Langsung ke konten utama

Jokowi Kejar Pemerataan Lewat Pembangunan Infrastruktur

Jokowi Kejar Pemerataan Lewat Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi. 

Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/2/2018).

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian Pemerintah. 

Di antaranya peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi peringkat 36 (2017-2018). Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dimana saat ini pada posisi 0,393, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

"Infrastruktur yang kita bangun bukan hanya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi tetapi juga infrastruktur yang berkeadilan," tegas Presiden Jokowi.

Salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah, Pemerintah meningkatkan belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa melalui program padat karya tunai.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan lainnya dilakukan dengan model padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya di desa.

"Dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tetapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan satu desa paling tidak 100-150 orang dan karena ini dibayar cash nantinya konsumsi, daya beli masyarakat meningkat," kata Presiden Jokowi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kenapa Orang Indonesia Doyan Sebar "Hoax" di Medsos?

By: Oik Yusuf ilustrasi JAKARTA — Sudah bukan rahasia lagi bahwa berita palsu alias hoax merajalela di ranah digital Tanah Air. Jalurnya bisa berupa situs online , media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Kenapa orang Indonesia getol menyebarkan hoax ? Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengutarakan bahwa sebabnya mungkin berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. "Kita itu termasuk lima besar pengguna smartphone dunia, tapi tingkat literasinya kedua terbawah setelah Botswana di Afrika," ujar Septiaji ketika berbicara dalam deklarasi Masyarakat Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1/2017). Septiaji mengacu pada hasil riset World's Most Literate Nation yang dipublikasikan pertengahan tahun lalu. Dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia memang menempati urutan ke-60 soal minat baca masyarakatnya. Walhasil, menurut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya