seword.com pernah mendengarnya dari teman atau keluarga terdekat.

Selain upaya perekrutan dan doktrin, HTI juga memiliki buku yang terbit setiap tahun. Belum lagi buletin dan sebagainya. Salah satu bukunya yang saya baca berisi artikel dangkal dan hoax. Mereka tak peduli dengan materi isu dan hoax, yang penting bisa menyudutkan pemerintah. Salah seorang ibu-ibu yang mendapat buku tersebut awalnya diajak seminar gratis. Temanya juga tentang “wanita.” Namun sepanjang seminar ternyata malah didominasi doktrin khilafah.

HTI juga pernah mengadakan rapat akbar di stadion GBK, penuh sesak mirip kampanye Prabowo. Mungkin lebih dari 100 ribu orang ada di sana mendengarkan orasi pimpinan HTI. Sepanjang acara, HTI menyerukan sistem syariah islam dan penegakan khilafah. Agar negara ini bebas dari masalah.
Salah seorang teman saya yang waktu itu diajak ke sana bercerita bahwa siapa saja yang mau ikut mendapat fasilitas transport dan makan gratis. Bahasa promosinya “sekalian jalan-jalan gratis ke GBK.”

Di luar itu saya kurang tau bagaimana HTI bergerak menggalan massa. Namun yang patut dicatat adalah biaya operasional mereka luar biasa tinggi. Acara seminar, buku, ziarah sampai rapat akbar semuanya menawarkan fasilitas gratis. Tentu menarik jika HTI bisa diaudit dan dicari tahu siapa donaturnya.

Menyasar berbagai elemen
Mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan dipengaruhi. Mereka masih baru bisa berpikir, idealis dan semangat. Sekali didoktrin “demi tegaknya Islam” mereka bisa melupakan banyak hal.
Strategi ini mirip dengan PKS. Bedanya di PKS ada iming-iming level kaderisasi. Ibarat PNS, ada eselon satu duanya. Semetara di HTI murni demi khilafah, atas nama Allah dan Islam.

Dari dulu saya bertanya-tanya, mengapa mereka menyasar mahasiswa? Belakangan baru saya paham bahwa mahasiswa adalah sasaran paling mudah dan potensial. Setelah mahasiswa lulus dan berkarir, di situlah cengkaraman HTI menancap. Meskipun sejauh pantauan saya masih belum terlalu berhasil karena kebanyakan HTI adalah wiraswasta dan guru. Namun satu dua orang pasti sudah ada yang menjadi anggota HTI. Dalam teori marketing dan promosi, hal seperti ini wajar. Sama seperti mereka mensubsidi orang agar ikut acaranya, tak semua jadi kader HTI, tapi beberapa pasti ada yang berminat.

Pergerakan seperti ini sangat bahaya. Saat mereka menyerukan “jihad jihad jihad,” diiringi misi menegakkan sistem khilafah dan syariat islam di Indonesia, yang terbayang jelas adalah pemberontakan. Ragam pemberontakan kecil seperti tidak mau hormat bendera karena dianggap haram, tidak mengakui pancasila dan menentang sistem demokrasi.

Saya tidak dapat membayangkan jika HTI sudah terlanjur besar dengan massa 1 juta orang. Rasa-rasanya perang saudara dan pertumpahan darah seperti gejolak timur tengau akan terjadi di Indonesia. Satu-satunya alasan mereka hanya bisa berontak dalam pernyataan dan media, karena mereka belum memiliki kekuatan massa yang besar dan sumberdaya.

Catat, massa dan sumberdaya. Satu-satunya alasan mengapa PKI memberontak dan ingin mengubah sistem Indonesia menjadi komunis adalah karena PKI memiliki massa dan sumberdaya. Alur PKI dan HTI sama. Sekarang mereka dalam proses perekrutan dan penggalangan masaa.

Bedanya, jika PKI merupakan Partai Komunis dan tidak akan laku lagi di era sekarang, HTI punya alasam mutlak yang tidak mudah dibantah oleh orang awam. Coba sekarang kalau HTI bilang “jangan tinggal di bumi Allah kalau tak mau menegakkan hukum Allah.” Anda yang belum pernah ngaji mungkin akan langsung terhenyak dan tiba-tiba sudah masuk dalam arus doktrin HTI. Unsur fanatisme terhadap agama dan janji surga merupakan unsur yang bisa menghipnotis banyak kalangan.

Target mereka jelas orang islam, kalangan mayoritas warga Indonesia. Selain janji surga tentu saja potensi bagi-bagi kekuasaan jika HTI berhasil mengambil alih Indonesia menjadi sistem khilafah. Coba sekarang bayangkan kalau mereka sudah berhasil terapkan khilafah, elemen pendukung seperti pemimpin dan majelis syuro nya kan harus dari HTI sendiri.

PKI dan HTI sama saja, mereka mengincar kekuasaan dengan dalih menawarkan idologi dan sistem pemerintahan yang lebih baik. Bedanya, HTI juga menjanjikan surga dan mengancam neraka bagi yang menolak. Atas nama Islam, jihad dan Allah. Inilai nilai plus yang membuat saya berkesimpulan seperti judul artikel ini, HTI jauh lebih berbahaya dari PKI. Semakin besar massa dan sumberdaya HTI, semakin besar pulalah kemungkinan Indonesia bergejolak.

Terakhir, entah apakah ada kaitannya antara HTI dan isu PKI yang didengungkan Kivlan Zein saat berorasi di depan anggota FPI. Namun menarik karena kemudian isu PKI mendadak hilang ketika Mendagri menyatakan sudah membubarkan ormas islam besar yang anti pancasila. Dan saat isu PKI usai, janji Mendagri membubarkan ormas anti pancasila terbesar di Indonesia jadi terlupakan. Katakanlah ini sebuah kebetulan, tetap saja kebetulan yang luar biasa.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...