Langsung ke konten utama

Bicara soal Gesekan di Pilkada, JK: Perbedaan Muncul Akibat Medsos

Bicara soal Gesekan di Pilkada, JK: Perbedaan Muncul Akibat Medsos
Wapres Jusuf Kalla optimistis tidak ada gesekan di Pilkada 2018. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, JK menyebut gesekan itu malah muncul saat penghitungan suara.

"Potensi itu belum berarti ada gesekan, 2015 gesekan setelah dihitung. Jadi waktu pemungutan suara nggak ada apa-apa, gesekannya biasanya waktu dihitung," ujar JK di acara 'Mata Najwa' yang tayang di Trans7, Rabu (10/1/2018).


JK kemudian mencontohkan soal konflik akibat penghitungan suara yang terjadi di Papua. Ia menyebut hal itu hanya masalah tata cara menghitung.

"Di Papua bukan apa-apa, tapi masalah cara menghitung, pakai noken. 2016 tidak apa-apa, ini 2018 saya yakin tidak ada. Bahwa ada ketegangan-ketegangan, iya," katanya.


Berdasarkan pengalaman itulah, JK menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, gesekan bisa diminimalkan karena tidak ada poros partai. 

"Dari pengalaman yang ada, kita tidak perlu khawatir. TNI-Polri menjaga situasi. Karena tidak ada poros, hari ini di kabupaten A, Golkar dengan PDIP, di kabupaten B Demokrat dengan Golkar. Jadi tidak ada suatu kelompok bersama. Saling silang," ucap JK memberi contoh. 


JK menambahkan adanya isu SARA terjadi akibat dampak dari media sosial. Ia kemudian mencontohkan isu SARA di negara Amerika.

"Saya kira hanya isu SARA, semua perbedaan muncul akibat medsos. Tapi kita masih lumayan. Di Amerika, Trump melarang Islam masuk, melarang Meksiko. Dia lebih SARA. Di Indonesia tidak ada itu, 'Kristen jangan' tidak ada. Di Jakarta bukan perbedaan agama, tapi omongannya Ahok yang bermasalah. Kan bukan perbedaan agama," paparnya.


JK pesimistis isu SARA berlaku di Indonesia. Menurutnya, setiap paslon punya solusi untuk meminimalkan konflik di daerah rawan.

"Saya kira tidak, mungkin ada saja di daerah-daerah, tapi tidak menimbulkan suatu masalah besar. Di daerah konflik, di seperti Maluku, pasangannya Islam-Kristen. Jadi gimana bikin konflik, tidak ada konflik. Poso Islam-Kristen. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen, atau sebaliknya. Itu di daerah-daerah sehingga tidak ada (konflik)," urainya. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...

Soal Aksi 313, Polisi: Masyarakat Tak Perlu Datang ke Jakarta

Mei Amelia R Foto: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) kembali menggelar aksi pada tanggal 31 Maret nanti. Sebelum melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, massa akan melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau agar masyarakat luar Jakarta tidak usah datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi tersebut. "Harapannya tidak usah datang ke Jakarta,kalau mau salat Jumat bisa di masjid masing-masing, sehingga tidak perlu datang ke Jakarta," kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/3/2017). FUI telah menyampaikan pemberitahuan terkait aksi 313 ini ke Mabes Polri. Polda Metro Jaya selaku pemegang keamanan wilayah siap mengamankan aksi tersebut. "Pemberitahuannya ke Mabes Polri. Kita sudah siap semua," ucap Argo. Rangakaian kegiatan aksi akan dimulai dengan salat...