Langsung ke konten utama

Ini Pesan ke Jokowi Agar Harga Beras Terkendali

Ini Pesan ke Jokowi Agar Harga Beras Terkendali
Pemerintah lebih kerap mengambil langkah penanggulangan ketimbang antisipasi kenaikan harga beras. Padahal lebih efektif jika pemerintah melakukan antisipasi sebelum terjadi kenaikan harga.

"Iya jadi yang lebih efektif adalah antisipasi kenapa? karena sekarang ini kan kenaikan harga beras gampang, karena dari bulan Desember itu yang namanya Natal dan Tahun Baru pasti permintaan akan naik. Artinya kondisi ini bisa berlaku sampai hari ini," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Selasa (9/1/2018).


Awal 2018, harga beras naik. Ini terjadi di Pasar Induk Cipinang dengan kenaikan Rp 800 dari kategori beras medium, serta Rp 500 dari kategori beras premium.

Faktor cuaca juga kerap dianggap sebagai penyebab naiknya harga beras karena pasokan turun.

"Harusnya kalau melihat itu pemerintah harusnya minimal 3 bulan sebelumnya sudah punya stok yang cukup terutama untuk beras. Jadi enggak ada yang namanya kenaikan harga yang tiba-tiba karena stoknya terus berjalan," ujarnya.


"Cuaca semua sudah tahu bahkan sampai Maret 2018 yang namanya cuaca itu buruk, merata, hampir di semua Indonesia curah hujannya lagi tinggi. Nah saya kira ini salah satu lubang yang pemerintah kurang perhatikan," lanjut Bhima.

Dengan begitu langkah preventif perlu diperkuat. Jangan setelah terjadi kenaikan harga baru pemerintah melakukan antisipasi. Selain itu, peran Satgas Pangan juga harus diperkuat.

"Satgas pangannya itu lebih ditingkatkan kinerjanya untuk cegah aksi-aksi spekulan. Ini enggak terjadi akhirnya seakan-akan kaget bahwa 'wah ini permintaannya lagi naik'," tambahnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...