Langsung ke konten utama

Benarkah Myanmar tujuan jihad baru bagi kelompok ekstrem Indonesia?

Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar
Tertangkapnya seorang WNI oleh otoritas Malaysia karena diduga merupakan simpatisan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Kamis kemarin (05/01).
Menurut Arrmanatha, WNI tersebut ditahan karena menyimpan informasi mengenai ISIS di dalam ponselnya, meski penyelidikan masih berlangsung.
WNI tersebut ditangkap polisi Malaysia pada Desember lalu ketika akan ke Singapura dan diduga akan meneruskan perjalanan ke Myanmar.
WNI tersebut, yang identitasnya belum dibuka, rencananya akan dipanggil oleh pengadilan Malaysia untuk kedua kalinya, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa WNI tersebut sudah mendapatkan perlindungan terkait proses hukum yang menimpanya.
Tertangkapnya WNI ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan Myanmar sebagai negara tujuan baru bagi kelompok ekstremis di Indonesia yang akan berjihad ke luar negeri, menurut pengamat terorisme Al Chaidar.
Dalam catatannya, dari berbagai seruan-seruan dari kelompok-kelompok di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS dan tersebar lewat pesan-pesan dalam aplikasi chat Telegram, mereka "akan menjadikan Myanmar sebagai Suriah kedua".
"Sudah ada front jihad yang didirikan oleh Al Qaida di sana, dan mereka (kelompok terafiliasi ISIS) bersaing untuk juga ikut terlibat di Myanmar. Mereka sudah mengontak beberapa orang yang ada di wilayah perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh, untuk memudahkan transfer antara orang-orang Indonesia melalui Malaysia, untuk ke Myanmar," kata Al Chaidar.
Menurut Al Chaidar, kelompok ekstremis yang berada di Myanmar sudah membuat 'baladan aminan' atau semacam daerah basis yang ada di Negara Bagian Rakhine.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang mereka sebarkan, kata Al Chaidar, ada sekitar belasan orang pejuang asing yang sudah berangkat ke Myanmar.
Namun pakar terorisme dan direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC ) Sidney Jones meyakini hal berbeda akan posisi Myanmar sebagai tujuan tempat melakukan amaliyah.
"Belum ada bukti apapun bahwa sudah ada pejuang asing di Myanmar, kalau benar bahwa ada orang Indonesia yang mau bergabung ke Myanmar, itu berarti untuk pertama kali. Tapi mungkin juga ada niat tapi belum ada kontak yang sebenarnya," kata Jones.
Dia membenarkan bahwa ada faksi ekstremis dari kelompok Rohingya yang "sudah menjadi lebih militan" lewat video-video yang diunggah ke YouTube dan menunjukkan bahwa mereka "kelihatannya" sudah mendirikan satu sayap militer yang bersifat pemberontak.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu Aung San Suu KyiHak atas fotoKEMLU
Image captionMenteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar merangkap Konselor Negara, Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw, Selasa (06/12).
"Walaupun kelihatannya (mereka) lebih bersifat seperti GAM di Aceh, yaitu gerakan etnonasionalis, bukan sebagian dari jihad global," tambah Jones.
Meski begitu, menurutnya, ada ekstremis dari Indonesia yang "terus-menerus" mencari jalur untuk bisa membela atau menolong etnik Rohingya, namun sampai sekarang "belum ada" kelompok yang bisa menjadi tempat bergabung bagi ekstremis Indonesia tersebut.
Sidney memprediksi bahwa kemunculan sayap militer tersebut mungkin dianggap menjadi kesempatan adanya mitra lapangan bagi kelompok ekstremis Indonesia tersebut, tetapi "Setahu kami belum ada bukti apapun".
"Asal tidak ada kelompok yang betul-betul terorganisir yang punya kamp-kamp tertentu dengan tanah yang dikuasai oleh kelompok tersebut, sulit sekali ekstremis dari Indonesia atau Malaysia bergabung di Myanmar," katanya.
Pengungsi Rohingya (kiri), Presiden Joko Widodo (kanan)Hak atas fotoAFP/GETTY
Image captionSebuah koalisi masyarakat sipil di Indonesia sudah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan simpati dan empatinya terkait diskriminasi dan kekerasan oleh militer terhadap warga Rohingya di Myanmar, Desember 2016 lalu.
Dan justru, menurut Sidney, aksi balasan dari para ekstremis yang menyatakan kemarahan terhadap perlakuan dan kekerasan atas etnis Rohingya di Myanmar harus lebih diwaspadai di dalam negeri, seperti rencana aksi pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang diungkap polisi pada November 2016 lalu atau rencana pengeboman terhadap vihara yang diungkap polisi pada Januari 2014 lalu.
Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyono lewat pesan pendek sudah membenarkan penahanan WNI tersebut di Malaysia, tapi mengatakan bahwa Kepolisian Indonesia hanya berkoordinasi saja terkait kejadian tersebut melalui Divisi Hubungan Internasional karena kasus ditangani oleh Polisi Diraja Malaysia.
Awi juga tak menjawab apakah polisi mewaspadai kemungkinan Myanmar sebagai negara tujuan baru bagi WNI yang ingin berjihad.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...