Langsung ke konten utama

Postingan

PMII TIDAK SETUJU DENGAN AKSI KARTU KUNING KETUA BEM UI KE JOKOWI, AKSI ITU ADALAH PESANAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia (PMII-UI) mengecam keras aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning ke arah Presiden Jokowi dalam Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia, di Balairung UI, Depok, Jumat (2/2/2018). Ketua PMII UI Ahmad Luthfi mengatakan, aksi Zaadit sangat memalukan dan menjatuhkan martabat UI. “Aksinya itu kami rasakan telah menjatuhkan kehormatan UI. Selain itu apa yang dia (Zaadit) lakukan, juga telah menggadaikan marwahnya sebagai Ketua BEM UI,” kata Luthfi  Jumat (2/2/2018). Bahkan kata Luthfi, apa yang dilakukan Ketua BEM UI tersebut terindikasi kuat adalah pesanan dari kelompok tertentu yang selama ini mendiskreditkan kepemimpinan Jokowi. “Indikasinya Ketua Bem UI ini jadi perpanjangan tangannya kelompok tertentu itu. Tuntutan yang diajukan BEM UI, seperti isu gizi buruk di Papua dan Plt Gubernur sangat politis. Indikasinya jelas ini isu pesanan,” kata Luthfi. Menurut Luthfi...

Pasang Surut Faham Kebangsaan

Paham kebangsaan merupakan keterkaitan hubungan antara faham agama dan kebangsaan di sebuah negara. Faham ini akan mengalami pasang dan surut tergantung bagaimana rakyat atau umat di negara itu bisa menjaganya dengan baik. "Jika kita sebagai rakyat bisa menjaga dengan baik, maka ia akan mengalami masa pasang. Sebaliknya, jika rakyat Indonesia tidak menjaganya dengan baik, maka faham agama dan kebangsaan yang kita miliki akan tergerogoti oleh paham dan ideologi lain yang akhir-akhir ini sedang berkeliaran di negara kita," tegas Ketua PBNU, Robikin Emhas, dalam rilisnya, Sabtu (4/2/2018). Dalam rangka menjaga dan merawat paham agama dan kebangsaan itu. Dirinya mengajak agar kita sebagai stakeholder bangsa dan negara, khususnya warga NU untuk senantiasa merawat dan mengembangkan Islam moderat, (Islam Nusantara) dalam negara bangsa, NKRI yang kita cintai ini.  "Jangan diganggu oleh faham-fahan radikal, baik dari ideologi berhaluan kiri atau pun kanan," tegas...

KETUA BEM UI MENJADI BUDAK PKS, MAKANYA MELAKUKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI TERHADAP PRESIDEN JOKOWI

Masyarakat dipertontonkan dengan sikap tidak terpuji seorang intelektual yaitu Ketua Bem UI, Zaadit Taqwa. Zaadit yang diketahui menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera-PKS telah memberikan contoh buruk bagi generasi penerus bangsa. Zaadit tidak memberikan contoh sikap demokrasi yang baik dengan memaksa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo pada kunjungannya menghadiri Dies Natalis UI ke 68. Hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan karena Presiden Joko Widodo datang sebagai tamu yang diundang secara resmi. Tentunya hal tersebut mencoreng nama baik Universitas Indonesia dengan sikap yang tidak beretika. Jika Ketua BEM UI merasa perlu menyampaikan pandangan dan kritik, seharusnya Zaadit dapat mengajukan pertemuan khusus dengan Presiden yang bersifat dialogis, bukan justru melakukan aksi koboi yang tidak memberikan manfaat bagi almamater maupun kepada bangsa. Memang sangat disayangkan karena sikap Zaadit tersebut diketahui bukanlah keinginan secara moral nam...

Jokowi Catatkan Nama Indonesia Dijajaran Negara Kincir Angin Dunia!

Satu lagi maha karya anak bangsa akan segera bertengger di jajaran Negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga bayu di dunia. Maha karya Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan, Rudi Masse, akan segera kita saksikan di negeri tercinta ini. Lewat akun resminya, Jokowi memamerkan kemajuan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB di desa Lainungan Sulawesi Selatan. Jokowi menuliskan : “Puluhan tiang berwarna putih berjajar di punggung pebukitan Desa Maitirotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidengreng, Rappang. Nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol berukuran raksasa tingginya 80 meter. Pada sebagian tiang menara baja itu, diujung-ujungnya sudah terpasang baling-baling basar, garis tengahnya 57 meter. Sehingga total tingginya mencapai 137 meter. Ya, inilah tiang-tiang kincir angin raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia. Di pebukitan itu sedang dibangun 30 kincir a...

Ke Afghanistan Pasca-Ledakan Bom, Seskab: Jokowi Tak Ada Takutnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Afghanistan meski banyak yang meminta untuk menunda kunjungannya lantaran peristiwa ledakan maut di Kabul. Sekretaris Kabinet Pramono Anung melontarkan pujian untuk Jokowi. "Presiden @jokowi hari ini ke Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingnya dan besok tetap akan ke Afghanistan, walau banyak yang menyarankan untuk menunda kunjungannya karena adanya ledakan bom di Kabul. Presiden nggak ada takutnya #Bismillah," ujar Pramono dalam akun Twitternya, Minggu (28/1/2018). Baca juga:  Jokowi akan ke Afganistan Meski Ada Serangan Bom di Kabul Untuk hari ini, Jokowi akan berkunjung ke kamp pengungsian etnis Rohingnya di Cox's Bazar. Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Abdul Hamid di Credential Hall, Bangabhan Presidential Palace, Dhaka, Bangladesh. Baca juga:  Korban Tewas Bom Ambulans di Kabul Bertambah Jadi 95, 158 Luka-luka Terkait serangan di Kabul, Afghanistan, s...

Pengamat: Mendagri Tak Tabrak Aturan Angkat Polri Jadi Pj Gubernur

Pengusulan dua perwira tinggi Polri Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin, mejadi pejabat (Pj) gubernur menuai pro dan kontra. Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, pengusulan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.  Menurut Muradi, pengangkatan pejabat gubernur harus dilihat dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Pj Gubernur bisa diisi oleh elemen lain selain unsur dari Kemendagri. Baca juga:  Tengku Erry Harap Pj Gubernur Sumut Lanjutkan Programnya "Sehingga, menjadi memungkinkan diambil dari unsur di luar Kemendagri, seperti Kejaksaan, Polri, ataupun TNI, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016, Pasal 101, dan Permendagri nomor 1 tahun 2018, Pasal 4 dan Pasal 5," ucap Muradi dalam keterangannya, Jumat (27/1/2018).  Pengangkatan dari unsur TNI maupun Polri pernah terjadi pada tahun 2015. Saat itu, perwira TNI maupun Polri ditunju...

Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Konflik saat Pilkada

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri netral saat Pilkada 2018. Jokowi juga meminta agar konflik yang terjadi saat pilkada nanti diselesaikan dengan cara persuasif. "Penekanan beliau (Jokowi) yang paling utama dalam rangka pilkada dan pilpres. Beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral. Itu nanti dibuat  headline -nya seperti itu," kata Tito saat memberi keterangan pers di sela Rapim TNI-Polri 2018, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). Menurut Tito, Jokowi juga memerintahkan TNI-Polri memetakan daerah rawan konflik selama pilkada. Jokowi mengarahkan agar TNI-Polri mengambil langkah persuasif dalam penyelesaian konflik. "Kemudian kedua, beliau memerintahkan agar Polri dan TNI melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah di mana yang kira-kira rawan. Kemudian lihat tingkat kerawanan seperti apa. Dan ketiga, beliau minta agar dilakukan langkah-langkah persuasif unt...