Damailah Indonesiaku

Bandung – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) KH Ma’ruf Amin menilai krisis kemanusiaan yang menimpa etnis muslim Rohingya di Myanmar bukan hanya soal perbedaan agama. Menurut dia, ada unsur politik yang melatarbelakangi konflik tersebut. Untuk itu, Ma’ruf mengajak seluruh warga negara Indonesia terutama umat muslim untuk tidak membenci umat Buddha di Indonesia dengan alasan konflik di Myanmar. “Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada. Tapi saya tidak setuju agama Buddha di sini jadi dimarahi, didemonstrasi. Sebab yang di sini tidak ada hubungannya,” ujar Ma’ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jabar di Bandung, Selasa (5/9/2017). Sebagai negara yang berpengaruh di wilayah Asean serta kelompok negara-negara nonblok, Ma’ruf menilai Indonesia harus ikut ambil peran bersama negara lainnya dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar. “Indonesia dianggap masih pemimpin di negara ...

Ketika saya membaca twit Fadli Zon dan Fahri Hamzah mengenai Rohingya, saya berfikir kemana bola akan mereka sorongkan? Sudah pasti mereka menembak kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Saya juga membaca Twit Tifatul Sembiring yang bahkan menampilkan gambar hoax mengenai Rohingya. Tentu saja targetnya untuk membakar. Hal itu sangat memalukan dilakukan oleh mantan Mentri Kominfo. Di Jawa Tengah kabarnya FPI sedang bersiap-siap melakukan demontrasi di candi Borobudur sebagai protes atas tragedi Rohingya. Meski secara logis tidak ada hubungannya antara kejadian di Rakhine dengan candi Borobudur, tapi justru dibetot-betot biar ada hubungannya. Targetnya apalagi kalau bukan membakar kebencian antarumat beragama di Indonesia. Apakah semuanya berdiri sendiri? Saya melihatnya tidak begitu. Ada semacam orkestra besar yang sedang dimainkan atas nama tragedi Rohingya. Judul orkestranya : Jokowi tidak membela umat Islam! Lalu suara-suara itu disambut dan dihangatkan oleh banyak orang. Pen...

Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi analis Siegfried O. Wolf berpendapat, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Siegfried Wolf adalah kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussel, dan peneliti pada Universitas Heidelberg, Insitut South Asia. DW: Apakah ada solusi domestik bagi konflik Rohingya di Myanmar? Apa saja halangan untuk mencapainya? Siegfried O. Wolf: Warga Rohingnya adalah komunitas yang mayoritasnya Muslim, dan tinggal di negara bagian Rakhine. Jumlah mereka sekitar sejuta, tapi mereka bukan kelompok masyarakat terbesar di Rakhine. Sebagian besar warga Rakhine beragama Buddha. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka se...

Tertangkapnya seorang WNI oleh otoritas Malaysia karena diduga merupakan simpatisan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Kamis kemarin (05/01). Menurut Arrmanatha, WNI tersebut ditahan karena menyimpan informasi mengenai ISIS di dalam ponselnya, meski penyelidikan masih berlangsung. WNI tersebut ditangkap polisi Malaysia pada Desember lalu ketika akan ke Singapura dan diduga akan meneruskan perjalanan ke Myanmar. WNI tersebut, yang identitasnya belum dibuka, rencananya akan dipanggil oleh pengadilan Malaysia untuk kedua kalinya, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa WNI tersebut sudah mendapatkan perlindungan terkait proses hukum yang menimpanya. Tertangkapnya WNI ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan Myanmar sebagai negara tujuan baru bagi kelompok ekstremis di Indonesia yang akan berjihad ke luar negeri, menurut pengamat terorisme Al Chaidar. ...

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas sangat seksi. Pasca diumumkan oleh Menko Polhukam, Wiranto, tanggal 10 Juli 2017, langsung direspons oleh masyarakat. Kritik dan dukungan muncul bersamaan. Pro-kontra pun bermunculan  Kekurangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi urgensi terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Kekurangan UU 17/2013 adalah tidak mengatur pemberian izin maupun pencabutan izin Ormas yang melanggar aturan; juga tidak memadai memberikan definisi yang jelas mengenai ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Di dalam salah satu pasalnya hanya dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila  adalah ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme. Sementara dalam realitanya ada Ormas yang menganut paham lain, yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 hadir untuk menjawab kecemasan masyarakat terhadap organisasi masyarakat yang beru...

JAKARTA -  Inisiator Forum Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (BARA UI) Eri Sofyan menyebut ancaman penyebaran ideologi  radikalisme  bergerak melalui dua cara, yaitu metode kekuatan keras  (hard power)  serta metode kekuatan lunak  (soft power) . Metode  hard power  adalah metode yang terlihat atau kasatmata. Sebaliknya, metode  soft power , hampir tidak terlihat atau tak kasatmata. Metode  hard power  muncul dalam bentuk kekerasan di jalanan termasuk dalam gerakan-gerakan kelompok penekan seperti demonstrasi, teror, premanisme, dan sejenisnya. "Penggunaan  hard power  muncul dalam gerakan-gerakan kelompok teroris seperti di Sulawesi Tenggara, Solo, di perbatasan, dan sebagainya. Begitu juga terlihat pada bom biasa atau bom bunuh diri yang meledak baik dalam skala besar seperti bom Bali atau dalam skala kecil seperti bom molotov dan bom panci," kata Eri dalam sambutan deklarasi BARA UI, di Gedung Rektorat U...

JAKARTA  - PT Duta Graha Indah (PT DGI) pernah didukung oleh pemilik Permai Group, M. Nazaruddin untuk menggarap berbagai proyek yang berujung korupsi. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Dudung Purwadi. Sejumlah ‎proyek yang berujung korupsi tersebut yakni, proyek pembangunan wisma atlet ‎dan gedung serbaguna di Provinsi Sumatera Selatan serta proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Khusus Universitas Udayana, Bali. "Menurut beliau (El Idris, Eks Manager Marketing PT DGI), ada dukungan yang saat itu, ada kekuatan yang saat itu tersebar di dunia‎ konstruksi ada pihak (Nazaruddin) yang mempunyai kekuatan di proyek itu," kata mantan Manajer Pemasaran PT Wijaya Karya, Mulyana saat bersaksi di sidang Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). ‎Mulyana mengakui, bahwa dirinya mengenal sosok mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang memang sudah terkenal sebagai pengatur sejumlah proyek di Indon...