Langsung ke konten utama

Kedekatan HTI dengan ISIS, Segera Bubarkan !!


Walaupun keputusan membubarkan HTI bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, namun jika prosesnya sesuai dengan undang-undang Ormas yang ada, maka akan memakan waktu yang berbelit.
Kelemahan undang-undang keormasan, seharusnya menjadi perhatian, supaya pencegahan radikalisme dapat dilakukan, sebelum efeknya menghancurkan bangsa.
Undang-undang ormas yang dibuat, terindikasi memiliki kepentingan dari orang atau kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut membuat proses pembubaran ormas menjadi berbelit-belit.
Bisa dibayangkan, jika ada suatu ormas yang sudah dinyatakan terlarang, tetapi masih belum bisa dibubarkan, tentu saja mereka masih memiliki kesempatan yang cukup lama untuk menghancurkan negara.
Jika ormas yang diharapkan ikut berperan serta memajukan suatu negara, tetapi pada kenyataannya memiliki potensi memecah belah, menghancurkan dengan kekisruhan yang sering dibuatnya, sudah semestinya ormas tersebut harus segera dibubarkan. Tidak perlu pintar untuk memahami hal tersebut, karena itu merupakan hal yang sederhana.
Sangat konyol, jika suatu ormas harus diberikan SP 1 sampai dengan SP 3 yang bisa memakan waktu hingga 5 tahun. Sudah tentu waktu lima tahun tersebut dapat tetap digunakan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan menghancurkan suatu bangsa. Tidak ada jaminan, mereka tidak melakukan kegiatan yang sudah jelas-jelas di larang.
Bukan hanya konyol, tetapi hal tersebut sudah aneh dan tidak bisa diterima dengan akal sehat, jika undang-undang tersebut tidak segera direvisi. Hanya orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan golongan saja yang menolak undang-undang ormas direvisi. Mengingat, ini masa kemerdekaan, dimana waktunya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif, bukan hal-hal tidak berguna bahkan dapat menghancurkan suatu bangsa.
Bisa dibayangkan, kita masih sibuk mengurusi ormas-ormas radikal, sedangkan negara lain sudah sibuk mengurusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan digunakan untuk kemajuan suatu bangsa.
Apa yang diceritakan Menkopolhukam Wiranto, terkait susahnya pembubaran ormas, seharusnya sudah harus cepat diselesaikan.
“Dari teman-teman Polhukam yang ikut pembahasan itu memang menyatakan satu pesan yang menunjukkan banyak kepentingan masuk. Dalam peraturan pembubaran suatu organisasi. Sebenarnya secara dapat dicerna oleh pikiran bahwa satu lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk membentuk organisasi, mengesahkan organisasi, memberikan solusi harusnya diberikan kesempatan atau kewenangan bisa cabut organisasi apabila menyimpang dari tujuan awal, dan itu sudah jelas,” kata Wiranto, seperti yang dilansir detik.com.
Pernyataan Wiranto tersebut tentu saja ada kaitannya dengan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah jelas-jelas mengancam NKRI.
Jika kita mau bercermin dengan konflik-konflik di Timur tengah, termasuk teroris terbesar yang dengan terang-terangan mengangkat senjata seperti ISIS, tentu saja pembubaran HTI di Indonesia merupakan hal yang mendesak. Jika ISIS menginginkan khilafah dengan mengangkat senjata, HTI dengan menyusup di sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dan tatanan negara, dengan framing ketokohan. Yang pada akhirnya, rakyat juga yang akan dibenturkan, sehingga kemungkinan kisruh horizontal mencuat dan digunakan untuk melemahkan suatu negara.
Jika konflik horizontal terjadi, tentu saja yang menderita adalah rakyat juga, karena akan berimbas pada perekonomian negara. Keamanan suatu negara, menjadi hal yang terpenting untuk kemajuan  dalam segala hal, itu sudah pasti.
Bisa dibayangkan lelahnya pemerintahan, di satu sisi mereka sedang berfokus untuk memajukan bangsa dengan proyek infrastruktur yang akan berpengaruh besar untuk perekonomian, di sisi lain harus juga mengurusi hal-hal yang tidak produktif, seperti demo-demo pemaksaan kehendak dengan berjilid-jilid. Belum lagi dengan sikap-sikap politisi dan tokoh-tokoh yang hobi nyinyir namun tidak bisa melakukan apa-apa untuk negara.
Bukan hal yang berlebihan, dan bahkan sudah layak dan sepantasnya, jika kita menginginkan HTI dibubarkan. Kedekatannya dengan ISIS, tentu saja menjadi hal yang lebih dari cukup untuk dijadikan alasan, mengapa HTI harus segera dibubarkan.
Keoknya ISIS, tentu saja membuat para petempur pulang lagi ke negaranya masing-masing. Pilihan terakhir mereka setelah gagal dengan ISIS, tentu saja mendukung kelompok lain yang meiliki kedekatan dengan ISIS.
Kedekatan HTI dengan ISIS sendiri dinyatakan oleh Wiranto selaku Menkopolhukam, seperti yang dilansir detik.com. “Dampak untuk Indonesia, maka kita hadapi gerakan transnasional yang jelas sangat tidak nasionalis dan tidak NKRI dan Pancasilais, dan saya menyatakan HTI termasuk memiliki hubungan dekat dengan ISIS,” ujar Wiranto di Kantor Kemenristek Dikti, Rabu (17/5/2017).
Begitulah ceritanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...