Damailah Indonesiaku

Jakarta – Kementerian komunikasi dan Informasi turut menggelar peringatan Hari Kembangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 dengan melibatkan para penggiat media sosial, perusahaan rintisan ( start up ), komunitas digital dan masyarakat. Acara bertema ‘Indonesia Bangkit’ itu dilaksanakan di area Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (21/5). Pada kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan teknologi digital seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dapat memberi dampak positif, tetapi di sisi lain juga bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, bertepatan dengan rangkaian peringatan Harkitnas, dia mengajak masyarakat untuk bangkit dalam pemanfaatan teknologi digital dengan bijak. Sehingga manfaatnya bisa berdampak positif pada bangsa dan negara. “Sisi positif dari penggunaan teknologi digital bisa kita lihat munculnta e-dagang ( e-commerce ), perusahaan rintisan ( start up ),” ujarnya. Selain itu, dia jug...

Jakarta - Tanggal 20 Mei kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut mengambil dari kelahiran organisasi Budi Utomo (Boedi Oetomo). Budi Utomo didirikan oleh para pelajar di School Tot Opleiding Van Inlands Artsen (STOVIA) di tahun 1908. Empat puluh tahun kemudian atau pada 1948 barulah Presiden Sukarno menetapkan 20 Mei sebagai hari bangkitnya nasionalisme. Latar belakang penetapan hari yang kini dikenal sebagai Kebangkitan Nasional adalah pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia membutuhkan pemersatu. Bung Karno menilai bahwa kelahiran Budi Utomo merupakan simbol yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melawan penjajahan. "Bung Karno mencari jejak sejarah yang bisa menjelaskan asal usulnya gerakan Bangsa Indonesia. Budi Utomo jelas masih bersifat kedaerahan awalnya, tetapi yang membedakan dengan organiasi lainnya saat itu adalah unsur modernitasnya. Bagaimana ada mekanisme pemilihan ketua dalam ...

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan, konstitusi menjamin hak berserikat dan berkumpul. Namun jika ada yang melawan konstitusi akan “digebuk”. Presiden menegaskan, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tak bisa dibiarkan. Pemerintah, kata Jokowi, tidak bakal ragu menindak organisasi-organisasi tersebut. “Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017). Jokowi menyebut, langkah menggebuk mereka yang melawan konstitusi merupakan bagian dari penegakan hukum. “Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya ya digebuk,” ujarnya. Soal istilah digebuk yang pernah digunakan Presiden Soeharto di akhir ma...

Jakarta -  Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah merupakan dampak dari pebiaran pemerintahan sebelumnya. "Selama ini ada pembiaran terlalu lama," ujar Teten saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Mei 2017.  Teten enggan menyebutkan pemerintahan siapa yang dia maksud. Adapun HTI disahkan sebagai perkumpulan berbadan hukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014.  Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia lewat dakwah di kampus-kampus, tiga dekade kemudian. Kini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim telah menghimpun anggota di lebih dari 300 kabupaten dan kota di 34 provinsi.   Teten mengatakan pembiaran pembentukan HTI secara resmi, membuat repot pemerintahan  sekarang. Sebab, mau tak mau pemerintah harus mematuhi aturan pembubaran organisasi lebih dahulu, yaitu melalui pemberian surat peringatan...

Jakarta -- Nahdlatul Wathan (NW), organisasi masyarakat Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat, menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah, termasuk jika harus membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "NKRI bagi kami sudah harga mati, sehingga apapun yang dilakukan pemerintah kami yakin telah dipertimbangkan dengan matang," kata Sekretaris Jenderal NW, Lalu Abdul Muhyi Abidin, setelah bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Jakarta, Selasa (16/5). Meski sudah mendeklarasikan diri mendukung langkah pemerintah, Lalu mengungkapkan akan ada waktu di mana NW membicarakan itu semua secara lebih panjang dengan pemerintah. Bagi dia, prinsip masalah ini adalah jika pemerintah sudah berkata, harus ditaati. Jika pemerintah ingin HTI dibubarkan, pasti sudah melalui pertimbangan panjang. "Saat itu sudah merupakan kepast...

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menepis isu munculnya radikalisme dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta lalu. Menurut Hidayat, isu tersebut sangat menyesatkan dan tak pernah ada. Isu tersebut, lanjut Hidayat, hanya untuk mendiskreditkan umat Islam, semata-mata demi kepentingan politik sesaat saja. Hidayat menambahkan, hubungan antara umat Islam dengan Indonesia sudah berjalan harmonis sejak lama. Umat Islam bahkan banyak melakukan pengorbanan demi tetap teguhnya NKRI. Salah satunya dibuktikan dengan lahirnya revolusi jihad yang dikobarkan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. “Dalam Revolusi Jihad, itu salah satunya dikatakan orang yang mati dalam membela bangsa dan negara maka kematiannya masuk dalam kategori jihad,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis saat melakukan sosialisai Empat Pilar MPR di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2017). Hidayat mengungkapkan, sejak Revol...

Fenomena radikalisme di Indonesia menjadi ancaman serius bagi anyaman kebhinnekaan NKRI di masa mendatang. Apalagi, akhir-akhir ini, radikalisme semakin menguat dan menyasar pelaku sekaligus korbannya dikalangan generasi muda. Aliran radikal saat ini sudah memasuki beragam sektor, diantaranya mulai dari pendidik, pedagang, siswa, dan mereka masuk menembus lintas generasi, lintas profesi. Untuk memutus regenerasi dari kelompok ini, di setiap jalur pendidikan harus ada pendidikan agama. Disinilah peran guru agama sangat strategis mengingat mereka (kelompok radikal) masuk lewat pemahaman pendidikan dan agama. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda, yakni pertama, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik yang baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian. Faktor kedua, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia. Faktor inilah ya...