Damailah Indonesiaku

Wakil Ketua  MPR  RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi empat pilar sendirian karena terkendala jumlah anggota. Selain itu, anggota  MPR  disibukan dengan aktivitasnya di DPR dan DPD. Sebab, anggota  MPR  adalah anggota DPR dan DPD. Kesibukan di kedua lembaga itu sangat luar biasa. Padahal, yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang memerintahkan Pimpinan  MPR  RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketika menjadi pimpinan  MPR  periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah. Dia bersyukur usulan itu disambut baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Hal itu terbukti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi...

Setelah Perppu Ormas disahkan oleh DPR, kita sebagai rakyat Indonesia patut bersyukur karena akhirnya kita memiliki hukum dan aturan yang jelas untuk membubarkan ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Sehingga mulai sekarang, jika ada ormas yang bersikap seperti HTI yang menyebut demokrasi haram, thogut dan sebagainya, pemerintah bisa membubarkannya. Sebagai warga, saya pribadi menilai bahwa disahkannya Perppu Ormas oleh DPR adalah jalan demokrasi yang benar. Sebab sejak 72 tahun yang lalu, kita sudah sepakat dengan Pancasila dan demokrasi. Indonesia adalah alasan mengapa para leluhur kita berjuang untuk merdeka. Sehingga pergerakan, upaya atau perkumpulan yang ingin mengubah Pancasila pasti menimbulkan pertentangan, karena memang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati selama puluhan tahun yang lalu. Buruknya, pergerakan tersebut bisa membuat Indonesia terancam perang saudara. Untuk menghindari perang saudara, menghindari keributan dan hal-hal yan...

Ada – ada saja mungkin itu kata yang tepat untuk kegiatan Mudzakarah Ulama “Perlawanan Langit” khusus terkait Perppu no 2 tahu 2017 tentang ormas yang saat ini telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. Ada-ada saja , kegiatan Mudzakarah Ulama, sejumlah ulama, kyai dari Banten, Jabodetabek dan Kalimantan untuk menyampaikankutukan dan do’a ancaman untuk para pejabat, partai politik dan anggota DPR RI yang mendukung Perppu Ormas 2/2017 yang anti Islam. Perppu Ormas diterbitkan pemerintah untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan NKRI tanpa mendiskriminasi umat Islam justru diputar balikan menjadi anti Islam, ada- ada saja. Doa macam apa yang mengutuk dan mengancam??  ada-ada saja. Harusnya doanya diberikan keselamatan. Perppu Ormas saat ini telah menjadi Undang-undang setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI , meski 3 fraksi menolak yaitu F-Gerindra, F-PKS dan F-PAN, namun selebihnya fraksi lainnya menerima perppu ormas jadi UU.

Perppu Ormas adalah benteng Pemerintah menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk upaya infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adanya dinamika dan penolakan dari sebuah pemberlakuan aturan merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Pemerintah dan DPR bekerja bukan untuk sekelompok orang namun untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari serangan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa. Perppu Ormas dari awal sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah untuk diterbitkan. Hal itu menunjukan kesungguhan pemerintah untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia. Pemerintah tidak ingin ada sekelompok tertentu yang memanfaatkan isu penolakan perppu. Jika memang demikian harus dipertanyakan apakah yang menolak itu ingin tetap menjaga Pancasila secara ideologi dan dasar negara bangsa ini, atau ada maksud lain yang terselubung ingin menggantikan Pancasila. Indonesia masayarakatnya heterogen, oleh sebab pendiri bangsa i...

Tiga tahun memimpin, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla, memfokuskan pada pembangunan pada pengembangan infrastruktur. Dalam kurun tersebut, pemerintah mengklaim telah membangun 2.000 kilometer jalan nasional, 568 kilometer jalan tol, 2,2 juta unit rumah, 900 hektare irigasi, 9 unit irigasi. Dengan infrastruktur yang dibangun, investasi mulai mengalir masuk. Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi telah mencapai hampir Rp 1.500 triliun. Tak hanya investasi, sektor pariwisata juga ikut berkembang sejalan majunya infrastruktur. Pemerintah mengklaim, Indonesia termasuk dalam 25 negara dengan tingkat industri pariwisata terbesar di dunia. Berikut daftar klaim kesuksesan Jokowi - JK dalam menjalankan pemerintahan. * Laju Inflasi Terus Menurun Laju inflasi selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menunjukkan tren penurunan. Menteri Koordinator Perek...

Saat ini suasana kebatinan saya sungguh tidak baik, ada perasaan yang ingin memberontak didalam diri ini. Betapa tidak ketika seorang manusia mulai memprovokasi tubuh-tubuh tanpa jiwa dengan politik identitas yang hanya membuat sekat-sekat tak berguna yang ujungnya merusak kebhinekaan. Saya setuju dengan pendapat bahwa Joko Widodo adalah seorang yang tepat menjadi Presiden pada saat sekarang ini, setelah 30 tahun masa orde baru yang menumpulkan otak dan 10 tahun masa autopilot yang mengerdilkan harga diri. Kenapa Jokowi tepat, karena beliau membuka mata bangsa ini bahwa Indonesia bisa lebih besar daripada sekarang, Indonesia yang selama ini dikerdilkan oleh para pemimpinnya dan pihak-pihak yang terancam bila Indonesia menjadi negara besar. 3 tahun saja kita lihat bagaimana potesi bangsa ini digali dan memang luar biasa hasilnya. Pembangunan dimana-mana, perbatasan dibangun, jalan di buka. Semua yang dilakukannya membuat negara-negara tetangga pun kagum sekaligus takut. Bagaimana t...

Paripurna DPR besok 24 oktober 2017 akan menjadi moment penting untuk perppu ormas yang telah dibahas sekian lama oleh komisi II DPR dengan meminta pendapat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun yang menolak perppu tersebut. Seperti kita ketahui bersama penyusunan Perppu Ormas merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencegah berkembangnya ancaman berupa penyebaran ideologi menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila.  Oleh sebab itu, masyarakat harus dukung perppu ormas yang akan menjadi benteng bagi bangsa ini agar tidak terjadi perpecahan sekaligus tetap menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia. Sementara itu, masih saja ada pihak-pihak yang menolak Perppu Ormas dengan cara memprovokasi dan menciptakan opini bahwa pemerintah merupakan pihak yang otoriter dan arogan. Jika memang seperti itu perlu dipertanyakan arah nasionalisme kelompok tersebut karena Perppu Ormas justru melindungi bangsa dan m...