Langsung ke konten utama

GNPF MUI dan Habib Rizieq Nyatakan Tidak Ikut Aksi 212

Jakarta - Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menyatakan tidak ikut dalam aksi 21 Februari (212) mendatang. Selain itu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab dan FPI juga dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera.

"Dalam aksi 212, 21 Februari 2017 pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan," ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

"Ini tidak ada FPI ya. FPI dan GNPF MUI secara lembaga tidak ikut ikut dalam aksi ini," lanjutnya.

Kapitra juga menjelaskan, dalam aksi 212 tidak ditunggangi oleh kepentingan bermuatan politik. Aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi.

"Aksi yang dilakukan FUI itu hanya penyampaian aspirasi penegakan hukum tidak ada agenda politik di situ agar ada Justice for All. Menyampaikan fenomena hukum tidak agenda lain tidak agenda politik ini kegiatan damai," kata Kapitra.

Meski tidak mengikuti aksi, GNPF MUI akan tetap memantau jalannya aksi pada Selasa (21/2) mendatang.

"Kita tentu akan memonitor kalau aksi ini menyampaikan suatu tuntutan agar diperjuangkan oleh lembaga representasi masyarakat yang ada di DPR kita dukung. Kalau di luar itu kita mengimbau dan meminta tidak ada agenda lain di luar itu. Kita tunjukan kita damai dalam aksi," ungkap Kapitra.

Sebelumnya diberitakan, massa dari Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar aksi pada 21 Februari 2017 di kawasang gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut untuk mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami juga mengimbau kepada seluruh umat untuk bersatu padu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau Aksi Bela Islam 212 demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia," kata Al Khaththath di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Pihak kepolisian telah siap untuk mengamankan aksi tersebut. Polri akan menurunkan 10 ribu lebih personel.

"Polri sudah menyiapkan pengamanannya, kita akan kerahkan 10 ribu lebih personel untuk mengamankan aksi 21 Februari tersebut. Akan kita kawal dan kita jaga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Minggu (19/2).

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi terkait rencana demo tersebut, pada Sabtu (18/2) kemarin. Massa rencananya akan melakukan aksi selepas salat subuh.

"Rencananya dari pagi pukul 07.00 WIB mereka sudah bergerak ke depan DPR," imbuhnya.
(nkn/dnu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

1.362 MW Pembangkit dari Proyek 35.000 MW Sudah Beroperasi

Program 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. "Peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer (IPP)," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Bagaimana Progres 35.000 MW Jokowi? Ini Penjelasan PLN Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PT PLN (Persero). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW. Lebih lanjut, Agung menambahkan saat ini sebany...

Jokowi : 7 Juta Tenaga Kerja Terserap Proyek Infrastruktur RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah video terbaru di YouTube yang menampilkan perjuangan pekerja infrastruktur dalam proyek pembangunan. Di video berdurasi 4 menit 33 detik itu, terlihat para pekerja dengan aktivitasnya. Seorang pekerja bernama Amin (33) menceritakan pengalamannya bekerja di salah satu proyek pembangunan. Amin bercerita mulai dari keberangkatannya ke tempat kerja hingga berada di lokasi pekerjaan. "Ya pertama dari rumah kan, ya siap-siap alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang bawa, saya pakai. Abis itu ya paling saya kan kadang-kadang nebeng nih, pak, nyamper. Kadang-kadang dia nyamper, gitu," kata Amin. "Sampai (di lokasi). Biasa lah nunggu arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan, kan ngasih instruksi kerja begini, begini, abis itu ya langsung turun ke lapangan pak, langsung kerja," imbuhnya. Dari video terlihat para pekerja dengan pakaian berseragam proyek, tengah bercengkerama, dan melakukan tugasnya. Ada yang membawa papan, ...

Kabar Gembira, Pulau di Ujung RI Ini Bakal Dialiri Listrik 100%

Ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan suatu wilayah. Tak terkecuali wilayah yang berada di garis terdepan, terluar atau terpencil Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah diemban oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia. Misinya untuk menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2019 mendatang harus dijawab meski tantangan dan medan yang dilalui terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan. Pulau Liran, bagian dari Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi salah satu daerah yang akan diterangi oleh PLN secara penuh dalam waktu dekat. Pulau terluar di sisi tenggara Indonesia ini masih sangat minim disentuh oleh pembangunan, khususnya BUMN. Bahkan wilayah yang lebih dekat ke negara Timor Leste ini mendapat sentuhan lebih banyak dari negara tetangga tersebut dibanding Indonesia. Mulai dari kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pasokan beras dan rokok. Ironis memang...